Wakil Kepala BKN, Supranawa Yusuf menyanggah poin IV pernyataan Ombudsman RI (ORI) dalam Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP), bahwa pihaknya melakukan pengabaian terhadap amanat presiden.

"Terhadap pernyataan tersebut, BKN tentu menyampaikan keberatan. Dengan pertimbangan bahwa kalau kita bicara kompetensi, itu sebenarnya ada dua hal. Yang pertama adalah kewenangan, dan yang kedua adalah kemampuan."

Bima juga menekankan bahwa penilaian dalam seleksi terbuka dilakukan berdasarkan kesesuaian kemampuan dan syarat jabatan.

Jika pandemi berakhir, Bima menyatakan masyarakat akan tetap menuntut proses bisnis sesuai dengan tren layanan yang sudah dirasakan masyarakat selama pandemi.

Namun, di perjalanan, BKN menyampaikan peralihan status pegawai KPK merupakan tanggung jawab BKN. Sehingga, pendanaan pun menggunakan anggaran yang dimiliki BKN.

BKN menegaskan 51 pegawai KPK yang dipecat bakal mendapatkan hak sebagai pegawai.

Sekolah kedinasan akan segera membuka pendaftaran calon siswa tahun ini. Dalam pelaksanaannya, terdapat kemungkinan calon pendaftar mengalami masalah teknis seperti belum terbitnya ijazah sekolah menengah sebagai salah satu syarat pendaftaran sekolah kedinasan.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan membuka pendaftaran sekolah kedinasan dari 8 instansi besok, Jumat (9/4). Penetapan kuota sekolah kedinasan pada prinsipnya akan diserahkan kepada Kementerian PANRB.

Pemerintah kembali membuka penerimaan pelajar sekolah kedinasan (Dikdin) 2021. Pelaksanaan penerimaan sekolah kedinasan akan dimulai pada bulan ini bersamaan dengan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), untuk pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Penggunaan satu portal yakni portal Sistem Seleksi Calon ASN atau SSCASN akan mempermudah peserta dalam melakukan proses pendaftaran. Untuk mendukung kelancaran proses tersebut. BKN pun telah melakukan peningkatan fitur teknologi dalam SSCASN.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja sama BKN, Paryono mengatakan, selama ini perbedaan utama antara PNS dan PPPK dengan sistem pensiun yang ada terletak pada jaminan pensiun.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengimbau seluruh instansi pemerintah untuk menghitung ulang kebutuhan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) baru ke depan. Pasca masa pandemi Covid-19, beberapa formasi jabatan CPNS mungkin sudah tidak dibutuhkan lagi di era adaptasi kebiasaan baru atau new normal.

Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN) Aris Windiyanto mengatakan, instansi pemerintah baik kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (pemda) masih menghitung kebutuhan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) baru pada 2021 mendatang.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) menginformasikan, hasil seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun formasi 2019 direncanakan akan diumumkan pada 30 Oktober 2020. Sebelum tanggal tersebut, BKN bakal melakukan sejumlah tahap untuk menentukan hasil akhir.

Selain profesi, dia menyatakan, cara bekerja ke depan mungkin akan berubah. Terutama akibat pandemi Covid-19 yang menyebabkan kegiatan perkantoran saat ini lebih banyak dikerjakan di masing-masing rumah pegawai (work from home/WFH).