Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Djoko Siswanto, mengatakan penyaluran FAME (Fatty Acid Methyl Ester) biodiesel selama 2018 mencapai 1,67 juta kilo liter (KL). Penerapan kebijakan B20 merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam memperhatikan soal ketahanan energi.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Muhammad Faisal mengatakan dampak upaya pemerintah untuk menekan impor melalui implementasi B20 maupun penaikan tarif PPh barang impor akan mulai terlihat di tahun 2019.

Sampai November 2019, pihaknya telah mendapati 9 perusahaan penyedia biodiesel yang tidak menyetor biodiesel ke badan usaha penyedia BBM. Selain itu, ada dua badan usaha penyalur BBM yang tidak melakukan pencampuran 20 persen biodiesel dengan solar.

Direktur Penyaluran Dana BPDP Kelapa Sawit, Edi Wibowo mengatakan hingga November 2018, pihaknya telah menyalurkan dana insentif biodiesel dengan total Rp 5,51 triliun dari alokasi anggaran tahun 2018 Rp 7 triliun. Angka ini hampir mencapai target penyaluran dana insentif B20 di 2018 sebesar Rp 5,57 triliun.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menjelaskan dampak penggunaan B20 (Solar campur 20 persen minyak sawit) tidak bisa dirasakan dalam waktu cepat. Menurutnya, perluasan penggunaan B20 baru mulai terasa pada 2019.

Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, menolak permintaan Asosiasi Pemilik Pelayaran Nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowners Association disingkat (INSA) untuk menunda penerapan B20 di sektor perkapalan. Dia menegaskan tidak ada pengecualian dalam penggunaan B20.

Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto mengatakan, berdasarkan kesepakatan, Pemerintah Malaysia menyanggupi untuk penerapan dan pelaksanaan Solar campur 20 persen minyak sawit tersebut. Namun, kenyataannya hingga kini penyerapan minyak sawit Malaysia belum mencapai 10 persen.

Jokowi mengatakan, dari informasi yang kantonginya terdapat kendala dalam realisasi program tersebut.

Potensi pelanggaran menurutnya masih relatif, bisa terjadi di badan usaha penyedia BBM ataupun bahan bakar nabati (BBN).

Menteri Perindustrian, Airlangga Hartanto, mengatakan pemerintah tengah memastikan seluruh industri menerapkan penggunaan B20. Selain itu, juga dibahas mengenai kendala yang dihadapi saat ini termasuk jumlah kapal pengangkut Fame atau minyak sawit.

"Kan alutsista kan masih belum bisa B20. Kita mau tau berapa volumenya. Itu jadi alasan kenapa Pertamina masih jual B0 sebagian jadi belum 100 persen jadi ada 3 kan Freeport, kemudian PLN dan TNI."

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution hari ini dijadwalkan menggelar rapat koordinasi terkait penerapan Biodiesel 20 persen (B20) dengan Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Jenderal, Tito Karnavian. Namun, rapat yang seharusnya digelar pukul 09.00 tersebut batal dilakukan karena salah komunikasi.

Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan pada dasarnya kebijakan perluasan B20 ini memang belum bisa dijalankan secara optimal. Mengingat, pelaksanaannya sendiri belum mencapai satu bulan, sehingga wajar apabila ada beberapa kendala yang masih menghambat.

Dalam penerapannya ternyata masih ada beberapa hambatan yang ditemui oleh PT Pertamina sebagai penyalur B20 dan juga Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BU BBN) sebagai penyedia minyak sawit atau Fame untuk dicampur dengan solar (B0). Salah satu solusi yang dikaji adalah menetapkan satu suplier minyak sawit per daerah.

Menko Darmin mengatakan, pemerintah membuka kemungkinan Pertamina dapat bekerja sama dengan penyalur Fatty Acid Methyl Ester (FAME) atau minyak sawit. Dirut Pertamina Nicke Widyawati mengatakan keterlambatan suplai FAME ditengarai karena kesulitan dalam memenuhi ketersediaan kapal dalam menjangkau daerah tujuan.

Berdasarkan evaluasi yang dia terima, program biodiesel terus berjalan. Meskipun pada awal ditemukan kendala, tapi dia yakin penerapan B20 akan berjalan lancar.

Dari 112 terminal BBM, baru 69 terminal BBM yang sudah menerima penyaluran FAME. Sementara sebagian besar daerah yang belum tersalurkan FAME berada di kawasan Timur seperti Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, dan Sulawesi. Total kebutuhan FAME Pertamina sekitar 5,8 juta kiloliter per tahun.

Staf Khusus Kepresidenan, Ahmad Erani Yustika, mengatakan kebijakan pencampuran solar dengan minyak kelapa sawit atau B20 sengaja dilakukan pemerintah agar Indonesia bisa mandiri dalam migas. Pemerintah ingin membentuk kemandirian migas sehingga tidak banyak terpengaruh dengan kenaikan harga minyak dunia saat ini.