Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK karena diduga menerima gratifikasi berupa fasilitas dan tiket menonton MotoGP di Mandalika. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang ditanya soal laporan itu enggan berkomentar.

Ali menyatakan KPK meyakini profesionalitas Dewan Pengawas dalam memeriksa setiap aduan sesuai ketentuan, mekanisme, dan kewenangan yang diatur dalam Pasal 37 B UU KPK.

KPK menyerahkan sepenuhnya proses penegakkan kode etik insan KPK kepada Dewan Pengawas.

Albertina dilaporkan terkait dugaan menyalahgunakan jabatan saat terlibat perseteruan dengan pegawai rumah sakit ketika menjalani perawatan.

Dalam putusan etik itu, perselingkuhan yang dilakukan SK dan DLS diklasifikasikan sebagai perbuatan yang tidak mengindahkan kewajiban dasar integritas. Keduanya diberikan sanksi sedang atas perselingkuhannya.

Hanya ada enam nama yang dinyatakan lolos seleksi Kepala Sekretariat Dewas KPK. Yakni Rofil Edy Purnomo dari Kementerian Keuangan dengan nilai 71,82, Muhamad Hasan dari Pemerintah Kabupaten Lebak dengan nilai 71,71, Rikson Sitorus dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dengan skor 71,00.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan mengamini pernyataan Alex. Menurut Ali, pengadaan SMS blast masuk dalam anggaran tahunan lembaga antirasuah. Namun lagi-lagi, Ali menyebut SMS blast yang dimaksud soal kepatuhan LHKPN.

Albertina menerangkan, dari 25 dugaan yang telah selesai ditindaklanjuti, sebanyak tujuh laporan dinilai cukup bukti dan dilanjutkan ke persidangan. Sementara 18 laporan lainnya tidak cukup bukti.

Tumpak tidak menyebut pihak yang kembali melaporkan Lili Pintauli. Dia juga tak merinci berkaitan dengan apa laporan dugaan pelanggaran etik Lili.

Tumpak mengatakan, KPK kerap melapor kepada pihaknya terkait perkembangan pencarian Harun Masiku. Tumpak mengetahui keseriusan KPK mencari Harun Masiku lantaran beberapa kali memberikan izin pencarian terhadap Harun.

Sesuai undang-undang, Dewas diberikan mandat memberikan izin penggeledahan, penyadapan, hingga penyitaan. Dari 186 itu, 42 izin berupa izin penggeledahan, 79 izin penyadapan, dan 65 izin penyitaan,

Permintaan audit kinerja KPK tersebut dilayangkan Indonesia Corruption Watch (ICW). Menurut Ghufron, Dewas KPK akan memenuhi permintaan ICW demi perbaikan kinerja lembaga antirasuah.

Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) menjatuhkan sanksi ringan terhadap Kepala Biro Keuangan KPK Arif Waluyo dan Plt Kepala Bagian Perbendaharaan KPK Juliharto. Keduanya dijatuhkan sanksi ringan karena terbukti melanggar etik.

Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan dan Rizka Anungnata kembali melaporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar (LPS) ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Kamis (21/10).

Pernyataan Albertina itu menanggapi cuitan Novel Baswedan yang mengaku pernah melaporkan pegawai KPK yang diduga menjadi orang dalam Azis Syamsuddin dalam membantu menangani perkara di KPK.

Dugaan pegawai KPK memiliki kedekatan dengan Azis Syamsuddin terungkap dalam persidangan kasus suap penanganan perkara di KPK dengan terdakwa mantan penyidik KPK asal Polri Stepanus Robin Pattuju, di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (4/10).

Indonesia Budget Center (IBC) menilai, putusan pelanggaran etik berupa potongan gaji 40 persen oleh Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar tidaklah membuat efek derita.

"Kalau sanksinya finansial apalagi, itu sanksi yang sangat tidak tepat untuk pelanggaran etik seperti ini. Sanksi finansial itu tidak akan membawa akibat apa-apa. Bayangkan sanksinya finansial, finansial yang sangat berat sekalipun katakan tidak digaji pun tidak tepat," jelas dia.