Bupati dan Wakil Bupati Jember, Hendy Siswanto–Muhammad Balya Firjaun Barlaman, mewarisi beban persoalan yang cukup pelik dari bupati pendahulunya. Yakni menjalankan roda pemerintahan tanpa ada APBD 2021.

Mantan Bupati Jember dr Faida diperiksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember pada Senin (1/3). Faida baru 17 Februari 2021 lalu lengser dari jabatannya.

Ada sektiar 19 ribu ASN Pemkab Jember yang mengalami keterlambatan gaji. Jumlah itu belum termasuk honorer dan P3K Pemkab Jember. Termasuk juga anggota DPRD Jember yang harus puasa gaji selama sebulan.

Faida mengklaim, proses penjatuhan sanksi disiplin tingkat berat kepada enam pejabat tersebut telah sesuai prosedur dan syarat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010.

Sehari sebelumnya, Gubernur Khofifah mengeluarkan surat yang mengingatkan bahwa upati Faida tidak lagi memiliki kewenangan untuk mencopot seluruh jajarannya.

Masa jabatan bupati Jember, dr Faida tersisa sekitar 35 hari lagi setelah ia kalah dalam Pilkada 9 Desember 2020. Namun kontroversi masih terus dilakukan bupati perempuan pertama di Jember ini.

Faida menilai bawahannya itu melanggar disiplin berat karena pemberitaan di sejumlah media online.

Selang beberapa jam aksi mosi tidak percaya di Pemkab Jember, Faida nongol ke publik. Dia menyambut kedatangan Gubernur Jatim Khofifah di RS Paru Jember.

Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan yang menolak permohonan pemakzulan atau pemberhentian atas bupati Jember, dr Faida. Permohonan itu diputus MA pada Selasa (8/12) dan petikannya langsung diunggah di situs resmi MA.

Dengan adanya putusan MA ini, Faida menilai dugaan korupsi dan penyimpangan dalam tata kelola pemerintahan yang selama ini dituduhkan oleh legislatif kepadanya, menjadi terbantahkan.

MA menilai rekomendasi pengembalian jabatan dilakukan Bupati Jember menjadi dasar pemakzulan itu ditolak.

Permohonan pemakzulan atas bupati Faida itu ditangani oleh majelis hakim agung yang dipimpin oleh DR. H Yodi Martono Wahyunadi, SH, MH, dengan dua anggota yakni Is Sudaryono, SH, MH, dan Prof. DR. H. Supandi, SH, M.Hum.

Salah satu dari tiga pejabat tersebut adalah Joko Santoso yang semula menjabat sebagai Inspektur utama atau Kepala Inspektorat. Joko dikembalikan ke jabatan semula sebelum dimutasi bupati Faida, yakni sebagai Asisten Sekretariat Daerah.

Hal ini dikarenakan puluhan mutasi yang dilakukan Faida selama ini selain melanggar pedoman SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja) juga disinyalir bernuansa politis.

Sejumlah aktivis yang mengaku sebagai loyalis dari Plt Bupati Jember, KH Abdul Muqit Arief, datang ke kantor Pemkab Jember pada Rabu (30/9). Mereka ingin mengklarifikasi isu teror yang menimpa Plt Bupati.

Suasana politik di Jember mulai berubah. Terhitung sejak Jumat (26/09) lalu, bupati Jember, dr Faida resmi cuti selama 70 hari untuk mengikuti masa kampanye Pilkada 2020. Sebagai gantinya, Gubernur Jawa Timur menunjuk Wakil Bupati, KH Muqit Arief untuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Bupati.

Mutasi yang dilakukan Faida terhadap 611 pejabat di bawahnya itu dianulir oleh Kemendagri karena hingga saat ini belum melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan khusus oleh Inspektorat Jenderal (Irjen) Kemendagri.

DPRD Jember meminta Pemkab Jember melaksanakan perintah Gubernur Jawa Timur untuk tidak membayarkan gaji, tunjangan dan seluruh hak keuangan dari bupati Jember, dr Faida.