KPU menerbitkan PKPU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PKPU No.3/2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, 6 Desember 2019.

Komisi Pemilihan Umum akan membahas wacana pelarangan eks koruptor mencalonkan di Pilkada. Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, saat rapat konsultasi dengan Komisi II, akan disampaikan terkait revisi UU No.10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan agar masyarakat memilih perwakilannya baik di DPR, DPRD, dan DPD yang tidak pernah tersandung kasus korupsi. Dengan begitu, setidaknya sudah berkontribusi untuk mewujudkan Indonesia lebih baik.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merilis data tambahan calon anggota legislatif mantan napi korupsi. Hasilnya, dari dua kali rilis, 30 Januari 2019 dan 19 Februari 2019, KPU menghimpun total 81 calon anggota legislatif eks napi korupsi.

Lewat data ini, total ada 81 calon anggota legislatif berstatus mantan napi korupsi. Jika tidak ada penambahan, data ini akan final.

KPU RI berencana merilis kembali daftar caleg eks koruptor kepada publik. Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan, penambahan daftar caleg mantan napi korupsi itu berjumlah lebih dari 14 orang.

KPU telah merilis 49 mantan napi korupsi yang menjadi caleg di Pemilu 2019. Jumlah itu ternyata belum final dan masih bertambah lagi. Ketua KPU RI Arief Budiman membenarkan ada tiga lagi caleg yang diketahui mantan koruptor.

Peraturan KPU melarang caleg koruptor telah dibatalkan, partai sudah menandatangani pakta integritas bersama Badan Pengawas Pemilu. Pakta integritas tersebut langsung ditandatangani oleh ketua umum partai.

Ternyata belum semua caleg dengan rekam jejak bekas terpidana kasus korupsi, diumumkan ke publik. KPU pusat akan berkoordinasi dengan KPU daerah untuk mengumpulkan data caleg eks koruptor yang belum diumumkan. KPU menginginkan semua masyarakat mendapat informasi yang valid.

Sekjen PPP Arsul Sani mengomentari Komisi Pemilihan Umum yang telah merilis nama-nama caleg eks narapidana (napi) korupsi. Setelah diumumkan oleh KPU, kata Arsul, seharusnya masyarakat sudah bisa menilai partai politik mana yang konsisten memberantas korupsi.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah merilis 49 nama calon anggota legislatif eks napi kasus korupsi terdiri atas caleg DPRD dan DPD. Salah satu nama yang muncul adalah Muhammad Taufik, caleg DPRD DKI Jakarta dari Partai Gerindra.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni mengaku tidak terkejut dengan keputusan KPU mengumumkan rekam jejak mantan napi korupsi yang mencalonkan diri di pemilihan legislatif 2019.

Merdeka.com menelusuri jejak kasus korupsi para calon legislatif yang berhasil lolos dalam kontestasi politik 2019. Di antara mereka, ada eks napi korupsi kelas kakap, merugikan negara lebih dari Rp 5 miliar.

Ketua Bappilu Bidang Media dan Penggalangan Opini Partai Golkar Meutya Viada Hafid angkat bicara terkait partainya yang paling banyak mencalonkan caleg Mantan Narapidana (napi) korupsi di Pemilu 2019. Menurutnya Golkar hanya mengikuti aturan yang dibuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) saja.

Meski pada posisi ini Aria mengklaim PDIP tidak dirugikan justru diuntungkan, namun dia berharap KPU sebagai penyelenggara Pemilu melakukan langkah-langkah sesuai kewenangan ataupun aturan yang ada.