Pemprov DKI Tak Sanksi Pemilik Rumah DP Rp0 jadi Indekos, Ini Alasannya
Retno mengungkapkan, keputusan tak memberi sanksi ke pemilik juga diambil, lantaran PM juga akan menghentikan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) unit Rumah DP Rp0.
Retno mengungkapkan, keputusan tak memberi sanksi ke pemilik juga diambil, lantaran PM juga akan menghentikan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) unit Rumah DP Rp0.
Pemilik rumah DP Rp0 terkena PHK. Sehingga sulit membayar cicilan rumah.
Si pembuat video memasang harga Rp 1 juta per bulan dan gratis iuran pengelolaan lingkungan (IPL).
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melanjutkan program DP nol rupiah era Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Hal ini ditandai dengan peletakan batu pertama pembangunan rumah DP nol di Cilangkap, Jakarta Timur.
Pemprov DKI telah memutuskan tidak lagi membangun hunian DP Rp0 di tahun ini.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Sarjoko menjelaskan, kini pihaknya fokus memasarkan hunian DP Rp0 di Cilangkap dan Pondok Kepala di Jakarta Timur.
Skema yang dipakai dengan mengalokasikan anggaran Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah (FPPR) sebesar Rp 176,01 miliar.
Gibran belum bicara banyak soal program ini. Namun menurutnya, perumahan ini diperuntukkan bagi PNS yang selama ini harus bolak balik ke rumah yang ada di luar kota.
Menurut Sarjoko, anggaran tersebut digunakan untuk membangun hunian bagi yang terdampak normalisasi Kaki Ciliwung, pengelolaan dan pemeliharaan rusunawa, dan penataan RW kumuh.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Sarjoko mengatakan, Pemprov DKI menganggarkan Rp1,22 triliun untuk pembangunan infrastruktur dan layanan dasar perkotaan.
Salah satu warga Ciracas bernama Imam Afandi, juga turut hadir dalam peresmian tersebut. Dia merupakan salah satu warga yang tertarik untuk tinggal di rusun ini.
Ini Penampakan Rusun DP Nol Rupiah yang Diresmikan Anies Baswedan. Melansir dari Instagram JakHabitat @jakhabitat, terdapat dua tipe hunian DP 0 ini. Pertama tipe studio dengan luas unit 23,8 m2 dan daya listrik 1.300VA. Lalu, tipe kedua memiliki dua kamar tidur dengan luas unit hunian 34,4 m2 dan daya listrik 1.300VA.
Anies berterimakasih kepada seluruh pihak yang meramai program DP 0 Rupiah di seluruh media sosial.
Dilihat dari sejumlah rangkaian proses pengadaan tanah, diakui saksi Aldi, ada belum ada berkas kajian terkait tanah yang rencananya digunakan untuk pengadaan hunian down payment (DP) Rp0 itu.
Sementara hari ini, tim penyidik menjadwalkan pemeriksaan Senior Manajer Perumda Pembangunan Sarana Jaya Harnandiyono dalam kasus ini. Pemeriksaan akan dilakukan di Gedung KPK.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan memeriksa Direktur PT Adonara Propertindo Tommy Adrian dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Rangon, Jakarta Timur Tahun 2019.
Tommy yang berstatus tersangka dalam kasus ini akan diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka mantan Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan (YRC).
Perpanjangan penahanan berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019.