Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pelebaran defisit fiskal selama 3 tahun telah berhasil menjaga ekonomi Indonesia bertahan saat dihantam pandemi Covid-19. Menurutnya pelebaran defisit tersebut telah membantu pemerintah dalam menangani lonjakan kebutuhan dalam penanganan krisis.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengaku telah memiliki strategi dalam menutup pembiayaan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021. Defisit APBN 2021 sendiri ditetapkan sebesar Rp1.006,4 triliun atau setara 5,7 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Piter melanjutkan, jika pemerintah tidak melebarkan kontraksi ekonomi, maka ekonomi Indonesia akan jatuh lebih dalam. Dampaknya, lanjutnya, pengangguran akan semakin besar, begitu juga dengan kemiskinan.

Dalam menghadapi pandemi Covid-19, bangsa Indonesia harus tetap fokus mempersiapkan diri dalam menghadapi segala kemungkinan yang terjadi pada tahun 2021.

Kemenkeu mencatat realisasi defisit Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp368,9 triliun hingga akhir November 2019. Atau setara dengan 2,29 persen terhadap PDB. Namun, Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan ada potensi terjadi penurunan defisit APBN hingga akhir tahun.

Kementerian Keuangan mencatat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 31 Agustus 2019 sebesar Rp199,1 triliun. Defisit tersebut berasal dari belanja negara sebesar Rp2.461,1 triliun, sementara pendapatan hanya sebesar Rp1.189,3 triliun.

Katarina menekankan pentingnya perbaikan struktural yang diperlukan untuk memperkecil defisit neraca berjalan. Dia menyebutkan ada tiga perbaikan struktural yang harus dilakukan.

Defisit transaksi berjalan pada triwulan IV-2018 tercatat sebesar USD 9,1 miliar atau 3,57 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Defisit neraca perdagangan pada Desember 2018 disumbang oleh impor sebesar USD USD 15,28 miliar. Angka ini turun sekitar 9,60 persen jika dibandingkan dengan impor pada bulan sebelumnya.

Dody mengatakan, sepanjang 2018 tekanan dari sisi impor masih cukup tinggi. Sehingga tidak menutup kemungkinan neraca perdagangan Indonesia 2018 akan kembali mengalami defisit.

Faisal melihat bahwa akan terjadi penurunan defisit neraca perdagangan di 2019. Sayangnya, hal tersebut belum mampu menekan defisit transaksi berjalan.

Ketergantungan Indonesia pada impor minyak masih terus menghantui defisit transaksi berjalan atau current account defisit (CAD). Impor minyak mentah dan BBM saja hingga November 2018 tercatat mencapai Rp 176 triliun.

Hal tersebut, kata Luhut disebabkan penghematan yang terjadi di berbagai sektor akibat rangkaian kebijakan, seperti implementasi penggunaan B20, TKDN, juga upaya pemerintah dalam menggenjot sektor pariwisata.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution menanggapi pelebaran defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) pada triwulan III-2018 yang tercatat sebesar USD 8,8 miliar atau 3,37 persen terhadap PDB. Defisit ini terjadi karena ekspor Indonesia belum mampu berjalan melampaui laju impor.

Sri Mulyani mengatakan, pengendalian PPh impor dalam stabilitas ekonomi jadi peran penting, sehingga instrumen pajak dapat digunakan untuk cegah defisit transaksi berjalan agar tidak semakin melebar.

Di tengah pelemahan Rupiah saat ini, pemerintah mengkhawatirkan pembelanjaan menggunakan Dolar untuk mobil mewah, sehingga akan mempengaruhi kondisi perekonomian nasional.

Badan Pusat Statistik (BPS) sendiri menyebutkan nilai ekspor pada Juli 2018 mencapai USD 16,24 miliar atau tumbuh 25,19 persen dibandingkan bulan sebelumnya (month to month). Sedangkan, dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya, ekspor tumbuh 19,33 persen (year on year).

Salah satu langkah yang disiapkan pemerintah adalah merealisasikan penggunaan biosolar 20 persen (B20) pada 1 September mendatang. Kebijakan ini tinggal menunggu Peraturan Pemerintah dan aturan turunannya dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).