Syarifuddin Hasan

Menurut politisi senior Partai Demokrat ini, gugatan Kubu Moeldoko ini tidak memiliki pijakan hukum. Hal ini sangat beralasan sebab dari semua upaya hukum yang telah ditempuh sebelumnya, Majelis Hakim telah menyatakan penolakannya.

Menurut Syarief, saat ini di MPR tidak ada sama sekali pembahasan mengenai pertambahan masa jabatan presiden. Hanya ada pembahasan untuk menghidupkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Menurut dia, rencana amandemen konstitusi itu masih dalam tahap pengkajian yang dalam.

Laporan itu belum diterima Bareskrim Polri.

Harusnya, lanjut Syarief, kepala negara bisa mengambil sikap jika ada persoalan politik yang melibatkan anak buahnya di lingkaran kekuasaan. Dia menyayangkan Jokowi mengabaikan surat AHY.

Mantan Sekjen Demokrat Marzuki Alie menegaskan, dirinya tak terlibat dalam upaya kudeta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dia mengatakan, tak ikut dalam pertemuan dengan Moeldoko.

“Otak itu taruh di kepala jangan di dengkul. Kasih tahu Syarif, dia itu manusia enggak ada merasa terima kasih, hanya karena mau mendapat kedudukan dengan melakukan fitnah-fitnah yang keji,” kata Marzuki saat dikonfirmasi, Selasa (2/2).

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarif Hasan, salah satu yang ingin melakukan pendongkelan kursi ketua Umum AHY adalah mantan Bendahara Umum Demokrat, Nazaruddin.

"Menurut saya enggak perlu terlalu dibesar besarkan, apalagi melibatkan presiden untuk urusan internal partai. Pasti tidak akan dilayani oleh presiden. Apa urusan dengan presiden pasti itu jawabnya, dan itu seolah seolah menuduh presiden terlibat," terang Marzuki lagi.

"Johny Alen Marbun, Max Sopacua, Marzuki Alie," kata Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarif Hasan saat dihubungi, Selasa (2/2).

"Yang terlibat Nazaruddin," katanya saat dikonfirmasi, Selasa (2/2).

Jokowi meminta Prabowo untuk menggarap lahan 148.000 hektare untuk menjadi lumbung pangan nasional atau Food Estate di tempatnya berdiri.

"Bila pemerintah tetap menetapkan Kementerian Pertahanan sebagai Leading sector-nya, maka kebijakan ini juga berpotensi melanggar UU Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara," tambah dia.

Menurut Syarif, partai yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tersebut selektif mengusung figur-figur calon kepala daerah. Rekam jejak figur yang minta dukungan ke Demokrat sudah pasti diperhatikan karena partai berlogo bintang mercy itu, kata, Syarif, memiliki target kemenangan 60 persen.

Syarief mengatakan, dengan RUU HIP menguatkan kelembagaan BPIP dengan undang-undang. Sebab pembentukan BPIP hanya melalui peraturan presiden.

"Pemerintah harus berperan aktif untuk menekan laju penambahan kasus harian, bukan membuat kebijakan yang kontraproduktif atau menyerahkan kepada rakyat alternatif pilihan apakah PSBB atau keluar rumah beraktivitas dengan tetap disiplin mengikuti protokoler kesehatan," ujar Syarief.

"Kondisi saat ini semakin mengkhawatirkan sehingga Pemerintah harus fokus dalam mengeluarkan kebijakan dan harus 'all out' dalam melakukan aksi nyata bersama seluruh rakyat Indonesia melawan wabah virus tersebut,"

Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Hal itu untuk melakukan realokasi anggaran demi kepentingan penanganan virus corona.

Salah satu catatan yang disebut Syarief terkait kelompok sasaran dari anggaran tersebut. Kelompok masyarakat bawah dan rentan harus menjadi fokus pemerintah.

Angka positif Covid-19 di Indonesia terus meningkat. Wakil Ketua MPR Syarief Hasan meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerapkan kebijakan lockdown untuk DKI Jakarta.