Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri masih melakukan evaluasi terhadap APBD DKI Jakarta 2020. Berkas pengajuan APBD diterima Kamis (12/12) lalu.

Direktur Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Syarifuddin mengatakan evaluasi APBD DKI Jakarta 2020 sudah di atas 50 persen. Evaluasi ditargetkan selesai sebelum tutup tahun.

Senilai Rp 87,95 triliun dengan Pendapatan Daerah sebesar Rp 82,19 triliun. Lalu Belanja Daerah sebesar Rp 79,61 triliun, dan surplus anggaran sebesar Rp 2,58 triliun.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pihaknya tidak pernah melakukan koordinasi terkait pengadaan komputer tersebut. Baik dengan pihak Pemprov maupun DPRD DKI.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra S Andyka mengatakan, perencanaan pusat data ini awalnya ingin dilakukan oleh Bank DKI. Sayangnya rencana yang telah direncanakan 3 tahun silam itu tidak dapat berjalan karena Bank DKI tidak merealisasikannya.

Ini sejalan dengan rencana Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI yang sepakat meningkatkan target pendapatan pajak dari Rp44,54 triliun pada menjadi Rp50,17 triliun di APBD 2020.

Saefullah, sebagai pengguna anggaran menjelaskan pembangunan homeschooling SMKN 74 Pariwisata sejatinya diperuntukan bagi siswa dengan keterbatasan finansial dan akademis.

Pada tahun 2019, Pemprov DKI Jakarta sudah mengajukan pembelian 1 unit komputer seharga Rp 66 miliar. Kemudian, pengadaan komputer ini kembali dilakukan pada 2020. Bahkan anggaran yang diajukan untuk 1 unit komputer tersebut seharga Rp128,9 Miliar.

Komisi E DPRD menolak usulan Bidang Perlindungan Sosial dari Dinas Sosial DKI Jakarta atas pengadaan tenda sementara senilai Rp26 juta per unit. Penolakan itu karena komponen tersebut tidak termuat dalam e-katalog

Andyka, anggota Komisi C fraksi Gerindra mengatakan usulan tersebut belum bersifat final dan tidak etis untuk dipublikasikan. Khawatir menimbulkan opini buruk di masyarakat.

Komisi C baru membahas mengenai anggaran penyertaan modal daerah (PMD) untuk PD PAM Jaya. Tiba-tiba Cinta menyebut Anthony telah menyebarkan materi pembahasan saat rapat kepada wartawan.

Dia mencontohkan anggaran pada pos bidang pendidikan yang tereduksi hingga menyebabkan batalnya rehabilitasi 30 bangunan sekolah yang disebutnya merupakan penyederhanaan.

Surat tersebut, dia mengungkapkan, semacam peringatan dengan teguran agar cepat diselesaikan jangan sampai tersendat hingga pengesahan APBD melampaui 31 Desember 2019.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menuturkan, nilai tersebut meningkat 1,22 persen dibandingkan APBD-P tahun 2019 Rp86,89 triliun.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengungkapkan, pihaknya melakukan pemangkasan dana belanja subsidi transportasi dalam Kesepakatan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD DKI 2020 sebesar Rp 1,1 triliun untuk tiga moda transportasi di Jakarta.

Pelaksana tugas Bappeda DKI Jakarta, Sri Suharti mengatakan tidak ada perubahan perihal usulan anggaran untuk TGUPP senilai Rp18,9 miliar.

Dia menjelaskan belum diunggahnya draf ke situs karena adanya sejumlah kegiatan kerja yang sebelumnya belum dibahas dalam rapat rancangan KUA-PPAS.

Saat pembahasan di Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) pada Rabu, 27 November 2019 DPRD DKI mengusulkan anggaran untuk dana talangan itu dinolkan. Sebab saat dipangkas Rp1 triliun, anggaran Pemprov DKI Jakarta masih mengalami defisit.