ID FOOD Salurkan Bantuan Pangan Stunting ke 469.921 Keluarga per 7 Mei 2023
Bantuan Pangan Pemerintah untuk Penanganan Stunting sudah tersalurkan untuk 5 wilayah, antara lain Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sumatera Utara.
Presiden Jokowi menggelontorkan bansos baru berupa beras 10 kilogram dan BLT dengan anggaran sebesar Rp11,2 triliun. Kebijakan ini lantas menuai polemik.
Baca SelengkapnyaBantuan Pangan Pemerintah untuk Penanganan Stunting sudah tersalurkan untuk 5 wilayah, antara lain Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sumatera Utara.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi 2 pasar, yakni Pasar Selo yang di puncak Merapi dan Pasar Cepogo yang merupakan pasar sayur terbesar di Solo Raya. Dalam kunjungan tersebut, Jokowi menyerahkan bantuan tunai kepada para pedagang.
Pemerintah akan memberikan bantuan berupa beras kepada 2,3 juta keluarga. Beras tersebut akan diberikan oleh Perum Bulog kepada penerima manfaat yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Dia menjelaskan, saat ini anggaran untuk penyaluran Bansos tengah disiapkan oleh Kementerian Keuangan, Badan Pangan Nasional. Untuk pendistribusian akan melalui Perum Bulog dan ID Food.
Pemerintah akan melanjutkan pemberian Bantuan Sosial (bansos) kepada masyarakat selama 3 bulan, untuk meringankan beban masyarakat selama Ramadan dan Idul Fitri. Kebijakan ini pun dinilai bisa menjaga daya beli masyarakat, mengingat harga komoditas pasti naik saat Ramadan.
Pemkot Surabaya menyiapkan skema pemberian bansos agar tepat sasaran. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyinggung bahwasanya kesusahan yang dialami orang tidak untuk dieksploitasi.
Penyaluran BST Program Sembako di Depok. Lebih dari 400 KK di wilayah Desa Cinangka menerima BST untuk bulan Januari-Maret sebesar Rp600 ribu yang harus digunakan untuk berbelanja sembako.
Menteri Sosial Tri Rismaharini meminta para pihak terkait mempercepat pencarian bantuan sosial kepada penerima manfaat. Untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako bisa dicairkan dalam bentuk uang tunai.
Anggota Steering Committee IFSoc, Hendri Saparini mengatakan, digitalisasi dapat membantu mengurangi potensi penyalahgunaan aliran dana bansos dengan menghilangkan intermediary issue dalam proses penyaluran dana bansos.
Menteri Sosial Tri Rismaharini mengungkap 31 ribu aparatur sipil negara (ASN) terindikasi menerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial. Baik itu program Penerima Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Presiden Joko Widodo(Jokowi) meluncurkan program penyaluran bantuan tunai untuk pedagang kaki lima dan warung-warung kecil di Malioboro, Yogyakarta, Sabtu(9/10). Bantuan yang diberikan yaitu sebesar Rp 1,2 juta untuk seluruh PKL dan warung kecil di Indonesia melalui TNI-Polri.
Pemerintah menargetkan untuk menghilangkan kemiskinan ekstrem pada akhir tahun 2024. Sebagai upaya mewujudkan misi tersebut, di tahun 2021 ini, terdapat tujuh provinsi prioritas dan lima kabupaten di dalamnya yang akan menjadi fokus penanggulangan.
"Bu Mensos bilang saat ini hanya Bansos PKH dan BPNT, kita ikut kebijakan pemerintah pusat untuk BST tersebut dihentikan dan kami sudah buat pengumumannya," kata Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Premi Lasari
Pada 124 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tersebut, Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta sudah menyalurkan dana BST untuk tahap 5 dan 6 (Mei dan Juni) mulai Kamis (12/8) lalu.
Dugaan pemotongan bantuan sosial tunai (BST) kembali terjadi di Depok. Warga di Tapos dan Curug, Cimanggis, mengaku diminta memberikan sejumlah uang saat menerima dana itu.
Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang mengklaim kepada 158 ribu KK sudah menerima Bantuan Sosial Tunasi ( BST) dari Kementerian Sosial RI. Jumlah itu sekitar 93 persen dari total 169 ribu keluarga yang berhak menerimanya.
Uang dana BST yang dikutip dengan alasan donasi perbaikan mobil ambulan itu sudah dikembalikan pada penerima.