Pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya Indra Sukmono menyatakan pihaknya akan berusaha mengembalikan pembelian lahan tersebut.

KPK membuka penyidikan kasus baru dugaan korupsi pembelian tanah di beberapa lokasi terkait program DP Nol Rupiah Pemprov DKI Jakarta. Berdasarkan informasi yang dihimpun, salah satunya adalah pembelian tanah seluas 41.921 meter persegi di kawasan Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur.

Dua saksi tersebut yakni Staf Penilai di KJPP Wahyono Adi dan Rekan bernama Rafli Akbar Rafsanjani dan Yurisca Lady Enggraeni selaku notaris.

Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya nonaktif Yoory C Pinontoan pasrah atas kasus yang menjeratnya di KPK. Yoory terbelit dugaan korupsi pengadaan tanah untuk proyek DP nol Rupiah Pemprov DKI di Jakarta Timur.

Dalam kasus ini KPK sudah mencegah beberapa pihak ke luar negeri selama 6 bulan ke depan. Hanya saja KPK tak merinci para pihak yang dicegah tersebut.

Yoory bakal diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul Kelurahan Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur untuk pembangunan rumah DP 0 persen.

Pencegahan ke luar negeri berkaitan dengan kasus dugaan korupsi terkait pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Pengadaan tanah untuk pembangunan rumah DP 0 persen.

KPK membuka penyidikan kasus baru, yakni dugaan korupsi pembelian tanah di beberapa lokasi terkait program DP Nol Rupiah Pemprov DKI Jakarta.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perumahan DKI Sarjoko menjelaskan, peminat rumah DP 0 rupiah juga dibutuhkan oleh pekerja dengan gaji Rp 14 juta per bulan. Sementara itu, imbuhnya, jumlah pekerja dengan nilai gaji tersebut cukup banyak.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Sarjoko mengatakan ketentuan batas penghasilan sudah tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 588 Tahun 2020. Menurut dia, dengan adanya perubahan tersebut tidak berpengaruh pada penjualan rumah DP nol rupiah.

"Semuanya direvisi karena ada Covid," kata Riza.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta agar para pegawai di Perumda Pembangunan Sarana Jaya dapat memberikan penjelasan hingga argumentasi sesuai fakta dan data.

Selain menyesuaikan aturan menteri tentang gaji, Riza mengamini Pemprov DKI juga sedang melakukan evaluasi tentang target pembangunan rumah DP 0 rupiah.

Dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 standar gaji calon pembeli rumah harus bergaji minimal Rp 7 juta. Kemudian standar ini diubah menjadi Rp 14,8 juta.

Pelaksana tugas Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta, Sarjoko mengatakan penyesuaian gaji untuk rumah DP 0 rupiah dikarenakan untuk memperluas target pasar. Meski target pembangunan berubah, semula 332214 unit menjadi 10.460 unit.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan harus bertanggungjawab atas kasus korupsi pengadaan lahan Program Rumah DP Nol Rupiah di Cipayung, Jakarta Timur.

Ketua Komisi B DPRD DKI Abdul Aziz melaporkan bahwa PD Sarana Jaya belum siap dalam menyajikan data-data terkait pengadaan lahan program Rumah DP Nol Rupiah.

Politikus PDIP itu mengklaim bahwa dirinya hanya menjalankan fungsinya sebagai ketua Badan Anggaran. Dia mengaku hanya mengesahkan usulan anggaran yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.