Partai Demokrat menegaskan menolak wacana jabatan presiden tiga periode dan dipilih kembali MPR. Partai besutan presiden ke-VI RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini menilai masa jabatan presiden dua periode sudah sesuai undang-undang.

Ide penambahan masa jabatan presiden jadi tiga periode sempat muncul dalam wacana amandemen UUD 1945. Usulan ini dinilai tak perlu dan patut ditolak sejak awal.

Sebagai sebuah wacana, Doli memandang amandemen UUD 1945 merupakan hal yang wajar dan sah-sah saja. Namun, perlu dibahas secara mendalam dan melibatkan banyak pihak. Karena memiliki dampak yang sangat luas.

Mantan Anggota Tim Pakar Komite 1 DPD ini berujar, pemisahan masa jabatan presiden ini guna menekan nepotisme dan politik dinasti. Selama ini, kata dia, calon presiden petahana tak jarang melakukan politisasi birokrasi.

MPR diminta tak mengambil keputusan secara serampangan. Apalagi mengatasnamakan rakyat namun pada dasarnya tidak mendengar aspirasi rakyat.

Wacana adanya amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 memunculkan wacana jabatan presiden 3 periode dan dipilihnya lagi presiden oleh MPR. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Nasir Djamil, mengatakan pihaknya menolak jika amandemen dibawa ke arah sana.

Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menegaskan, partainya tetap menginginkan presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Hal itu, ia katakan terkait ucapan Ketua PBNU Said Aqil Siradj yang ingin pemilihan presiden dikembalikan ke MPR.

Wacana amandemen terbatas Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 masih menjadi pro dan kontra. Salah satu yang menjadi sorotan adalah usulan perubahan masa jabatan presiden.

Pimpinan MPR Bakal Terus Keliling Serap Aspirasi Soal Wacana Amandemen UUD. Tidak berhenti di PGI saja, kata Bamsoet pihaknya juga akan sowan ke PP Muhammadiyah hingga beberapa partai. Mulai dari PKB dan Partai Golkar.

Dia menjelaskan pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada MPR apakah akan dilakukan terbatas atau menyeluruh. Namun dia menjelaskan amandemen 1945 adalah sebuah keharusan.

Setelah kemarin berkunjung ke DPP PKS, pimpinan MPR hari ini akan melanjutkan silaturahmi kebangsaan. Ketua MPR Bambang Soesatyo dan pimpinan lainnya akan bertemu dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Dalam pertemuan yang tertutup itu, Presiden PKS Sohibul Iman mengatakan, partainya meminta agar amandemen konstitusi itu dilandaskan pada kehendak rakyat Indonesia. Bukan segelintir elit apalagi penguasa.

Pimpinan MPR RI siang ini mendatangi DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Jalan TB Simatupang No. 82, Jakarta, Selasa (26/11). Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet beserta rombongan disambut Ketua Umum PKS Sohibul Iman dan beberapa petinggi partai.

Pertemuan itu rencananya akan dilakukan pada pukul 14.00 WIB.

Pakar hukum tata negara, Fahri Bachmid menuturkan berdasarkan ketentuan norma pasal 7 UUD 1945 hasil amandemen pertama yang menjelaskan tentang masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden lima tahun, dan setelah itu dapat dipilih kembali dalam masa jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, menegaskan partainya hanya menginginkan amandemen UUD 1945 terbatas dan tidak sampai membahas soal perubahan masa jabatan presiden. Hasto menilai, masa jabatan presiden dua periode atau sepuluh tahun masih ideal.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mempersilakan MPR mengkaji usulan penambahan masa jabatan presiden dan wakil presiden menjadi tiga periode. Moeldoko tak mau berkomentar banyak sebab hal itu masih sekedar wacana.

"Belum ada formal. Saya membahasnya yang formal saja. Tapi belum ada sampai ke saya dibahas di meja pimpinan. Maupun di dalam gedung ini yang mencanangkan itu," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/11).