Syarifuddin Hasan

Jokowi meminta Prabowo untuk menggarap lahan 148.000 hektare untuk menjadi lumbung pangan nasional atau Food Estate di tempatnya berdiri.

"Bila pemerintah tetap menetapkan Kementerian Pertahanan sebagai Leading sector-nya, maka kebijakan ini juga berpotensi melanggar UU Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara," tambah dia.

Menurut Syarif, partai yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tersebut selektif mengusung figur-figur calon kepala daerah. Rekam jejak figur yang minta dukungan ke Demokrat sudah pasti diperhatikan karena partai berlogo bintang mercy itu, kata, Syarif, memiliki target kemenangan 60 persen.

Syarief mengatakan, dengan RUU HIP menguatkan kelembagaan BPIP dengan undang-undang. Sebab pembentukan BPIP hanya melalui peraturan presiden.

"Pemerintah harus berperan aktif untuk menekan laju penambahan kasus harian, bukan membuat kebijakan yang kontraproduktif atau menyerahkan kepada rakyat alternatif pilihan apakah PSBB atau keluar rumah beraktivitas dengan tetap disiplin mengikuti protokoler kesehatan," ujar Syarief.

"Kondisi saat ini semakin mengkhawatirkan sehingga Pemerintah harus fokus dalam mengeluarkan kebijakan dan harus 'all out' dalam melakukan aksi nyata bersama seluruh rakyat Indonesia melawan wabah virus tersebut,"

Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Hal itu untuk melakukan realokasi anggaran demi kepentingan penanganan virus corona.

Salah satu catatan yang disebut Syarief terkait kelompok sasaran dari anggaran tersebut. Kelompok masyarakat bawah dan rentan harus menjadi fokus pemerintah.

Angka positif Covid-19 di Indonesia terus meningkat. Wakil Ketua MPR Syarief Hasan meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerapkan kebijakan lockdown untuk DKI Jakarta.

Sekretaris Jenderal Demokrat Hinca Panjaitan memastikan, tidak akan bisa non kader mencalonkan sebagai ketua umum dalam Kongres. Sebab ada aturan harus kader dan berpengalaman sebagai pengurus partai. Sehingga tidak ada peluang bagi Gatot.

Mantan petinggi Demokrat, Marzuki Alie menyayangkan langkah partai yang berencana menggelar kongres pada 14 hingga 16 Maret 2020 di Jakarta Convention Center (JCC).

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarifuddin Hasan menjamin tak akan ada perbuatan kekuasaan dalam Kongres ke-5 partai yang dikomandoi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.

Syariefuddin memandang, Pemerintah perlu menunjukkan tindakan yang lebih nyata terkait Covid-19. Dia mencontohkan saat pemerintahan SBY ketika menghadapi flu burung. Saat itu, SBY mengeluarkan Keppres untuk penanganan flu burung.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syariefuddin Hasan menyebut pertemuan PKS dan Demokrat yang rencananya digelar sore ini akan membahas peluang koalisi. Kedua partai itu diketahui pernah mesra kala era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Partai politik tengah mengkaji menaikkan parliamentary threshold (PT) atau ambang batas parlemen di Pemilu 2024. Golkar dan NasDem ingin, parpol lolos DPR RI minimal memperoleh suara 7 persen. Aturan itu tertuang UU Pemilu yang bakal direvisi oleh pemerintah dan DPR.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syariefuddin Hasan akui partainya bakal menggelar Kongres ke-V pada 14-16 Maret 2020 di Jakarta Convention Center (JCC). Merdeka.com memperoleh salinan undangan DPP Demokrat kepada seluruh DPD/DPC Demokrat se-Indonesia.

Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan bertemu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota, Jakarta, Kamis (5/3) sore. Salah satu yang dibahas menyangkut rencana partai Demokrat menggelar kongres 2020.

Syarief membantah pertemuan itu membahas kemungkinan Demokrat bergabung dengan koalisi pemerintah Jokowi-Ma'ruf. Demokrat dan Golkar sepakat mendukung kebaikan bangsa dengan cara berbeda.

Wakil Ketua Umum Demokrat Syariefuddin Hasan mengakui dua putra Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) tengah sibuk turun ke daerah-daerah. Syarief menuturkan, Ibas dan AHY melakukan konsolidasi. Bukan untuk menggalang dukungan.

Ada satu pasal yang menjadi sorotan yakni pasal 170 yang isinya, "Pemerintah Pusat memiliki wewenang mengubah ketentuan dalam undang-undang melalui Peraturan Pemerintah".