Merdeka.com - Kasus wanita tewas di lift Bandara Kualanamu kembali menemukan fakta terbaru. Kali ini dari pihak Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Provinsi Sumatra Utara yang menemukan adanya indikasi maladministrasi oleh PT Angkasa Pura Aviasi.

Menurut Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumut, Abdyadi Siregar mengatakan bahwa pihaknya telah menemukan sebanyak tiga maladministrasi terkait kasus meninggalnya wanita bernama Asiah Sinta Hasibuan.

"Kami menemukan ada tiga maladministrasi kasus meninggalnya pengguna pelayanan publik saat menggunakan lift atau elevator Bandara Kualanamu," ucap Abyadi Siregar, mengutip dari liputan6.com pada Jumat (12/5).

Hasil Penilaian

Uga Andriansyah

Abyadi Siregar pun mengungkapkan 3 maladministrasi yang dilakukan PT Angkasa Pura Aviasi di Bandara Kualanamu. Pertama, maladministrasi pengabaian kewajiban hukum oleh PT Angkasa Pura Aviasi karena tidak memberi jaminan dan keselamatan di antaranya, tidak memiliki operator dan K3 pada fasilitas Bandara Kualanamu khususnya lift. Kemudian tidak menguji kelayakan K3 berkala pada lift.

"Lalu tidak menyediakan standar pelayanan fasilitas bandara dengan adanya petunjuk pengguna elevator dan petunjuk informasi jika elevator dalam keadaan darurat," terangnya.

Selanjutnya, pihak Ombudsman menilai pintu lift terbuka di lantai tiga yang bukan merupakan akses jalan keluar terdapat ruang antara lift dengan lantai gedung selebar kurang lebih 50 sentimeter. Lalu, tombol darurat dan tombol calling operator pada lift tidak berfungsi.

"Kami tidak melihat adanya petugas bandara khusus mengontrol elevator dan khususnya pusat CCTV yang berbeda gedung dan bandara. Kemudian, tidak adanya informasi pelayanan publik yang baik seperti website atau pengaduan," lanjut Abdyadi.

Tak Terbitkan Standar Opreasional

©2023 Merdeka.com

Dijelaskan Abyadi, bahwa kedua maladministrasi adalah penyimpangan prosedur. Pihaknya menilai Direktur PT Angkasa Pura Aviasi tidak menerbitkan standar operasional pengelolaan pengaduan di bandara.

"Kepala otoritas bandar udara wilayah II tidak melaksanakan uji coba kelayakan setiap tahunnya khususnya pada lift di Bandara Kualanamu yang sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 6 Tahun 2007 sebelum peralihan kewenangan ke PT APA selaku operator," katanya.

Kemudian, Abyadi mengatakan maladministrasi lainnya adalah bentuk tidak kompeten. Menurutnya, Direktur PT Angkasa Pura Aviasi tidak kompeten dalam menata pegawai dalam menjamin keselamatan dan keamanan fasilitas bandara.

"Adanya kekosongan jabatan Senior Manager Operasional dan Service selama lima bulan dan Senior Manager of Technic & Engineering yang kosong selama satu bulan," tutup Abyadi.