Merdeka.com - Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi mengatakan petugas telah mengantisipasi mengenai kepulangan 4.646 tenaga kerja Indonesia (TKI) dari negara jiran Malaysia yang akan masuk ke wilayah Sumatera Utara (Sumut).

Saat ini ada kemungkinan pemulangan TKI besar-besaran secara bertahap melalui jalur ilegal. Hal ini telah ditindak lanjuti dan diantisipasi oleh berbagai pihak termasuk TNI guna mencegah penularan COVID-19 yang berasal dari luar negeri.

Ia menyebutkan, ada lima kabupaten di wilayah Provinsi Sumut yang perlu mendapat pengawasan karena merupakan lintasan kepulangan ribuan orang TKI itu.

TNI juga telah melakukan berbagai upaya untuk terus memantau kepulangan TKI secara ilegal ini dengan menambah pengamanan di berbagai titik.

Puluhan TKI Ilegal dari Malaysia Tertangkap

Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Tanjung Balai Asahan yang tergabung dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Tanjung Balai mengamankan 20 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal asal Malaysia di Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, Selasa (7/4) malam.

Dilansir dari ANTARA, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Tanjung Balai yang terdiri dari Lanal Tanjung Balai Asahan, Tim Intel Korem 022/PT, Unit Intel Kodim 0208 Asahan, Sat Intelkam Polres Tanjung Balai, Tim Kesehatan RSUD Tengku Mansyur berhasil mengamankan 18 Pria dan 2 Wanita yang berlabuh di Tangkahan Sipil salah satu warga di Tanjung Balai.

Pada Rabu (8/4), Personel Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Tanjung Balai Asahan kembali mengamankan 36 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal dari Malaysia di perairan Sungai Nipah, Kecamatan Kualuh Ledong, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Rabu. 36 TKI yang diamankan itu terdiri atas 33 orang pria dan 3 wanita.

Tim Gabungan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 wilayah Labuhanbatu Raya juga mengamankan 36 orang Tenaga Kerja Iindonesia (TKI) dari Malaysia yang pulang melalui perairan Leidong di Kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Rabu (8/4) pagi.

TNI Lakukan Pengamanan

Dalam rangka mengantisipasi kedatangan ribuan TKI dari Malaysia, TNI telah melakukan sejumlah pengamanan di berbagai titik di Sumatera Utara.Salah satunya seperti yang disampaikan oleh Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) I Belawan Laksma TNI A. Rasyid K. Ia mengatakan bahwa TNI AL, khususnya Lantamal I pada saat ini terus meningkatkan patroli laut di wilayah kerja Lantamal I salah satunya di Tanjung Balai Asahan guna mendukung upaya pemerintah dalam memutus penularan COVID-19 yang saat ini telah ditetapkan pemerintah menjadi pandemi."Kedatangan tenaga kerja secara tidak resmi saat ini sedang banyak terjadi sehingga melalui patroli baik intelijen dan maritim yang rutin dilaksanakan bisa meminimalisir adanya resiko penularan COVID-19 yang dimungkinkan melalui kedatangan orang dari luar negeri" jelasnya, dilansir dari ANTARA.

Bentuk Tim Gugus Tugas

Dengan adanya pandemik COVID-19, Lantamal I akan melaksanakan prosedur tambahan dalam menangani kejadian penyelundupan TKI Ilegal di Tanjung Balai Asahan yang merupakan Wilayah Kerja Lantamal. Protap tambahan ini akan dilakukan oleh Satgas COVID-19 Lanal TBA yang dilaksanakan sebagai upaya untuk memutus rantai dan mencegah penyebaran COVID-19.Dengan demikian, diharapkan seluruh TKI yang pulang dari Malaysia dapat dideteksi dan ditangani dengan cepat sesuai prosedur yang telah ditetapkan pemerintah melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

Patroli ke Jalan Tikus

Abdul Rasyid K mengatakan pihaknya meningkatkan patroli di "jalur tikus" (jalur tidak resmi) yang digunakan para tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal untuk pulang dari Malaysia guna mengantisipasi penyebaran COVID-19."Jalur tikus yang biasa digunakan oleh penyelundup saat ini, banyak dimanfaatkan menjadi jalur kedatangan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang tidak dilengkapi dokumen resmi," ujar Rasyid, dalam keterangan tertulis diterima di Medan, Rabu (8/4).Untuk itu, TNI AL, dalam hal ini Lantamal I, mengintensifkan kembali patroli di sekitar perairan yang memungkinkan digunakan oleh penyelundup untuk memasukkan TKI secara ilegal."Hal itu akan menjadi konsentrasi kita di tengah pandemik COVID-19 dengan cara deteksi dini terhadap TKI yang baru kembali dari luar negeri melalui jalur resmi dan tidak resmi," ujarnya.