Cara Mencairkan Jamsostek Ketenagakerjaan Secara Online & Offline, Mudah Banget
Cara mencairkan Jamsostek Ketenagakerjaan bisa dilakukan secara online dan offline selama pandemi Covid-19.
Cara mencairkan Jamsostek Ketenagakerjaan bisa dilakukan secara online dan offline selama pandemi Covid-19.
Pemerintah Provinsi Jabar mencatat sekitar 22,23 juta orang pekerja formal maupun nonformal di wilayahnya. Dari jumlah itu, baru 3,5 juta orang atau sekitar 16 persen yang sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo mengatakan klaim manfaat program Jaminan Hari Tua (JHT) per Agustus 2021 sebesar Rp 26,14 triliun dan diprediksi akan terus meningkat hingga akhir tahun, karena marak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dampak pandemi covid-19.
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR. Dalam rapat tersebut, dia mengatakan, jumlah kepesertaan terkini BPJS Ketenagakerjaan menurun cukup signifikan disebabkan dampak pandemi covid-19.
Sebagai upaya optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan dan regulasi untuk mendukung perlindungan Jamsostek.
BPJS Ketenagakerjaan ialah program yang dibentuk oleh pemerintah guna memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada para pekerja.
Adapun Bantuan Subsidi Upah (BSU) minggu ini sudah mulai ditransfer ke masing-masing rekening pekerja sebesar Rp500.000 per bulan selama dua bulan yang dibayarkan secara sekaligus satu kali transfer. Sehingga total yang didapatkan penerima Rp1 juta.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Ali Mukartono menyatakan, kasus itu bermula dari laporan korupsi investasi di BPJS Ketenagakerjaan senilai Rp22 triliun.
Pertumbuhan DJS ini antara lain ditopang kinerja investasi BPJamsostek 2020. Capaian dana investasi aset DJS ini tumbuh hingga 13,16 persen, dengan hasil investasi tumbuh sebesar 11,42 persen year on year.
Cara klaim BPJS Ketenagakerjaan online Jaminan Hari Tua (JHT) cukup mudah dilakukan.
Fungsi BPJS Ketenagakerjaan yang dirasakan peserta dan keluarga,
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan, empat orang saksi yang diperiksa selaku Analisis APF pada BPJS Ketenagakerjaan.
Pembayaran beasiswa ini ditunaikan setelah aturan turunan dari PP Nomor 82 Tahun 2019 yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program JKK, JKM dan JHT, efektif berlaku pada 1 April 2021.
Penerima beasiswa mencakup seluruh jenjang pendidikan, mulai dari TK hingga perguruan tinggi. Penyaluran manfaat beasiswa ini tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019.
Kejagung kembali melakukan pemeriksaan terhadap lima orang saksi petinggi PT Syailendra Capital terkait dengan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
4 orang saksi yang diperiksa di antaranya ER, FRB, MI dan YS. Mereka adalah kerabat Direktur Pengembangan Investasi BPJS Ketenagakerjaan.
Padahal rencana ini sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 82 2019 tentang Perubahan atas PP Nomor 44 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
Pemeriksaan saksi yang dilakukan tersebut untuk mengumpulkan sejumlah barang bukti atas kasus yang kini sedang ditangani pihaknya.