"Kalau kaitan dengan lokasi yang di Pondok Ranggon, sampai saat ini kita belum terinformasikan apakah itu nanti akan dimanfaatkan untuk apa oleh Sarana Jaya," kata Sarjoko, Sabtu (13/3).

Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK, Ali Fikri menyatakan penetapan tersangka setelah penyidik menemukan dua alat bukti permulaan cukup.

Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria membenarkan pengadaan lahan tersebut di antaranya untuk pembangunan rumah DP 0 rupiah. Namun disinggung pengetahuan Anies tentang kasus ini, Riza mengatakan pimpinan tidak terlibat urusan teknis.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, salah satunya adalah pembelian tanah seluas 41.921 meter persegi di kawasan Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, pada 2019 lalu.

Ini Lahan untuk Rumah DP Nol Rupiah yang Pengadaannya Dikorupsi. KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di sejumlah lokasi untuk pembangunan rumah DP nol rupiah. Salah satunya adalah lahan seluas 41.921 meter persegi di kawasan Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memastikan program kerja Perumda Pembangunan Sarana Jaya tidak akan terganggu meski Direktur Utama non aktif Yoory C Pinontoan tersandung kasus dugaan korupsi. Sarana Jaya merupakan perusahaan milik Pemprov yang mengerjakan program rumah DP Rp 0.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, salah satunya adalah pembelian tanah seluas 41.921 meter persegi di kawasan Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, pada 2019 lalu.

Melihat Lebih Dekat Rusun DP Nol Rupiah di Pondok Kelapa. Program hunian vertikal dengan DP 0 rupiah Pemprov DKI tersebut mulai diminati warga Jakarta dan telah dihuni lebih dari 50 persen.

Data terakhir, jumlah pendaftar untuk menjadi calon pembeli hunian rumah susun tersebut lebih dari 21.000.

Pelaksana tugas Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI, Sarjoko, mengatakan 50 persen lebih unit dari 780 unit hunian di Menara Samawa di Pondok Kelapa telah terisi.

Sementara itu, kata dia saat ini Pemprov DKI Jakarta telah bekerjasama dengan Perum Perumnas untuk pemasaran unit DP nol rupiah di Rusunami Bandar Kemayoran, Jakarta Utara dan Sentraland Cengkareng, Jakarta Barat.

Untuk persyaratannya sama seperti ketika pengajuan unit hunian di Rusunami Klapa Village, Jakarta Timur. Paling utama, harus warga yang memiliki KTP dan Kartu Keluarga (KK) DKI Jakarta.

Dia menyebut kedua lokasi tersebut bekerjasama dengan non BUMD DKI Jakarta berbeda dengan program Samawa di Rusunami Kelapa Village yang dikerjakan oleh Perumda Sarana Jaya.

Beberapa panggilan sudah dilayangkan ke pihak PD Sarana Jaya. Dalam surat, tertulis perihal pemeriksaan terkait dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pembelian aset PD Sarana Jaya sepanjang 2018-2020.

Kendati belum banyak warga Jakarta yang ikut serta, bagi Taufik, tidak bisa dijadikan alasan untuk menghentikan program itu. Sepatutnya, katanya, pihak perbankan dalam hal ini Bank DKI mengkaji aturan yang mempermudah warga memiliki rumah namun tidak membebani likuiditas bank.

Nuansa Cilangkap terdiri dari 4 tower yang dibangun di atas lahan seluas 2,9 hektare. Untuk satu tower, ditargetkan memiliki 850 unit.

Hunian dengan konsep rumah susun tersebut akan dibangun di atas lahan seluas 2,9 hektar dengan jumlah tower sebanyak 4 unit.

Pemprov DKI kembali membangun hunian dengan uang muka Rp0 yang kedua, di Cilangkap, Jakarta Timur. Hunian pertama telah selesai dibangun di Pondok Kepala pada Agustus 2019.