Anggota DPRD DKI Muhammad Idris Bantah Intervensi Penerimaan PJLP
Muhammad Idris mengaku hanya memperjuangkan warga Kepulauan Seribu untuk dapat bekerja sebagai PJLP.
Cinta Mega terancam akan dikenai sanksi ringan hingga berat usai kedapatan main game saat rapat paripurna.
Baca SelengkapnyaGame slot yang diduga dimainkan Cinta Mega bisa buat kecanduan judi dan kurang isi uang tabungan.
Baca SelengkapnyaNantinya, hasil sikap ini akan diserahkan ke DPP PDIP untuk didalami sesuai kewenangan partai.
Baca SelengkapnyaAnggota Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta Rasyidi mengungkapkan, pihaknya tidak dapat menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD Fraksi PDIP, Cinta Mega.
Baca Selengkapnya"Slot banget itu, sebagai pemain yang rajin depo, di sejumlah situs slot."
Baca SelengkapnyaIa berdalih bermain game sebelum paripurna dimulai. Pasalnya, paripurna selalu molor dari jadwal.
Baca SelengkapnyaSentuh Rp7,3 Miliar, Ini Rincian Kekayaan Cinta Mega si Politikus PDIP Main Game Slot saat Paripurna
Baca SelengkapnyaDugaan itu diketahui saat tim penyidik KPK memeriksa Cinta Mega April lalu.
Baca SelengkapnyaCinta Mega diduga main game judi online slot di ruang rapat paripurna DPRD DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaMuhammad Idris mengaku hanya memperjuangkan warga Kepulauan Seribu untuk dapat bekerja sebagai PJLP.
Berdasarkan bukti yang diperoleh, Idris kedapatan mendatangi Pelabuhan Kali Adem pada 13 Desember 2022. Dia disebut menekan pihak-pihak UPPD agar meloloskan puluhan pelamar 'titipan' menjadi PJLP pada 2023 mendatang.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meyakini jabatan wali kota dan bupati akan tetap ada pada sistem pemerintahan di Jakarta meski tak lagi menjadi Ibu Kota Negara (IKN).
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menggelar rapat paripurna pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023 pada Selasa (29/11). Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco sempat menginterupsi Rapat Paripurna.
APBD DKI Jakarta 2023 yang disepakati sebesar Rp83.781.085.902.192 (Rp83,78 triliun).
Berdasarkan hasil rapat Bamus DPRD DKI Jakarta, pengesahan dilakukan setelah Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melaksanakan pedalaman terhadap rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023.
Sosialisasi Pergub Tata Ruang harus dilakukan secara merata di 44 Kecamatan di DKI Jakarta.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Taufan Bakri mengatakan, kenaikan tiap suara adalah Rp2.500, dari sebelumnya Rp5.000 per suara menjadi Rp7.500 per suara.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Edi Sumantri menambahkan bahwa nilai tersebut setara dengan total belanja ditambah dengan pengeluaran pembiayaan Rp82.543.539.889.450. Sehingga, jumlah pendapatan dan jumlah belanja dinilai seimbang.