SBY - Susilo Bambang Yudhoyono

Pemilu 2024 diprediksi akan menjadi arena pertarungan tokoh-tokoh muda.

Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan melakukan groundbreaking pembangunan Museum dan Galeri Seni SBY-ANI yang berlokasi di Jalan Lingkar Selatan (JLS), Ploso, Pacitan, Jawa Timur, Sabtu (22/2).

Politikus Demokrat Ferdinand Hutahaean menilai Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tengah menegur diri sendiri.

AHY dan Ibas dinilai kader-kader Demokrat punya peluang sama dan kualitas mumpuni untuk menggantikan SBY.

Demokrat akan menggelar kongres untuk mencari nakhoda baru untuk mengarungi arus politik nasional pada Mei 2020.

Meski demikian, Jansen menyebut semua keputusan berada pada AHY. "Tetapi hal ini kembali ke mas AHY nya kan, mau tidak," ucapnya.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarief Hasan belum mengetahui apakah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bakal berganti atau tidak

"Warga Solo menginginkan sosok pemimpin yang baru. Tidak harus muda, tapi mengerti apa yang dibutuhkan Kota Solo."

Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron membantah Presiden Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) baper, terkait postingan di media sosial Facebook mengenai permasalahan dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Arsul mengatakan, Fraksi melalui panitia kerja yang sudah bekerja dibentuk untuk mengembalikan uang nasabah.

Melalui akun Facebooknya, SBY menjawab dan memberikan penjelasan panjang terkait skandal Jiwasraya.

"Tidak ada masalah wong kita sering kritik Pak SBY," ujar Hendrawan saat dihubungi, Rabu (8/1).

Politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menjelaskan maksud Presiden RI Keenam Susilo Bambang Yudhoyono menyelipkan masalah kesulitan ekonomi hingga tindakan represif penguasa di tahun 2019, saat mengomentari isu Geopolitik Iran-AS yang memanas.

Jokowi dapat menjadi Diplomat in Chief yang bisa melakukan langkah strategis untuk melakukan komunikasi dan perundingan.

SBY menganalisa, gerakan protes itu muncul dipicu dari beragam persoalan. Mulai dari sulitnya mendapatkan pekerjaan, harga-harga naik sementara daya beli rakyat turun, hingga pemerintahnya dinilai korup sementara beban utang negara meningkat tajam.

Atas dasar itu, Jansen meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk memeriksa OJK.

Bertujuan menghemat biaya dan efisiensi pelaksanaan, Pemilu 2019 tercatat sebagai pemilu yang paling banyak memakan korban dari kalangan panitia pelaksana.

Presiden Jokowi mengatakan jika masalah Jiwasraya sudah ada sejak sepuluh tahun lalu alias sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Tak terima, SBY akhirnya bukan suara karena kerap kali disalahkan.

Partai Golkar mendesak pemerintah mampu mengindentifikasi permasalahan gagal bayar Asuransi Jiwasraya secara utuh dan komprehensif. Diduga ada penyelewengan dana senilai Rp 13 triliun di perusahaan asuransi pelat merah tersebut.