Anggota Komisi VIII DPR RI, Rudi Hartono Bangun akan memantau ketat kinerja Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang mengelola iuran penyelenggaraan haji. Sebab dirinya tak ingin pengelolaan iuran dana haji, salah dan merugikan jemaah.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu kembali mengingatkan soal fatwa terbaru Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang keluar pada akhir November 2020 lalu. Salah satunya terkait fatwa haram bagi orang kaya atau mampu namun menunda pendaftaran haji.

Kepala Badan Pelaksana BPKH Anggito Abimanyu mengklarifikasi bahwa dana haji sebesar USD 600 juta atau Rp8,5 triliun bukan untuk memperkuat rupiah. Hal ini menanggapi pemberitaan yang beredar pada Selasa (2/6) yang menyatakan dana haji dalam bentuk valuta asing dipakai untuk memperkuat rupiah.

Dana sebanyak Rp5 miliar tersebut nantinya akan dialokasikan untuk membeli masker, hazmat, dan sejumlah alat pelindung diri atau ADP sesuai kebutuhan kedua RS tersebut. Saat ini penanganan Covid-19 menjadi prioritas semua orang. Terutama tim kesehatan, harus didukung semua kalangan.

Pertumbuhan aset sebesar Rp125 triliun ini tidak lepas dari bertambahnya masyarakat yang ingin melakukan ibadah haji. Namun, angka ini masih bersifat sementara, mengingat masih menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).