Lucius menilai, ketidaklengkapan laporan yang disediakan Komisi-Komisi sebagai informasi terbuka kepada publik semakin menegaskan kecenderungan DPR untuk menutup diri dari publik.

Akibat insiden itu, rapat sempat diskorsing oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco yang memimpin jalannya acara untuk sementara waktu.

Detik-Detik Wakil Ketua Banggar Jatuh usai Sampaikan Laporan pada Puan Maharani. Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Muhidin Muhammad Said tiba-tiba ambruk seusai memberikan laporan hasil pembahasan RAPBN 2023 kepada Ketua DPR RI Puan Maharani. Insiden ini membuat seisi ruangan paripurna syok.

Wakil Ketua Banggar DPR Muhidin M Said jatuh usai membacakan laporan saat Rapat Paripurna DPR RI ke-26 di Gedung Parlemen Senayan.

Saat hendak meninggalkan podium, tiba-tiba, Muhidin memegang meja pimpinan. Dia tampak kewalahan akhirnya jatuh.

Anggota Banggar DPR RI, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio menyebut, upaya pemerintah dalam mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan pemerataan ekonomi daerah masih belum terlihat. Sebab faktanya, belum ada perubahan signifikan selama beberapa tahun terakhir ini.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyepakati Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2021 menjadi Undang-Undang. Kesepakatan itu diambil dalam sidang Paripurna pembicaraan tingkat II pengambilan keputusan terhadap RUU APBN 2021.

Anggaran tersebut diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah dalam pemulihan ekonomi, pendidikan dan kesehatan dalam rangka mendukung pemulihan dan penguatan ekonomi nasional.

Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui usulan tambahan anggaran sebesar Rp50 miliar untuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di dalam APBN 2021. Persetujuan itu diambil usai kesepakatan para anggota Banggar.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah menyoroti kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang akan mempermanenkan kegiatan belajar secara jarak jauh. Menurutnya kebijakan itu sangat tidak efektif, apalagi bagi daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal menyebut masih ada beberapa kendala dalam pelaksanaan stimulus fiskal dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya terhadap dukungan sektor kesehatan.

Pemerintah bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyepakati skema penyaluran subsidi energi berdasarkan komoditas untuk tahun depan. Artinya subsidi minyak tanah, elpiji, maupun solar diberikan harga tertentu, sementara subsidi listrik langsung kepada penerima.

Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah telah menyepakati asumsi makro pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021 beberapa waktu lalu. Namun, dalam laporan Badan Anggaran masih ada beberapa catatan penting dari fraksi-fraksi dalam keputusan RAPBN tersebut.

Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Kesepakatan ini berdasarkan kesamaan sikap dengan yang sudah ditetapkan oleh Komisi XI dan Komisi VII bersama Pemerintah, yang mengedepankan kebijakan ekspansif dan konsolidatif.

Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Bangar DPR) menyetujui semua indikator asumsi dasar yang diajukan oleh pemerintah untuk RAPBN 2021. Namun, mengenai asumsi terkait Indonesia Crude Price (ICP) dan lifting minyak masih dilakukan pendalaman oleh Bangar dan Pemerintah.

Pagu anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2021 turun menjadi Rp393,3 miliar. Hal ini diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam rapat kerja di Badan Anggaran DPR RI.

Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) Mulyadi menilai pemerintah terkesan menyepelekan dalam penanganan pandemi Covid-19. Padahal sejak awal pemerintah sudah diingatkan agar segera merespon penyebaran virus dengan dua konsentrasi pada penanganan Covid-19 dan dampak sosial ekonomi.

Ketua Banggar DPR, Said Abdullah mengatakan perubahan APBN 2020 dilakukan pemerintah dinilai tidak akan mudah, utamanya menghadapi tantangan ke depan. Sebab, pemerintah harus bisa memenuhi kebutuhan pembiayaan dengan mengandalkan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp654,5 triliun.