Susi Pudjiastuti

Kepada Sandiaga Uno, ia menceritakan kisahnya saat dirinya masih menjadi pengusaha beberapa waktu yang lalu.

Hingga berita ini diturunkan, cuitan Susi itu pun dibanjiri komentar hingga lebih dari 500 orang. Tak hanya itu, cuitan Susi juga telah diretweet lebih dari 3.200 orang dan disukai sebanyak 9.600 orang.

"Ada 64,1 persen, dinyatakan (Menkum HAM) paling layak dilakukan reshuffle. Posisi kedua ditempati oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto sebanyak 52,4 persen. Kemudian dilanjutkan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah 47,5 persen," katanya.

Posisi kedua ada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, disusul Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

Susi Pudjiastuti meminta Presiden Joko Widodo untuk melarang penggunaan alat tangkap ikan yang tak ramah lingkungan. Selain itu, pemerintah tetap mencegah illegal, unreported and unregulated fishing (IUUF) yang dilakukan kapal asing ke perairan Indonesia agar Sumber Daya Perikanan Indonesia terjaga.

Susi Pudjiastuti mengatakan, dirinya telah menutup banyak cabang sehingga terpaksa merumahkan pegawainya. Selain itu, tidak ada yang pernah tahu sampai kapan pandemi ini berakhir.

Nihilnya pemasukan membuat pemilik Susi Air, Susi Pudjiastuti mengeluh. Dia pun terpaksa menutup beberapa kantor dan merumahkan karyawan karena tidak lagi menghasilkan uang.

Susi Pudjiastuti menyayangkan langkah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam penggunaan Pukat cincin (Purse seine) untuk penangkapan ikan. Padahal, sebelumnya penggunaan alat ini dilarang olehnya saat menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, pemberantasan illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing akan bergantung pada kepemimpinan dan arah politik suatu negara. Menurutnya, penegakan hukum akan mengikuti politik dan kepemimpinan suatu negara.

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Safri Burhanuddin menanggapi kritikan mantan Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti soal izin ekspor benih lobster.

Susi juga mencuit, bahwa keuntungan dari penjualan kaos dan buku tersebut akan disumbangkan untuk organisasi Pandu Laut Nusantara dan masyarakat yang ekonominya terdampak pandemik Covid-19.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, mengatakan tingginya impor alat kesehatan di Indonesia membuat permainan para mafia merajalela. Dia berjanji akan menindak tegas dan melawan para mafia tersebut agar tidak menyulitkan negara.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, mengusulkan agar pemerintah menghapus dua kementerian, yakni Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian. Menurutnya, dengan langkah tersebut, bisa memberantas mafia impor yang selama ini meresahkan Tanah Air.

Pemerintah mengungkapkan ada setidaknya 4 asumsi salah dalam wacana ekspor lobster Indonesia. Ketua Komisi Pemangku-Kepentingan dan Konsultasi Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP2-KKP), Effendi Gazali, mengatakan semua makhluk hidup bisa mengalami ancaman kepunahan.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Daniel Johan menyarankan Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dapat memenuhi undangan debat Ketua Komisi Pemangku-Kepentingan dan Konsultasi Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP2-KKP) Effendi Gazali dalam diskusi tentang benih lobster.

Menurut dia, ini dilakukan mengingat akan ada regulasi yang dimasukan ke dalam Omnibus law terkait pengamanan laut. Namun, dirinya menepis Satgas 115 akan dibubarkan dalam waktu dekat.

Ia juga tak ingin jika di Natuna dikatakan tak ada nelayan. Karena, informasi soal adanya kapal asing masuk ke Laut Natuna Utara itu adalah sumber dari nelayan.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Susi Pudjiastuti meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertindak tegas terhadap kapal-kapal asing China yang mencuri ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana ingin cara yang dipakai mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk mengusir nelayan asing di perairan Indonesia perlu dipertahankan. Hal itu ia sampaikan, terkait konflik yang terjadi di perairan Natuna Utara.

Pelaksana Tugas Kepala Pusat Penelitian Laut Dalam Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Nugroho Dwi Hartanto, menjelaskan pihaknya menemukan perkembangan larva ikan tuna di laut Selatan Jawa. Perkembangan tersebut ternyata berpotensi membantu meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar.