Anggota DPR: Semua Kendaraan Dinas Harus Gunakan BBM Non-Subsidi
Anggota Fraksi Demokrat DPR RI ini mengatakan, kedatangannya ke Kota Mataram sekaligus dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terkait dengan registrasi MyPertamina di Mataram.
Anggota Fraksi Demokrat DPR RI ini mengatakan, kedatangannya ke Kota Mataram sekaligus dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terkait dengan registrasi MyPertamina di Mataram.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, mengatakan sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) para Menteri diminta untuk mengurangi anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM), dan dialihkan untuk mengembangkan kendaraan listrik di tanah air.
Dida mengatakan, alasan pihaknya meminta agar Pertamina memajang data kendaraan apa saja yang berhak menerima atau membeli BBM bersubsidi di SPBU karena selama ini pihaknya melihat kendaraan plat hitam yang di atas 2.000 cc malah membeli BBM bersubsidi, seperti Pertalite.
Salah satu penyebabnya, kata dia, karena mahalnya biaya operasional melaut, terutama tingginya harga solar non subsidi yang mencapai Rp16.500 per liter. Sedangkan kebutuhan sekali melaut bisa mencapai ratusan ribu liter.
Staf Khusus Wakil Presiden Maruf Amin, Ikhsan Abdullah mengatakan, Pertamina perlu terus memberikan edukasi kepada masyarakat, secara langsung maupun tidak langsung bahwa BBM bersubsidi hanya diperuntukkan bagi kalangan menengah ke bawah.
PT Pertamina (Persero) terus berupaya menjaga ketersediaan stok dan harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar lewat proses digitalisasi SPBU. Salah satunya dengan memantau penjualan melalui portal MyPertamina yang kini tengah diujicobakan.
Sejumlah warga di Kota Yogyakarta mengaku susah untuk mendaftarkan diri karena selalu muncul pemberitahuan bertuliskan 'Sepertinya terjadi kesalahan, harap coba lagi dalam beberapa saat' setiap kali akan mendaftarkan diri.
PT Pertamina (Persero) mengungkap subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) masih belum tepat sasaran. Hal ini ditandai dengan mayoritas pembeli Pertalite dan Solar masih dikuasai kelompok kalangan menengah ke atas alias orang kaya.
Banyak rakyat miskin yang tidak memiliki kendaraan, tidak mendapat manfaat apapun dari subsidi BBM.
Ribuan nelayan di Kecamatan Muaragembong, Kabupaten Bekasi tidak bisa melaut. Setiap hari mereka hanya menyandarkan perahu di dermaga karena kesulitan mendapatkan bahan bakar bersubsidi jenis Solar dan Pertalite.
Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko memastikan, pemerintah pusat menjamin ketersediaan BBM jenis solar untuk para nelayan. Menurutnya hal ini mengingat banyak terjadi permasalahan BBM jenis solar bagi nelayan.
Saat ini, harga solar bersubsidi hanya dijual Rp5.100 per liter, sedangkan harga solar non-subsidi sudah mencapai hampir Rp13.000 per liter.
Menurut Edy, pemerintah tetap mempertahankan subsidi BBM khususnya jenis Pertalite dan LPG tiga kilogram untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga-harga komoditas, imbas dari ketidakpastian global.
Pada hari Senin (24/5), Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri mengungkap penyalahgunaan BBM jenis solar bersubsidi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Tak main-main, kerugian negara atas kasus penyalahgunaan ini mencapai Rp4 miliar lebih.
Bareskrim Polri mengungkap kasus penyelewengan bahan bakar minyak (BBM) solar bersubsidi terbesar sepanjang 2022 di Kabupaten Pati. Mereka mengamankan 12 pelaku setelah menggerebek tiga gudang di daerah itu.
Direktorat Tipidter Bareskrim Polri menetapkan 12 tersangka kasus tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi di Pati. Modus para pelaku memodifikasi truk tangki untuk mengangkut 8.000 liter sampai 24.000 liter, dan disimpan di dua gudang untuk kembali dijual di sektor industri dan tambang.
Polisi meringkus dua sopir truk tangki bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT), karena hendak 'kencing' atau mencuri BBM dari tangki yang hendak didistribusikan ke SPBU, maupun pangkalan minyak.
Direktur Logistik dan Infrastruktur PT Pertamina (Persero) Mulyono menjamin ketersediaan dan penyaluran bahan bakar minyak untuk transportasi darat, laut, dan udara selama arus balik Lebaran 2022.