Ade Barkah menerima uang secara bertahap dari seorang pengusaha bernama Carsa untuk kepentingan mendapatkan dana bantuan provinsi untuk proyek di Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2017 hingga 2019.

Jaksa KPK Febi Dwi mengatakan uang suap Rp750 juta itu diberikan kepada Ade Barkah dalam beberapa tahap. Uang itu, kata Jaksa, merupakan pemberian dari seorang pengusaha bernama Carsa ES yang telah menjadi terpidana dalam perkara sebelumnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara tersangka kasus dugaan suap pengaturan proyek di Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2017-2019 ke ke Pengadilan Tipikor Bandung. Mereka adalah anggota DPRD Jawa Barat periode 2019-2024, Ade Barkah Surahman dan Siti Aisyah Tuti Handayani.

Selain Waras, KPK turut memanggil dua Legislator Jabar lainnya, yakni Yusuf Puadz dan M Iqbal. Ketiganya akan diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas tersangka Ade Barkah Surahman yang juga anggota DPRD Jawa Barat.

Terhadap mereka, tim penyidik mengonfirmasi berbagai barang bukti yang disita dalam kasus ini. Selain itu, tim penyidik juga mendalami penerimaan suap yang diduga diterima oleh keduanya.

KPK menetapkan anggota DPRD Jawa Barat Ade Barkah Surahman dan mantan anggota DPRD Jawa Barat Siti Aisyah Tuti Handayani sebagai tersangka kasus dugaan suap pengaturan proyek di Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2017-2019.

KPK menetapkan anggota DPRD Jawa Barat Ade Barkah Surahman dan mantan anggota DPRD Jawa Barat Siti Aisyah Tuti Handayani sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengurusan dana bantuan provinsi kepada Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2017-2019.

KPK Tahan Ade Barkah dan Siti Aisyah Terkait Suap Dana Bantuan Provinsi. KPK menahan kedua anggota DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2014-2019 itu sebagai tersangka kasus dugaan suap dana bantuan provinsi kepada Kabupaten Indramayu TA 2017-2019.

Diketahui Ade Barkah juga merupakan Ketua DPD Golkar Jawa Barat. Penetapan tersangka ini merupakan pengembangan dari kasus yang menjerat mantan Bupati Indramayu Supendi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil tiga Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, dalam penyidikan kasus dugaan suap terkait pengaturan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu, Jawa Barat Tahun 2019.

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan, berkas dakwaan Abdul Rozaq telah dirampungkan tim jaksa penuntut umum pada KPK. Bekas dakwaan tersebut telah dilimpahkan tim penuntut umum ke PN Bandung.

KPK tengah mengembangkan kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Barat kepada Pemerintah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2017 sampai 2019.

Ketiganya yang sudah menjadi terpidana ini diperiksa sebagai saksi dalam pengembangan perkara yang menjerat mereka. Mereka dicecar soal tahapan pengajuan bantuan keuangan hingga aliran uang ke anggota legislator Jawa Barat.

Selain Supendi, tim penyidik KPK juga akan memeriksa Mantan Kadis PUPR Pemerintah Kabupaten Indramayu Omarsyah, dan Carsa selaku pihak swasta. Supendi, Omarsyah, dan Carsa akan diperiksa di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin.

Dalam penggeledahan yang dilakukan, tim penyidik menemukan sejumlah barang bukti, di antaranya berbagai dokumen yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut. Barang bukti itu tengah ditelaah lebih dalam untuk dijadikan alat bukti di persidangan.

Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri mengatakan, penyidik menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan suap mantan bupati Indramayu, Supendi. Namun dengan alasan kepentingan penyidikan, identitas tersebut belum dapat disampaikan.

Ade Barkah diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua DPRD Jawa Barat.

Mereka juga dicecar penyidik mengenai teknis pengurusan bantuan provinsi oleh anggota DPRD Jabar untuk Kabupaten Indramayu. Hal ini dilakukan penyidik dengan mengonfirmasi berbagai dokumen yang telah disita sebelumnya.