Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (Aprobi) mengakui penggunaan biodisel 20 persen atau B20 pada kendaraan sangat berpengaruh besar. Sebab dengan penerapan B20 ini jumlah emisi pada kendaraan mampu berkurang secara signifikan.

Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, penerapan B20 dijalankan guna mendorong ekspor dan memperlambat impor untuk menyehatkan neraca pembiayaan dan mengurangi defisit transaksi berjalan. Menko Darmin yakin kebijakan ini bisa berbuah cepat bagi negara terutama untuk penyelamatan devisa.

Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) menilai penggunaan biodiesel 20 persen atau B20 boros 2,3 persen. Hal ini karena pengusaha akan lebih banyak mengeluarkan biaya perawatan secara berkala.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, beberapa sektor seperti alat utama sistem persenjataan (alutsista), pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD), dan alat tambang PT Freeport Indonesia masih dibebaskan dari penggunaan B20. Alasannya, sektor tersebut masih membutuhkan audit secara mendalam

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bakal membuat peraturan menteri terkait kewajiban menggunakan biodiesel 20 persen atau B20 bagi pelaku usaha transportasi. hal ini dilakukan usai pemerintah meluncurkan perluasan penggunaan B20 untuk PSO dan non PSO.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi), Master Parulian Tumanggor, menyatakan sebanyak 9 perusahaan penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) wajib menandatangani kontrak terkait pembelian minyak nabati pada Jumat besok, 31 Agustus 2018. Jika tidak maka akan ada sanksi yang siap dijatuhkan.

Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) menyatakan kesiapan untuk menerapkan program B20 secara keseluruhan hingga tahun depan. Ketua Umum Aprobi, Master Parulian Tumanggor, mengatakan kapasitas produksi minyak sawit mentah atau CPO di dalam negeri telah mencapai sekitar 12 juta KL.

Penerapan kebijakan pencampuran CPO ke solar sebesar 20 persen atau B20 dinilai tidak akan mengganggu industri otomotif dalam negeri. Sebab, kendaraan yang diproduksi industri tersebut masuk dalam kategori tidak diwajibkan untuk mengonsumsi B20.

Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur, Bali, dan Nusa Tenggara PLN, Djoko Rahardjo Abu Manan, menyatakan pihaknya siap menyerap 2,2 juta kiloliter (KL) dari Pertamina untuk kebutuhan PLTDnya. Djoko mengatakan, selama ini PLN sendiri mendapatkan pasokan bahan bakar minyak dari tiga supplier.

Darmin mengungkapkan, mandatori B20 akan dilaksanakan secara efektif per 1 September 2018. Setelah Perpres-nya terbit, akan ada aturan turunan seperti Peraturan Menteri ESDM untuk mengatur teknis pelaksanaannya.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Rida Mulayana mengatakan, penerapan pencampuran 20 persen biodiesel dengan solar (B20) berlaku untuk solar subsidi dan non subsidi yang dijual di Indonesia.

Hal ini dengan semakin gencarnya pemerintah mengampanyekan penggunaan B20. Kewajiban pencampuran solar dan kelapa sawit berada pada Badan Usaha Bahan Bakar Minyak (BU BBM). Sehingga dalam pelaksanaannya jika ditemukan B0 beredar maka pemerintah terlebih dahulu memanggil BU BBM.

Penerapan ini usai pemerintah merampungkan revisi Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2014 tentang penggunaan Bahan Bakar Nabati. Pemerintah selanjutnya akan menunjuk Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BU BBN) dan Badan Usaha Bahan Bakar Minyak (BU BBM) untuk penyediaan B20.

Staf Ahli Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM), Dadan Kusdiana,‎ mengatakan pemerintah terus mencari solusi untuk meredam defisit neraca perdagangan. Salah satunya mengurangi impor Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas.

Pemerintah ingin memperluas program penggunaan bauran minyak sawit dalam solar sebesar 20 persen (Biodiesel 20/B20) kepada seluruh kendaraan bermesin diesel di Indonesia. Sebab, banyak manfaat yang didapat atas pelaksanaan program tersebut.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan Indonesia perlu bergerak dalam pemanfaatan biodiesel dan energi baru terbarukan. Sebab, penggunaan energi fosil saat ini masih sangat dominan. Presiden Jokowi meminta agar betul-betul disiapkan secara detail dari hulu sampai hilir.

Menteri Jonan mengatakan pihaknya mendukung penggunaan campuran minyak kelapa sawit 20 persen di dalam biosolar atau B20 yang masuk dalam mandatori Public Service Obligation (PSO). Pemerintah juga ingin menerapkan penggunaan B20 pada transportasi darat (kereta) dan pertambangan.