RS di Sumut Terkendala Klaim Biaya Penanganan Covid-19, Gubernur Edy Ungkap Alasannya

Merdeka.com - BPJS Kesehatan mengeluarkan daftar rumah sakit di Sumatra Utara (Sumut) yang telah mengajukan klaim biaya penanganan Covid-19. Ada enam rumah sakit yang telah mengajukan klaim dengan total biaya sekitar Rp284 miliar dari 3.917 kasus.

Namun, dari jumlah tersebut, klaim yang sesuai baru setengahnya, yakni sekitar Rp140 miliar dari 2.404 kasus. Sementara ada sekitar Rp143 miliar dari 1.513 kasus yang masih dalam perselisihan (dispute).

Hingga saat ini, masih ada sekitar 40 rumah sakit yang belum mengajukan klaim biaya pengobatan Covid-19 ke Kementerian Kesehatan. Atas permasalahan ini, Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Sumut siap membantu rumah sakit untuk klaim biaya penanganan Covid-19.

Untuk mempercepat proses klaim, GTPP Covid-19 Sumut akan membentuk tim yang akan membimbing RS agar klaim biaya Covid-19 cepat selesai. Melansir dari laman Humas Pemprov Sumut, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengungkapkan alasan mengapa kendala ini bisa terjadi.

Ada Ketidaksepahaman Antara Rumah Sakit dengan BPJS

Menurut Edy, hal ini terjadi karena adanya ketidaksepahaman antara manajemen rumah sakit dengan BPJS yang merupakan verifikator. Selain itu, sebagian rumah sakit juga belum mendapat informasi secara lengkap alur atau tata cara proses pengklaiman.

“Masalahnya ada ketidaksepemahaman antara RS dan BPJS selaku verifikator, ada juga yang mengatakan belum paham secara detail proses pengklaiman. Jadi kita akan bantu RS untuk mempermudah klaim biaya ini, karena kita tahu keuangan faktor sangat krusial di RS,” kata Edy pada Rabu (30/9).

10 Kluster Permasalahan Menurut Kemenkes

Sedangkan menurut Plt Direktur Jendral Pelayanan Kesehatan Kemenkes Abdul Kadir, awalnya ada 10 kluster permasalahan yang menjadi terhambatnya klaim Covid-19. Yaitu identitas yang tidak sesuai, kriteria peserta jaminan Covid-19 tidak sesuai, pemeriksaan penunjang lab tidak sesuai ketentuan, tata laksana isolasi tidak sesuai dengan ketentuan dan berkas klaim tidak lengkap.Kemudian diagnosa penyakit penyerta merupakan bagian diagnosa utama (seharusnya diagnosa utama Covid-19), diagnosa komorbid tidak sesuai. Rawat inap dilakukan di luar ruangan isolasi yang ditetapkan direktur rumah sakit, pemeriksaan penunjuang radiologi tidak sesuai ketentuan dan klaim tidak sesuai karena masalah aplikasi e-klaim.

Disederhanakan Menjadi Empat

Dari 10 kluster tersebut, Kemenkes akhirnya memangkas masalah menjadi 4 kluster melalui Kepmenkes 446/2020. Keempat kluster tersebut adalah berkas klaim tidak lengkap, kriteria penjaminan tidak sesuai ketentuan (permasalahan keterbatasan SPA di DTPK), diagnosa komorbid tidak sesuai ketentuan (ada diagnosa komorbid, tetapi tata laksana tidak terlihat di dokumen), diagnosa sekunder merupakan gejala dari utama (Covid-19).“Kita sudah pangkas kluster menjadi 4 dari 10 melalui Kepmenkes 446/2020. Ini harusnya lebih mempermudah RS dalam melakukan proses klaim Covid-19. Dan satu lagi pengajuannya tanggal 10 tiap bulannya,” kata Abdul Kadir, melalui teleconference.