Dalam aturan baru ini, KKP kembali melegalkan atau membolehkan alat tangkap cantrang beroperasi di Indonesia. Peraturan ini tertuang dalam Permen KP Nomor 59 Tahun 2020 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Penangkapan Ikan di WPP-NRI.

Asep mengatakan, cantrang menjadi ajang kriminalisasi oknum aparat berwenang. Asep mengaku 5 bulan lalu kapal nelayan mereka ditangkap oleh aparat di OKI. Padahal ada kapal dengan cantrang tapi tetap dibiarkan aparat.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, mengaku geram dengan sikap nelayan yang masih saja melakukan penangkapan ikan dengan bahan dan alat dilarang seperti portasium, bom, cantrang, dan troll. Padahal, sudah jelas tata cara penangkapan menggunakan alat tersebut dilarang karena dapat merusak ekosistem laut.

Para nelayan di Jateng meminta Permen KKP No.2/2015 dibatalkan karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Peraturan pemberian izin penggunaan cantrang sebetulnya hanya untuk kapal dengan berat 30 Gross Ton (GT).

"Saya harus tega melihat nelayan Jateng terpuruk. Kalau mau seumur hidup pake cantrang di Jateng silahkan saja."

Sementara, mulai September, kapal besar sudah dilarang menggunakan cantrang.