Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan reformasi pengawasan pasar modal. Hal ini dilakukan untuk menjamin kepercayaan pelaku pasar. Reformasi ini ternyata mendapat kritikan dari pelaku pasar modal. Menurut mereka, OJK terlalu ketat dalam membuat aturan.

Sampai dengan 21 Juli 2020, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kinerja pasar saham masih menunjukkan pelemahan, yakni dengan penurunan sebesar 18,8 persen.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tercatat mengeluarkan 11 kebijakan stimulus bagi industri perbankan, pasar modal dan industri keuangan non bank. Semua kebijakan tersebut dikeluarkan untuk menjaga stabilitas industri jasa keuangan dan membantu pemulihan ekonomi nasional serta meringankan beban masyarakat selama pandemi

Oleh karenanya, dengan tidak adanya pencadangan karena kredit direstrukturisasi, maka arus kas atau bank menjadi lebih baik.

OJK juga mencatat, realisasi restrukturisasi terbanyak terjadi di wilayah Jawa Timur yang mencapai 865.499 debitur UMKM dengan total baki debet Rp 46,82 miliar.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan restrukturisasi kredit per 29 Juni 2020 telah menjangkau 6,56 juta debitur dari 100 bank yang telah mengimplementasikan restrukturisasi dengan baki debet sebesar Rp 740,79 triliun.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan penyegaran sejumlah pegawai di lingkungan satuan kerja agar dapat mengakselerasi kebutuhan penanganan pandemi Covid 19.

Pengawasan di pasar modal tentu harus diperketat dengan berbagai ketentuan serta tools yang memungkinkan OJK mencegah ataupun mendeteksi adanya kecurangan yang dilakukan para pelaku pasar.

Salah satu kebijakan yang dikeluarkan adalah restrukturisasi kredit perbankan dan pembiayaan di perusahaan pembiayaan yang sudah dirasakan manfaatnya juga oleh masyarakat.

Untuk sektor UMKM, nilai restrukturisasi mencapai Rp 298,86 triliun yang berasal dari 5,17 juta debitur. Sedangkan untuk Non UMKM, realisasi restrukturisasi mencapai 1,1 juta debitur dengan nilai restrukturisasi sebesar Rp 356,98 triliun.

Kejaksaan Agung sudah menetapkan tersangka baru kasus Jiwasraya dan salah satu tersangkanya adalah pejabat OJK di bidang pasar modal.

Sehubungan dengan proses hukum kasus Jiwasraya yang menyeret salah satu pegawai OJK, Wimboh menyatakan sikap kooperatif dalam pengusutannya, dengan menyediakan data dan informasi yang diperlukan dalam proses hukum.

Perekonomian Indonesia pada kuartal II2020 diprediksi akan mengalami kontraksi yang didasari antara lain oleh rilis data penjualan retail dan tingkat inflasi yang kurang positif. Selain itu, sektor ketenagakerjaan dan aktivitas manufaktur juga belum menunjukkan adanya perbaikan yang signifikan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong sektor riil kembali bergerak dalam era adaptasi kebiasaan baru atau New Normal menuju masyarakat produktif dan aman Covid 19. Langkah ini ditunjang stabilitas sektor jasa keuangan yang terjaga dengan kinerja intermediasi yang positif dan profil risiko tetap terkendali.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan implementasi program Pemerintah mengenai subsidi bunga dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional melalui penyediaan data dan informasi debitur perbankan dan perusahaan pembiayaan yang layak mendapatkan subsidi bunga serta melakukan sosialisasi bersama Kementerian Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong implementasi teknologi dalam mengawasi kegiatan dan kinerja industri keuangan baik bank maupun non bank.

Di sisi lain, baki debet untuk debitur Non UMKM ini didominasi sektor industri pengolahan yaitu sebesar 32,84 persen.

Adapun teknis eksekusi restrukturisasi diserahkan kepada bank/leasing dengan prinsip kehati-hatian, dengan jangka waktu maksimal 1 tahun.