Askolani mengatakan, keempat fokus RAPBN 2019 merupakan harmonisasi atas dua prioritas kebijakan fiskal 2019. Prioritas pertama, menjaga kesehatan fiskal agar produktif, efisien, memiliki daya tahan, dan berkesinambungan (sustainable). Lalu prioritas kedua, mendorong iklim investasi.

Anggota Komisi VII DPR RI, Ramson Siagian, mengatakan target pertumbuhan ekonomi pemerintahan Jokowi-JK pada kampanye pemilu 2014 sebesar 7 persen belum dapat diwujudkan hingga tahun kelima pemerintahan. Hal ini terlihat pada target pertumbuhan ekonomi di 2019 yang hanya 5,3 persen.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, untuk mencapai target penerimaan perpajakan pemerintah terus melakukan perbaikan-perbaikan . Salah satunya dengan menambah basis pajak baru yang tetap menjadi kebijakan utama pada otoritas pajak .

Staf Khusus Presiden, Ahmad Erani Yustika memperkirakan, pertumbuhan ekonomi sampai akhir tahun ini berada dikisaran 5,2 persen. Dia memandang, pertumbuhan ekonomi di 2019 sangat realistis walaupun ada penurunan prediksi penurunan sebesar 1 persen di APBN 2018.

Deputi Sekretaris Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi (Fitra), Misbah Hasan menilai, sebanyak 83 persen pendapatan RAPBN 2019 disumbang dari sektor perpajakan. Target pajak ini dinilai terlalu tinggi, bahkan program tax amnesty sekalipun tidak sanggup menarik pendapatan negara tersebut.

Menteri Kabinet Kerja bersama-sama paparkan RAPBN 2019. Dalam RAPBN 2019, nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dipatok sebesar Rp 14.400. Sementara itu, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan perhatian utama pada 2019. Pemerintah juga berupaya agar laju inflasi tahun depan di level 3,5%.

Pembangunan sejumlah infrastruktur tersebut diasumsikan Jokowi akan menelan anggaran sebesar Rp 420,5 triliun.

"Pendapatan negara dan hibah di 2019 naik 12,6 persen dari perkiraan di tahun 2018. Bahkan naik 38,2 persen dari pendapatan dan hibah di 2014 yang hanya sebesar Rp 1.550,5 triliun," kata Jokowi.

Selain itu, tarif pajak UMKM turun menjadi 0,5 persen. Sementara itu, di awal Kabinet Kerja atau periode 2015 hingga semester I tahun 2018, dana sebesar Rp 299,9 triliun telah disalurkan untuk program KUR.

Presiden Joko Widodo mengatakan, tingkat inflasi yang rendah tidak hanya mendorong perekonomian domestik menjadi lebih efisien dan berdaya saing, tapi juga menjamin kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok.

Atas postur tersebut, maka defisit tahun depan diproyeksi turun 1,84 persen atau Rp 21,7 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Pemerintah akan terus melanjutkan pembangunan infrastruktur pada tahun 2019 mendatang. Bahkan, Presiden Joko Widodo mengatakan, anggaran pembangunan akan mengalami peningkatan jika dibandingkan pada tahun 2105.

Secara rinci, Sri Mulyani menjelaskan penerimaan pendapatan negara dan hibah sampai 31 Juli 2018 mencapai Rp 994,36 triliun atau 52,48 persen dari target APBN. Angka penerimaan perpajakan sampai Juli terkumpul Rp 780,05 triliun.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengajukan anggaran sebesar Rp 110,731 triliun untuk tahun anggaran 2019, naik Rp 8,71 triliun dari pagu indikatif PUPR 2018 sebesar Rp 102,01 triliun. Anggaran ini rencananya akan digunakan untuk melanjutkan pembangunan berbagai infrastruktur di 2018.

Asumsi yang disepakati yaitu: - Pertumbuhan ekonomi, 5,2-5,6 persen, - Inflasi 2,5-4,5 persen, - Bunga SPN 3 bulan 4,6-5,2 persen, - Nilai tukar Rupiah Rp 13.700/USD-Rp 14.000/USD, - ICP USD 60-USD 70 per barel, - Lifting minyak 722.000 - 805.000 barel per hari, - Lifting gas 1,21 juta-1,30 juta barel setara minyak.

Aziz mengungkapkan hasil rapat menyimpulkan beberapa catatan untuk pemerintah diantaranya perlu adanya peninjauan pembiayaan PMN (Penyertaan Modal Negara). Kedua, pemerintah diminta meningkatan kualitas kurikulum berdasarkan revolusi industri 4.0. Ketiga, harus ada blueprint alokasi gaji bagi purnawirawan dan veteran.