Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2018 dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jakarta. Di hadapan para anggota DPR, Sri Mulyani melaporkan beberapa pokok-pokok pencapaian pertumbuhan ekonomi 2018.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengungkapkan realisasi belanja negara pada 2018 adalah yang tertinggi dalam sejarah Indonesia. Menurutnya, belanja tersebut akan membantu menggerakkan perekonomian lebih maju di masa mendatang. Dia menjelaskan, pendapatan yang diperoleh dari pajak selalu digunakan untuk hal produktif.

Alokasi belanja pemerintah pusat didorong oleh sektor subsidi yang semakin membengkak. Di mana, realisasi subsidi hingga akhir 2018 telah mencapai sebesar Rp 216,8 triliun atau setara dengan 138,8 persen dari target APBN 2018 Rp 156,2 triliun.

Penerimaan negara di 2018 diperkirakan mencapai Rp 1.936 triliun atau lebih tinggi dibanding target APBN 2018 yang hanya Rp 1.894 triliun. Penerimaan negara ini disumbang pertumbuhan penerimaan bea cukai sebesar 14,7 persen, dan penerimaan negara bukan pajak tumbuh 28,4 persen.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani menegaskan tak adanya perubahan pada APBN menjadi yang pertama kali. Apalagi dengan defisit di bawah 2 persen.

Defisit tersebut terbentuk oleh penerimaan negara sebesar Rp 1.312,3 triliun dan belanja negara sebesar Rp 1.512,6 triliun hingga akhir September 2018. Menteri Sri Mulyani mengatakan, secara bulanan, defisit anggaran Januari - September 2018 rasio dan nominalnya selalu lebih rendah dari bulanan 2017.