Sri Sultan Hamengkubuwono X

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X menyatakan Pemda DIY tidak akan memberikan sanksi bagi masyarakat yang menolak divaksinasi. Sultan menuturkan dirinya ingin menjadikan masyarakat sebagai subyek bukan obyek dalam pencegahan penularan Covid-19.

Dia meyakini seluruh lapisan masyarakat di DIY pada gilirannya nanti dengan penuh kesadaran akan siap untuk divaksinasi khususnya yang memiliki usia 18 sampai 59 tahun.

Di tanggal 14 Januari ini akan ada 15 pejabat dan tokoh masyarakat yang akan melakukan vaksinasi.

Sultan menuturkan kewenangan di tiga kawasan tersebut ada di Pemkot Yogyakarta. Selama Pemkot Yogyakarta menyetujui, Sultan menilai tidak ada masalah.

GBPH Prabukusumo, kata dia, bahkan sempat meminta agar jemaah Masjid Rotowijayan, Keraton Yogyakarta mendoakan kesembuhan istrinya.

Ia berharap kesadaran menerapkan protokol kesehatan kembali dimiliki masyarakat seperti sedia kala pada saat awal pandemi COVID-19 melanda Tanah Air.

Juru Bicara Pemda DIY untuk Penanganan Covid-19, Berty Murtiningsih menjelaskan, pada Jumat (4/12) ada penambahan jumlah pasien positif sebanyak 181 orang. Sementara untuk pasien positif Covid-19 yang dinyatakan sembuh ada 76 kasus.

Sultan memuji, kesadaran masyarakat DIY terhadap kesehatan sudah cukup tinggi. Sehingga, dalam menerapkan protokol kesehatan pun seharusnya sudah terbiasa dan tidak menjadi beban.

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan HB X mengunjungi barak pengungsian warga terdampak Gunung Merapi di Glagaharjo, Selasa (10/11). Dalam kunjungannya ini, Sultan mengingatkan perlunya protokol kesehatan diterapkan di sana.

Sultan mewanti-wanti agar permasalahan serupa tak lagi terjadi. Untuk itu Sultan pun meminta kepada Bupati Sleman dan Forkompimda agar tidak terjadi diskriminasi di barak pengungsian.

Sultan mewanti-wanti agar masyarakat yang sangat tidak perlu bepergian agar tetap berada di rumah. Kalaupun terpaksa keluar rumah, Sultan meminta agar berhati-hati dan menerapkan protokol kesehatan.

Sultan menerangkan larangan truk pasir melintas di jalur evakuasi karena dikhawatirkan bisa merusak jalan. Rusaknya jalan di jalur evakuasi ini disebut Sultan bisa mengganggu proses evakuasi penduduk di lereng Gunung Merapi.

Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) menaikkan status Gunung Merapi dari waspada menjadi siaga, Kamis (5/11). Naiknya status ini berkaitan dengan adanya peningkatan aktivitas Gunung Merapi.

Pemda DIY memperpanjang status tanggap darurat bencana Corona hingga 30 November 2020. Perpanjangan status tanggap darurat ini mengacu pada pemerintah pusat yang belum mencabut status keadaan darurat bencana nasional.

Sultan menilai aktivitas Gunung Merapi saat ini masih dalam aktivitas sewajarnya gunung berapi. Sultan menerangkan saat ini memang ada perubahan siklus di Gunung Merapi.

Dia menuturkan, pengajuan nama enam stadion ke FIFA sepenuhnya adalah kewenangan dari PSSI. Sultan menyampaikan jika dirinya tak mempermasalahkan apabila Stadion Mandala Krida tidak jadi dipakai untuk menyelenggarakan Piala Dunia U-20 di tahun 2021.

Raja Keraton Yogyakarta ini mengungkapkan untuk wilayah DIY berdasarkan data di lapangan diketahui masih ada temuan kasus berkategori imported case. Imported case ini sendiri merupakan penularan virus Corona karena pasien melakukan perjalanan ke luar negeri maupun ke propinsi lainnya.

Usai dilantik, Fajar Gegana yang merupakan politisi PDIP ini langsung mengampu tugas sebagai Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di Kabupaten Kulon Progo.

Sejak dua hari yaitu Sabtu (6/6) dan Minggu (7/6), para pengguna sepeda di Yogyakarta terus memadati kawasan Malioboro dan Titik Nol Kilometer di tengah kondisi DIY yang masih berstatus tanggap darurat Covid-19. Hal ini mendapatkan tanggapan dari Gubernur Sri Sultan HB X.

Gubernur DIY sekaligus Sultan Keraton Yogyakarta mengimbau umat Muslim tidak menggelar salat Id di lapangan maupun masjid, dan sebagai gantinya agar menjalankan ibadah salat Id di rumah. Hal ini untuk mencegah penularan virus corona.