Susi Pudjiastuti

Sejauh ini belum ada penjelasan dari Trenggono mengenai perbincangannya dengan Susi Pudjiastuti. Namun, Susi dalam salah satu unggahannya me-retweet twit yang mengungkapkan agar Trenggono berkoordinasi lebih insentif terkait penyalahgunaan izin budi daya benih lobster.

Melalui laman Instagram pribadinya, Susi mengenang kebersamaan dengan Kolonel Laut (P) Harry.

Mantan Menteri Kelautan, Susi Pudjiastuti meminta, pemerintah mengurungkan niatnya untuk melakukan impor garam sebanyak 3 juta ton. Sebab, jika itu dilakukan garam petani tidak akan laku seperti dua tahun terakhir.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti angkat bicara terkait rencana pemerintah melakukan impor garam sebanyak 3 juta ton tahun ini. Menurutnya kebutuhan impor tersebut terlalu besar, sementara garam impor tidak boleh lebih dari 1,7 juta ton.

Dalam aturan baru ini, KKP kembali melegalkan atau membolehkan alat tangkap cantrang beroperasi di Indonesia. Peraturan ini tertuang dalam Permen KP Nomor 59 Tahun 2020 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Penangkapan Ikan di WPP-NRI.

Menurut dia, impor kedelai merupakan lahan basah bagi sejumlah pihak karena keuntungannya besar. Oleh karenanya, Susi mengatakan, niat mulia jadi modal utama untuk menyetop impor kedelai yang harganya terus tinggi.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, menyambut baik pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang mengomentari masalah benur atau benih lobster. Menurut Susi, Presiden Republik Indonesia ke-5 itu, telah menunjukkan bentuk kepeduliannya terhadap permasalahan benih lobster yang terjadi di RI.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, mengakui pernah memblokir media sosial twitter milik Sandiaga Uno. Hal itu dilakukan karena keduanya memiliki perbedaan pendapat soal cantrang pada saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 lalu.

Sebelumnya, Sakti Wahyu Trenggono memohon doa dari seluruh lapisan masyarakat agar bisa amanah dan berkontribusi positif nantinya bagi sektor kelautan dan perikanan nasional sesuai visi dan misi Presiden Joko Widodo.

Saat mengunggah foto bersama sang putri tercinta, sosoknya pun justru menjadi magnet bagi publik. Bahkan, tak sedikit warganet yang menuliskan tanggapan kocak di unggahan foto Susi Pudjiastuti.

Kendati demikian, ia meminta masyarakat untuk tetap mengedepankan asas praduga praduga tidak bersalah dalam kasus tersebut. Apalagi belum ada kejelasan dari KPK terkait kasus dugaan korupsi ekspor benih udang lobster tersebut.

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat baru saja tiba di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang Banten. Ia ditangkap pada Rabu (25/11) pukul 01.23 WIB usai menjalani kunjungan kerja ke Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo pada Rabu, (25/11) dini hari. Menteri Edhy ditangkap KPK di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, sepulangnya dari kunjungan ke Amerika Serikat.

Susi Pudjiastuti mencuit di Twitter pribadinya terkait bisnis ilegal benih lobster, "Harga tak Menentu, Bisnis Ilegal Benur Lobster di Pesisir Barat Lampung Rugikan Nelayan", pada Selasa 24 November 2020, pukul 16.45 WIB.

Kritikan pedas Susi Pudjiastuti terhadap kebijakan Edhy Prabowo soal ekspor benih lobster.

Beberapa tokoh di Indonesia pernah masuk dalam kelompok-kelompok tersebut. Salah satunya perempuan Indonesia yang pernah masuk daftar wanita paling berpengaruh di dunia.

Kepada Sandiaga Uno, ia menceritakan kisahnya saat dirinya masih menjadi pengusaha beberapa waktu yang lalu.

Hingga berita ini diturunkan, cuitan Susi itu pun dibanjiri komentar hingga lebih dari 500 orang. Tak hanya itu, cuitan Susi juga telah diretweet lebih dari 3.200 orang dan disukai sebanyak 9.600 orang.

"Ada 64,1 persen, dinyatakan (Menkum HAM) paling layak dilakukan reshuffle. Posisi kedua ditempati oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto sebanyak 52,4 persen. Kemudian dilanjutkan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah 47,5 persen," katanya.

Posisi kedua ada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, disusul Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.