Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengakui adanya ABK Indonesia, khususnya awak kapal perikanan berbendera asing, terjebak situasi perbudakan modern di laut. Dia mengungkapkan, masalah-masalah yang kerap dihadapi para ABK didominiasi penipuan, penahanan gaji, kerja melebihi batas waktu, hingga kekerasan fisik.

Keempatnya merupakan para korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) mendapatkan dana sebesar 12.706 USD atau sebesar Rp176.500.000.

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Panama City membantu memulangkan 13 anak buah kapal (ABK) WNI yang bekerja di Kapal Playa Muino Vello milik perusahaan Spanyol, Stella Maris de Bueu S.L., dari Panama ke Indonesia.

Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani menyebut bahwa para anak buah kapal (ABK) yang bertahan di rumah mewah di kawasan Cipanas, Garut, sudah tinggal selama satu tahun. Mereka bertahan karena menunggu hak yang belum dibayar oleh perusahaan agensi.

Si bos, diungkapkan Yulia, awalnya sempat tidak mau bertanggungjawab atas utang para ABK itu.

Kepala BP2MI, Benny Rhamdani mengatakan, bahwa awalnya pihak BP2MI menerima laporan belasan ABK ditelantarkan majikan. Mendapat laporan tersebut, pihak BP2MI langsung melakukan penggerebekan.

Ketiga tersangka tersebut, yakni atas nama Z selaku mantan Direktur PT Sinar Muara Gemilang, atas nama MK selaku Direktur PT Lakemba Perkasa Bahari, dan atas nama S sebagai penerima ABK di PT Lakemba Perkasa Bahari.

Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri, Brigjen Polisi Ferdy Sambo mengatakan, agen penyalur dua ABK asal Indonesia itu ditangkap di Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, Kamis (11/6) dini hari.

Polisi juga masih menelusuri terkait kabar dua ABK yang pulang lebih dahulu. Polisi masih terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) akan hal tersebut.

Menurut Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu Judha Nugraha, ABK kapal Lu Qing Yuan Yu 623 itu meninggal dunia pada 16 Januari 2020. Kemudian jenazahnya dilarung di perairan Somalia pada 23 Januari 2020.

Dua tersangka itu berinisial MH dan S yang berasal dari PT Mandiri Tunggal Bahari (MTB). Penetapan status tersebut berdasarkan laporan polisi bernomor LP/A/129/V/2020/Jateng/Res Tegal tertanggal 16 Mei 2020.

Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo mengatakan, pemilik tiga agen tersebut yakni berinisial W dari PT APJ di Bekasi, F dari PT LPB di Tegal, dan J dari PT SMG di Pemalang.

Pemerintah China berjanji menyelesaikan masalah pelarungan hingga dugaan perbudakan yang dialami ABK Warga Negara Indonesia.

Pemerintah mengambil langkah tegas dan meminta secara resmi pada Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Dewan HAM PBB, agar memberi perhatian pada kasus dugaan pelanggaran HAM terhadap ABK WNI di kapal berbendera China.

Wakil Ketua Umum Indonesia Fisherman Manning Agent Association, R. Peratikno, mengeluhkan banyaknya aturan untuk mengirimkan anak buah kapal (ABK) Indonesia ke luar negeri. Aturan yang dikeluarkan pemerintah pun tidak satu pintu hingga menimbulkan aturan yang tumpang tindih.

Sebanyak 14 anak buah kapal (ABK) WNI yang bekerja di kapal ikan berbendera China telah kembali ke Indonesia. Mereka bertemu dengan Menteri Luar Negeri setibanya di Jakarta pada Minggu (10/5) siang.

Saat dijemput dari Korea dan tiba di Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) Bambu Apus milik Kemensos pada Jumat, 8 Mei 2020, mereka kelelahan dan kondisi psikologis tertekan. Hal itu disebabkan karena selama 14 bulan di laut dalam keadaan dieksploitasi.

Sementara itu, pengaduan ABK terbanyak dibuat oleh para ABK Indonesia dengan negara penempatan Taiwan yaitu, 120 kasus. Kemudian, disusul Korea Selatan 42 kasus, Peru 30 kasus, Tiongkok 23 kasus, dan Afrika Selatan 16 kasus.