Akibat tiada kepastian penyelesaian kasus gagal bayar ini, Korban Gagal Bayar AJB Bumiputera 1912 akan melakukan aksi damai bersama dan serentak secara nasional untuk menuntut kepastian penyelesaian kasus ini yang cenderung bertele-tele. Aksi damai ini dilakukan selama tiga hari berturut-turut pada 23-25 Mei 2022.

Manfaatkan momen Hari Pahlawan 10 November, ratusan pemegang polis Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera melakukan aksi damai di Kantor Pusat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Rabu pagi (10/11).

Ratusan pemegang polis Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera yang tergabung dalam Tim Biru melayangkan somasi kepada manajemen AJB Bumiputera, kemarin (2/9). Somasi ini terkait masalah gagal bayar klaim polis asuransi dari ratusan nasabah itu sejak dua tahun lalu.

Kasus gagal bayar Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera memasuki babak baru pada awal bulan ini. Ratusan pemegang polis Bumiputera memutuskan memulai upaya hukum dengan melakukan somasi massal kepada manajemen AJB Bumiputera dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada hari ini, Kamis, 2 September 2021.

Kasus gagal bayar Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera dinilai harus segera diselesaikan untuk menyelamatkan industri asuransi. Salah satunya dengan segera membentuk Badan Perwakilan Anggota (BPA) selaku perwakilan pemegang polis.

Pasca keputusan MK terjadi kekosongan BPA di AJBB. Sesuai masa tugasnya kepengurusan Anggota BPA berakhir per 26 Desember 2020. Tetapi tidak bisa segera berganti karena tidak adanya payung hukum tentang bagaimana pergantian BPA dilakukan.

Menurut Piter, posisi AJB Bumiputera sebagai badan usaha swasta memiliki konsekuensi kepada pengelolaan usaha dan posisi dari pemegang polis selaku pemilik perusahaan. Kewenangan pemegang polis sebagai lembaga tertinggi Bumiputera kemudian diwakilkan oleh BPA, sebagaimana diatur dalam Ketentuan Anggaran Dasar.

Direktur Riset Centre of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah, menilai kasus Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera yang berlarut-larut disebabkan oleh minimnya peran strategis Badan Perwakilan Anggota (BPA) selaku perwakilan pemegang polis.

Ekonom Senior Centre of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah mengatakan, akar masalah AJB Bumiputera terjadi karena peran Badan Perwakilan Anggota (BPA) yang tidak bisa mengambil keputusan strategis bagi badan usaha bersama tersebut.

Kelompok Nasabah Korban Gagal Bayar Bumiputera mendukung pertemuan antara perwakilan pemegang polis, serikat pekerja, dan manajemen AJB Bumiputera di kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Selasa (16/3). Pertemuan itu antara lain untuk pembentukan panitia pemilihan Badan Perwakilan Anggota (BPA) Bumiputera.

ekitar 100 pemegang polis atau nasabah Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera melakukan aksi unjuk rasa di kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu (24/2). Mereka melakukan aksi unjuk rasa damai kembali karena klaimnya tak kunjung dibayarkan oleh manajemen Bumiputera.

Koordinator Nasabah Korban Gagal Bayar Bumiputera di Jabodetabek dan Jawa Barat, menyerahkan data pemegang polis yang berstatus habis kontrak (HK), penebusan, meninggal dunia, dan dana kelangsungan belajar (DKB) ke manajemen Bumiputera. Total ada 284 polis yang dikumpulkan dengan nilai lebih Rp9 miliar.

Puluhan Nasabah Korban Gagal Bayar Geruduk Kantor AJB Bumiputera. Aksi unjuk rasa tersebut dilakukan untuk menuntut kejelasan atas klaim-klaim yang tak kunjung dibayar AJB Bumiputera.

Puluhan pemegang polis asuransi Bumiputera meramaikan rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi XI DPR RI di Senayan, Jakarta, kemarin (25/8). Mereka memakai seragam kaos warna biru bertuliskan "Korban Asuransi Bumiputera" dan "Bumiputera Kembalikan Uang Kami, serta masker. Ada apa gerangan?

Para Pemegang Polis Asuransi Bumiputera Wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat melakukan pertemuan dengan Anis Byarwati, anggota Komisi XI DPR RI, di Gedung Nusantara I, Jakarta, pada hari ini (29/7). Mereka mengadukan secara langsung masalah gagal bayar para pemegang polis (nasabah) Bumiputera yang sudah berjalan tahunan

Para pemegang polis asuransi Bumiputera menghendaki pertemuan dengan manajemen AJB Bumiputera, Badan Perwakilan Anggota (BPA), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menyelesaikan kasus gagal bayar asuransi tertua di Indonesia ini. Komisi XI DPR RI bisa memfasilitasinya, setelah pekan lalu menerima SP Bumiputera.