Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini mengatakan, fenomena ini muncul karena di sebagian daerah memang tidak ada kandidat yang berani dan mampu memenuhi syarat pencalonan. Beratnya persyaratan pencalonan menjadi pemicu kehadiran calon tunggal.

Jika jumlah pemilih tidak setuju lebih banyak, pilkada akan digelar ulang pada Februari 2017.

KPU memaparkan aturan yang dibuatnya saat rapat dengan Komisi II DPR.

Parpol dipaksa usung calon di pilkada akan memunculkan kepala daerah yang tak berkualitas.

Aziz beralasan, Perppu baru dapat diterbitkan apabila dalam keadaan yang mendesak.

Sebelumnya ada 11 daerah yang hanya memiliki calon tunggal di pilkada.

"Mari dibedakan petahana yang top dengan yang membeli partai," kata Hinca.

Demokrat nilai banyak menimbulkan kerugian jika pilkada ditunda hanya karena masalah calon tunggal.

Meski KPU menambah waktu pendaftaran kembali, Didi pesimis masalah calon tunggal terselesaikan.

Jika Pilkada diundur, yang dirugikan adalah rakyat. Hal ini karena Plt kepala daerah tidak punya kebijakan strategis.

Ahyar Abduh yang masih menjabat sebagai Wali Kota Mataram hingga 10 Agustus 2015.

Pemerintah tetap berharap tidak ada calon tunggal dalam pilkada serentak 9 Desember mendatang.

"Kita tidak membiarkan kedaulatan dipatahkan oleh manuver untuk mematahkan pencalonan," kata Hasto.

Karut marut pilkada serentak dinilai karena pecahnya Golkar dan PPP.

Perppu itu untuk memberikan kemudahan persyaratan bagi calon kepala daerah perseorangan.

Dalam aturan, jika hanya ada satu calon kepala daerah yang mendaftar, maka pilkada harus ditunda sampai 2017.

"Naka melanggenglah dia (calon tunggal) tanpa keluar biaya kampanye, alat peraga, sosialisasi dan sebagainya," kata Agun

Jalan keluar dari polemik ini yakni dengan mempermudah syarat pendaftaran calon kepala daerah.