Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Aduan dari Masyarakat Tinggi, KPK Akui Pencegahan Korupsi di Sumut Meningkat

Aduan dari Masyarakat Tinggi, KPK Akui Pencegahan Korupsi di Sumut Meningkat KPK Akui Pencegahan Korupsi di Sumatera Utara Meningkat. Infosumut.id ©2022 Merdeka.com

Merdeka.com - Kegiatan Road To Hari Korupsi Sedunia (Hakordia) 2022 yang berlangsung di Lapangan Astaka, Jalan Pancing, Deliserdang, pada Selasa (29/11). Sumatra Utara terpilih sebagai tuan rumah Road To Hakordia 2022 wilayah I.

Dalam kegiatan tersebut, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Alex Marwata mengatakan, bahwa pencegahan korupsi di Sumatra Utara sudah meningkat. Hal ini terlihat dari laporan masyarakat atas dugaan korupsi di Sumut.

Alex Marwata menambahkan, hingga oktober 2022 kemarin terdapat 310 laporan dugaan korupsi yang diterima KPK wilayah Sumut. Menurutnya, tingginya laporan ini menandakan kesadaran masyarakat tentang korupsi.

Perbaikan Tata Kelola

Seiring dengan laporan masyarakat terkait kasus korupsi, mayoritas hanya karena kesalahan prosedur, tata kelola, atau korupsi kecil di luar kewenangan KPK. Namun, pihak KPK tetap memproses laporan itu dan meneruskan ke lembaga terkait.

"Tetap kita tindak lanjuti, kalau masalah prosedur dan tata kelola langsung diarahkan ke Inspektorat. Jika kasus korupsi di luar kewenangan KPK, langsung kami arahkan ke Kejaksaan dan Kepolisian," terang Wakil Ketua KPK, Alex Marwata dilansir infosumut.id (29/11).

Adapun perbaikan tata kelola terlihat dari indikator di tahun 2021, di antaranya raih peringkat pertama regional Sumatra Monitoring Center of Prevention (MCP), dianugerahi predikat WTP untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) selama 8 kali, dapat nilai B untuk Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah meningkat, dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) juga turut meningkat.

Melihat perbaikan tata kelola Pemprov Sumut ini, pencegahan kasus korupsi kecil maupun besar bisa berkurang dan kembali ke komitmen masing-masing.

Perlunya Peran Masyarakat

ilustrasi kpk

liputan6.com ©2021 Merdeka.com

Gubernur Sumatra Utara, Edy Rahmayadi, mengatakan, dalam pencegahan terjadinya korupsi perlu partisipasi lebih dari masyarakat. Hal itu akan membuat pemerintah bekerja lebih profesional dan berkomitmen tinggi.

"Masyarakat, teman-teman wartawan harus berpartisipasi karena tidak cukup hanya KPK, Polisi, Jaksa, dan lembaga lain. Masyarakat harus mengawasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, laporan, dan tanggung jawab," tegas Edy Rahmayadi dilansir infosumut.id (29/11).

Acara Road To Hakordia yang diadakan 29-30 November 2022 berlangsung meriah. Puncaknya, acara Hakordia akan dilaksanakan di Jakarta pada 9 Desember mendatang.

(mdk/adj)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
KPK OTT Pejabat Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara

KPK OTT Pejabat Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara

(KPK) melakukan OTT terhadap pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara, atas dugaan tindak pidana korupsi.

Baca Selengkapnya
Dewas Nyatakan 12 Pegawai KPK Terbukti Pungli di Rutan Koruptor, Uang Diterima Capai Ratusan Juta

Dewas Nyatakan 12 Pegawai KPK Terbukti Pungli di Rutan Koruptor, Uang Diterima Capai Ratusan Juta

Dewas KPK menyatakan 12 pegawai KPK bersalah terkait pungli di rutan KPK.

Baca Selengkapnya
Kejagung Tetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi Komoditi Timah, Ditahan di Rutan Pondok Bambu

Kejagung Tetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi Komoditi Timah, Ditahan di Rutan Pondok Bambu

Sudah ada sembilan tersangka dari puluhan saksi diperiksa Kejagung,

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
12 Petugas Penyelenggara Pemilu di Sumbar Meninggal Dunia dan 50 Lainnya Sakit

12 Petugas Penyelenggara Pemilu di Sumbar Meninggal Dunia dan 50 Lainnya Sakit

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat (Sumbar) mencatat 12 petugas Pemilu Sumbar meninggal dunia dan 50 orang jatuh sakit pada pelaksanaan Pemilu.

Baca Selengkapnya
Menelusuri Jejak Kerajaan Aru, Penguasa Perairan di Sumatra Terkenal dengan Negeri Perompak

Menelusuri Jejak Kerajaan Aru, Penguasa Perairan di Sumatra Terkenal dengan Negeri Perompak

Kerajaan ini memiliki kekayaan alam dan tanah yang subur serta dikenal sebagai penguasa perairan di bagian utara Selat Malaka.

Baca Selengkapnya
Pungli di Rutan, 93 Pegawai KPK Disidang Etik Dewas pada 17 Januari

Pungli di Rutan, 93 Pegawai KPK Disidang Etik Dewas pada 17 Januari

Fokus sidang kode etik bukan berapa besaran uang diterima para pihak yang terlibat, melainkan soal integritas sebagai pegawai KPK.

Baca Selengkapnya
KPK Cegah 3 Orang Keluar Negeri Terkait Korupsi Proyek Tol Trans Sumatera, Ini Identitasnya

KPK Cegah 3 Orang Keluar Negeri Terkait Korupsi Proyek Tol Trans Sumatera, Ini Identitasnya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah tiga orang terkait penyidikan dugaan korupsi pengadaan lahan untuk Tol Trans Sumatera.

Baca Selengkapnya
Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK

Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK

Arief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.

Baca Selengkapnya