Merdeka.com - Belum lama ini, viral di media sosial video yang memperlihatkan wartawan Kota Medan diduga dihalangi oleh petugas Satpol PP, polisi dan paspampers saat hendak melakukan wawancara dengan Wali Kota Medan, Bobby Nasution.

Buntut dari peristiwa tersebut, puluhan jurnalis dari media televisi, cetak, online, hingga radio yang ada di Kota Medan melakukan unjuk rasa di depan kantor Wali Kota Medan pada Kamis (15/4).

Aksi ini dilakukan karena tindakan tersebut dinilai sudah menciderai tugas wartawan yang dilindungi oleh undang-undang.

"Ini sudah sangat kita sayangkan, tugas wartawan dilindungi undang-undang," ucap salah satu koordinator aksi, Liston Damanik.

Melansir dari Liputan6.com, berikut fakta terkait unjuk rasawartawan Kota Medan tersebut.

Aksi Unjuk Rasa

liputan6.com ©2021 Merdeka.com

Dalam melakukan aksi unjuk rasanya, puluhan wartawan ini membawa beberapa poster yang menunjukkan rasa protes terhadap peristiwa penghalangan tersebut.

Poster-poster itu bertuliskan "Wali Kota Medan Jangan Anti Jurnalis", "Panglima Talam Bobby Jangan Halangi Wartawan Kerja. Kerja Kami Diatur Undang-undang Pers".

Ada juga poster yang bertuliskan "Wali Kota Medan Serasa Presiden", dan "Bobby Pahami UU Pers Nomor 40 Tahun 1999".

Namun, aksi unjuk rasa tersebut tidak mendapatkan respon dari Wali Kota Medan. Para wartawan pun kemudian berangsur membubarkan diri.

Kronologi Kejadian

Instagram/@medantau.id ©2021 Merdeka.com

Peristiwa itu terjadi pada Rabu, 14 April 2021. Saat itu sejumlah wartawan hendak mewawancarai Wali Kota Medan, Bobby Nasution, terkait pegawai tata usaha di salah satu sekolah negeri yang mengaku belum mendapatkan tunjangan penghasilan.Mengetahui Wali Kota sedang berada di kantornya, para wartawan ini pun menunggu di depan pintu masuk Pemkot Medan. Namun kemudian datang sejumlah anggota Satpol PP dan menanyakan keperluan wartawan menunggu Wali Kota.Setelah menyampaikan keperluan untuk wawancara yang hanya membutuhkan waktu beberapa menit saja, petugas Satpol PP itu pergi. Tak lama setelahnya datang petugas kepolisian yang mengusir wartawan dengan alasan tidak boleh menunggu Wali Kota di depan pintu masuk.Padahal, menunggu dan melakukan wawancara secara door-stop seperti itu sebelumnya sudah biasa dilakukan oleh para wartawan tersebut.

Tanggapan Pemkot Medan

Terkait dengan hal ini, Pemkot Medan menyampaikan, aksi unjuk rasa itu sebenarnya tidak perlu terjadi karena ini hanya masalah miskomunikasi dan kesalahpahaman saja.“Sebenarnya, permasalahan ini hanya miskomunikasi saja. Kemarin ada dua rekan wartawan yang ingin wawancara langsung dengan Bapak Wali Kota. Seharusnya, mereka bisa koordinasi dengan kita. Apalagi kita saat itu berada di kantor. Kita selama ini selalu terbuka untuk rekan-rekan wartawan,” kata Kabag Humas Setdako Medan Arrahman Pane pada Kamis (15/4).

Tak Pernah Ada Larangan

Arrahman melanjutkan, selama ini Wali Kota tidak pernah melarang para wartawan untuk melakukan wawancara atau peliputan saat berada di lapangan. “Bapak Wali Kota selama ini cukup terbuka dan selalu mendekatkan diri dengan kawan-kawan wartawan. Bahkan, usai kegiatan di lapangan, beliau selalu bertanya apakah ada wartawan yang ingin bertanya,” jelasnya.Terkait masalah pengamanan, Ia juga mengatakan bahwa selama ini petugas Satpol PP, kepolisian serta Paspampres yang berjaga di kantor Wali Kota tidak pernah melarang wartawan untuk melakukan wawancara.