Suharjito sendiri dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa mantan Menteri KP, Edhy Prabowo, sekretaris pribadi Edhy, Amiril Mukminin pengurus PT Aero Citra Kargo (ACK), Siswadhi, staf istri Edhy, Ainul Faqih; serta staf khusus Edhy, Andreau Misanta Pribadi dan Safri.

Kehadiran Edhy ini, merupakan permintaan pada sidang sebelumnya untuk mengikuti sidang secara offline.

Kendati demikian, Ali mengatakan untuk saat ini KPK akan terlebih dulu fokus dalam pembuktian unsur pasal suap sebagaimana surat dakwaan yang dibacakan tim jaksa penuntut umum terhadap Edhy Prabowo cs.

Keputusan itu diambil usai para terdakwa tidak ada yang mengajukan nota keberatan atau eksepsi atas dakwaan yang diberikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sidang nanti dilanjutkan untuk pemeriksaan saksi.

Penggunaan uang itu bermula pada Juni 2020, Edhy melalui sekretaris pribadinya Amiril Mukminin melakukan pembayaran sebesar Rp147 juta untuk pembelian tanah milik Dayu di Blok Jatinegara Desa Cibodas dengan luas 73,5 tumbak atau 1.029m3.

Termasuk berkas perkara No.28/Pid.Sus.TPK/2021 yang didakwa sama ikut menerima suap yakni terdakwa Staf Pribadi Edhy Prabowo, Amiril Mukminin terdakwa I, pengurus PT ACK Siswadhi Pranoto Loe terdakwa II, dan terdakwa III Ainul Faqih selaku istri Staf Pribadi Menteri KP Iis Rosita Dewi.

Selanjutnya dalam dakwaan tersebut, Achmad Bahtiar dan Amri turut memiliki saham masing-masing sebesar 41,65 persen. Sedangkan, sisanya 16,7 persen dimiliki oleh Yudi Surya Atmaja sebagai representasi Siswandi Pranoto Loe.

Penggunaan uang itu bermula pada Juni 2020, Edhy melalui sekretaris pribadinya Amiril Mukminin melakukan pembayaran sebesar Rp147 juta untuk pembelian tanah milik Dayu di Blok Jatinegara Desa Cibodas dengan luas 73,5 tumbak atau 1.029m3.

Atas permintaan stafsus Edhy, Andreau Misanta, para eksportir BBL diharuskan menyetor uang ke rekening bank garansi sebesar Rp1.000 per ekor BBL yang diekspor.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menerima suap dengan total nilai Rp25,7 miliar.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo bakal menghadapi sidang dakwaan kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster atau benur di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Dakwaan akan dibacakan pada hari ini, Kamis (15/4/2021).

Suharjito berharap Majelis Hakim mempertimbangkan sikapnya selama persidangan yang berusaha kooperatif dan membantu perkara ini lebih terang. Dia juga menyebut telah membeberkan semua hal yang dia ketahui terkait perkara ini.

Penyuap mantan Menteri Edhy Prabowo ini akan menghadapi tuntutan perkara suap izin ekspor benih bening lobster atau benur di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Suharjito menyanggupi permintaan komitmen fee. Namun dia menyebut baru memberikan sekitar Rp1 miliar agar bisa ekspor.

Ali meminta Suharjito menyampaikan semua yang dia ketahui terkait kasus ini nanti di persidangan. Apalagi, tim penyidik juga sudah merampungkan berkas Edhy Prabowo dan tersangka penerima suap lainnya.

Penyitaan dilakukan tim penyidik saat memeriksa saksi karyawan swasta bernama Syammy Dusman. Syammy diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan mantan Menteri KKP Edhy Prabowo (EP).

Hal itu dikatakan Suharjito yang sudah menjadi terdakwa dalam perkara ini usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (23/3).

Edhy diduga menerima uang Rp 3,4 miliar melalui kartu ATM yang dipegang staf istrinya. Selain itu, ia juga diduga pernah menerima USD 100 ribu yang diduga terkait suap. Adapun total uang dalam rekening penampung suap Edhy Prabowo mencapai Rp 9,8 miliar.