Pengenaan tarif cukai plastik sudah mendapat restu Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk ditetapkan di 2023. Ketentuan ini tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 130/2022 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2023.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Askolani menyebut, pengenaan tarif cukai plastik dan minuman berpemanis akan ditunda hingga 2023 mendatang. Putusan itu didapat setelah memantau kondisi perekonomian saat ini.

Pemerintah baru saja merilis Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022. Di dalam Perpres tersebut salah satunya memuat target penerimaan cukai, termasuk atas produk plastik dan minuman bergula dalam kemasan.

Pemerintah tengah mengusulkan pemberlakuan cukai pada kantong plastik dengan besaran Rp30.000 per kilogram. Dengan demikian, harga kantong plastik akan menjadi Rp450-500 per lembar. Pemerintah menilai plastik sebagai benda yang berbahaya bagi lingkungan. Maka sudah sepantasnya konsumsinya diatur melalui cukai.

Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati lebih kreatif dalam menggenjot potensi penerimaan negara. Menurutnya, salah satu potensi yang bisa dimaksimalkan untuk mendongkrak penerimaan negara adalah dari cukai.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menagih Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tentang kelanjutan realisasi cukai plastik. Menurutnya, hal itu sudah terlalu lama didiskusikan tetapi belum menghasilkan kesimpulan. Hal itu penting agar pemerintah bisa segera merumuskan dasar aturan untuk pengenaan cukai plastik.

Faisal Basri menyebut, sebenarnya yang menjadi masalah di Indonesia adalah pengelolaan plastik. Jika plastik dapat dikelola dengan baik, maka tidak akan timbul masalah yang berkaitan dengan penggunaan plastik di Indonesia.

Sutartib mengatakan, saat ini sebagian masyarakat masih salah paham mengenai pengenaan cukai tersebut. Mereka menganggap semua jenis plastik, termasuk botol kemasan serta plastik sachet terkena regulasi cukai.

Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) menilai rencana penerapan kebijakan cukai plastik kemungkinan bisa menurunkan daya beli masyarakat. Pemerintah diminta untuk memberikan edukasi bahwa penerapan cukai ini bertujuan mengurangi penggunaan plastik sehari-hari.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pihaknya masih akan melakukan pendalaman mengenai putusan kebijakan pengenaan tarif cukai plastik. Kendati demikian, dia optimistis aturan mengenai cukai plastik dapat terbit tahun ini dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Heru mengatakan, proses penggodokan RPP ini terus berjalan di antara Kementerian Lembaga. Sehingga dirinya berharap aturan ini dapat terbit segera mungkin.

Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan, Nirwala Dwi Heryanto mengatakan, saat ini aturan cukai plastik masih dibahas antar kementerian dalam bentuk rancangan peraturan pemerintah (RPP).

Kemenperin meminta rencana penerapan cukai plastik kresek dikaji kembali. Hal ini disampaikan oleh Direktur Industri Kimia Hilir Kementerian Perindustrian, Taufik Bawazier. Perlu dibuat kajian yang lebih dalam dan komprehensif apakah pengenaan cukai pada kantong plastik kresek akan mampu menurunkan sampah plastik.