Sri Mulyani Indrawati

Foto:

Sri Mulyani Indrawati


Nama Lengkap : Sri Mulyani Indrawati

Alias : Sri Mulyani | Ani

Profesi : Ekonom

Agama : Islam

Tempat Lahir : Tanjung Karang

Tanggal Lahir : Minggu, 26 Agustus 1962

Zodiac : Virgo

Hobby : Membaca

Warga Negara : Indonesia


No Relation
BIOGRAFI

Sri Mulyani Indrawati adalah wanita sekaligus orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Jabatan ini diembannya mulai 1 Juni 2010. Sebelumnya, dia menjabat Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu. Begitu, dia berkantor di Kantor Bank Dunia, dia praktis meninggalkan jabatannya sebagai menteri keuangan.

Sebelum menjabat Menteri Keuangan, dia menjabat Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dari Kabinet Indonesia Bersatu. Wanita yang akrab dengan panggilan Mbak Ani tersebut merupakan ekonom yang sering tampil di panggung-panggung seminar atau dikutip di berbagai media massa. Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FE-UI) ini juga sempat aktif menjadi penasehat pemerintah bersama sejumlah ekonom terkemuka lain dalam wadah Dewan Ekonomi Nasional (DEN) pada era pemerintahan Abdurrahman Wahid. Seperti halnya di Indonesia, di Amerika ia juga sering mengikuti seminar, tetapi lebih banyak masalah internasional daripada di Indonesia.

Komentar dan analisisnya kritis, lugas, jernih dan populer. Ia primadona panggung seminar dan talk show di televisi kala itu. Selain sering muncul di seminar-seminar, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FE-UI) ini juga sempat aktif menjadi penasihat pemerintah bersama sejumlah ekonom terkemuka lain dalam wadah Dewan Ekonomi Nasional (DEN) pada era pemerintahan Abdurrahman Wahid. Ia pernah menjabat Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FEUI) sejak Juni 1998.

Pada 5 Desember 2005, ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan perombakan kabinet, Sri Mulyani dipindahkan menjadi Menteri Keuangan menggantikan Jusuf Anwar. Sejak tahun 2008, ia menjabat Pelaksana Tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, setelah Menko Perekonomian Dr. Boediono dilantik sebagai Gubernur Bank Indonesia.

Kepribadiannya yang lugas dan cerdas, telah mengantarkannya kepada pergaulan yang sangat luas. Ia disenangi banyak orang di dalam dan luar negeri. Tak heran bila pada awal Oktober 2002 lalu ia terpilih menjadi Executive Director Dana Moneter Internasional (IMF) mewakili 12 negara di Asia Tenggara (South East Asia/SEA Group), menggantikan Dono Iskandar Djojosubroto. Dia menjadi perempuan pertama dari Indonesia menduduki posisi itu.

PENDIDIKAN
  • Universitas Indonesia Jakarta, Indonesia Sarjana Ekonomi (1981 – 1986)
  • University of lllinois Urbana Champaign, U.S.A Master of Science of Policy Economics  (1988 – 1990 )
  • University of lllinois Urbana-Champaign, U.S.A Ph. D of Economics (1990 –  1992 )
KARIR
  • Direktur Pelaksana Bank Dunia (1 Juni 2010-sekarang)
  • Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Kabinet Indonesia Bersatu
  • Executive Director IMF mewakili 12 negara Asia Tenggara (2002-2004).
  • Konsultan USAid di Atlanta, Georgia, Amerika Serikat (2001-2002)
  • Dewan Ekonomi Nasional (1999-2001)
  • Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FEUI), Juni 1998 – Sekarang
  • Nara Sumber Sub Tim Perubahan UU Perbankan, Tim Reformasi Hukum – Departemen Kehakiman RI, Agustus 1998 s/d Maret 1999.
  • Tim Penyelenggara Konsultan Ahli Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 1999 – 2000, Kelompok Kerja Bidang Hukum Bisnis, Menteri
  • Kehakiman Republik Indonesia,  15 Mei 1999 – Sekarang
  • Anggota Tim Asistensi Menteri Keuangan Bidang Keuangan dan Moneter, Departemen Keuangan RI, Juni 1998 s/d sekarang.
  • Dewan Juri Lomba Karya Ilmiah Remaja LIPI-TVRI XXXI, Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial, Kebudayaan dan Kemanusiaan, terhitung 1 April 1999 - Sekarang
  • Redaktur Ahli Majalah bulanan Manajemen Usahawan Indonesia, Agustus 1998 – Sekarang
  • Anggota Komisi Pembimbing mahasiswa S3 atas nama Sdr. Andrianto Widjaya NRP. 95507 Program Doktor (S3) Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian, Institute  Pertanian Bogor, Juni 1998
  • Ketua I Bidang Kebijakan Ekonomi Dalam dan Luar Negeri serta Kebijaksanaan Pembangunan, PP Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), 1996 – 2000
  • Kepala Program Magister Perencanaan Kebijakan Publik-UI, 1996-Maret 199
  • Wakil Kepala Bidang Penelitian LPEM FEUI, Mei 1995 – Juni 1998
  • Wakil Kepala Bidang Pendidikan dan Latihan LPEM FEUI, 1993 – Mei 1995
  • Research Associate, LPEM FEUI, 1992 – Sekaran
  • Pengajar Program S1 & Program Extension FEUI, S2, S3, Magister
  • Manajemen Universitas Indonesia, 1986 – Sekarang
  • Anggota Kelompok Kerja – GATS Departemen Keuangan, RI 1995
  • Anggota Kelompak Kerja Mobilitas Penduduk Menteri Negara Kependudukan – BKKBN, 1995
  • Anggota Kelompok Kerja Mobilitas Penduduk, Asisten IV Menteri Negara Kependudukan, BKKBN, Mei – Desember 1995
  • Staf Ahli Bidang Analisis Kebijaksanaan OTO-BAPPENAS, 1994 – 199
  • Asisten Profesor, University of lllinois at Urbana, Champaign, USA, 1990 – 1992
  • Asisten Pengajar Fakultas Ekonomi – Universitas Indonesia, 1985 – 1986
  • Research Demand for Housing, World Bank Project, 1986
  • Kompetisi Perbankan di Jakarta/Indonesia, BNI 1946, 1987
  • Study on Effects on Long-term Overseas Training on Indonesia
  • Participant Trainees. OTO Bappenas – LPEM FEUI, 1998
  • Penyusunan Study Dampak Ekonomi Sosial Kehutanan Indonesia. Departemen Kehutanan – LPEM FEUI, 1992
  • Survei Pemasaran Pelumas Otomotif Indonesia. Pertamina – LPEM FEUI, 1993
  • The Prospect of Automotive Market and Factors Affecting Consumer Behavior on Purchasing Car. PT. Toyota Astra – LPEM FEUI, 1994
  • Inflasi di Indonesia : Fenomena Sisi Penawaran atau Permintaan atau keduanya. Kantor Menko Ekuwasbang – Bulog – LPEM FEUI, 1994
  • Restrukturisasi Anggaran Daerah. Departemen Dalam Negeri – LPEM FEUI, 1995
  • The Evaluation of Degree and non degree training – OTO Bappenas, 1995
  • Fiscal Reform in Indonesia : History and Perspective, 1995
  • Potensi Tabungan Pelajar DKI Jakarta. Bank Indonesia – LPEM FEUI, 1995
  • Studi Rencana Kerja untuk Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional, Departemen Pariwisata, Pos & Telekomunikasi – LPEM FEUI, 1996
  • Interregional Input-Output (JICA Stage III), 1996
  • Studi Kesiapan Industri Dalam Negeri Memasuki Era Perdagangan Bebas, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, LPEM FEUI, 1997
  • Penyusunan Rancangan Repelita VII. Departemen Perindustrian dan Perdagangan, 1997
  • Indonesia Economic Outlook 1998/1999. Indonesia Forum 1998
  • Country Economic Review for Indonesia. Asian Development Bank, 1999
PENGHARGAAN
  • Wanita paling berpengaruh ke-2 di Indonesia versi majalah Globe Asia bulan Oktober 2007
  • Menteri Keuangan terbaik Asia untuk tahun 2006 oleh Emerging Markets
SOCIAL MEDIA
twitter.com/srimulyaninet
srimulyani.net

Kirim ke teman
  • Kirim copy ke email saya

    • Kirim ke



ARSIP BERITA
  • Jumat, 18 September 2020 20:53:34 Menteri Sri Mulyani Pastikan Penanggulangan Pandemi Corona Dilakukan Transparan

    Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan dalam menangani pandemi Covid-19 antar negara harus saling bekerja sama. Terutama terkait data penanganan virus yang menyebar di masing-masing negara. Di Indonesia, kata Menteri Sri Mulyani, pemerintah menyajikan data penanganan Covid-19 secara transparan.

  • Jumat, 18 September 2020 17:49:48 Menkeu Sri Mulyani: Penurunan Pertumbuhan Kuartal II Terbesar Sejak Krisis 98

    Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengakui pandemi Covid-19 membuat perekonomian Indonesia terpuruk. Pada kuartal kedua 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia terkontraksi hingga minus 5,23 persen. Kondisi ini pertama kali terjadi sejak krisis 1998 yang pernah dialami Indonesia.

  • Rabu, 16 September 2020 21:22:41 Menteri Sri Mulyani Pastikan RI Miliki Skema Antisipasi Bank Gagal Imbas Corona

    Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyebut kebijakan pencegahan dan penanganan krisis dilakukan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) menjadi penting di tengah kondisi pandemi Covid-19. Utamanya dalam menyelamatkan kesehatan bank-bank yang terancam sakit.

  • Rabu, 16 September 2020 21:14:33 Menteri Sri Mulyani Nilai Terlalu Dini Jika Ingin Segera Ekonomi Pulih

    Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyadari pemulihan ekonomi yang dilakukan pemerintah dalam upaya penanganan Covid-19 terlalu dini. Apalagi, kondisi perekonomian secara global masih rentan dan penuh ketidakpastian akibat wabah virus asal Wuhan tersebut.

  • Selasa, 15 September 2020 18:00:40 Kasus Positif Covid Terus Naik, Pemerintah Belum Putuskan Tambah Anggaran Kesehatan

    Pemerintah belum memutuskan untuk menambah anggaran sektor kesehatan dalam upaya penanganan Covid-19. Sejauh ini anggaran kesehatan masih tercatat sesuai yang ada dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yakni sebesar Rp87,5 triliun.

  • Selasa, 15 September 2020 17:41:20 Menkeu Sri Mulyani Beri BNPB Rp 3,5 T, Termasuk untuk Sewa Hotel Bagi Pasien Corona

    Pemerintah mengalokasikan anggaran tambahan sebesar Rp3,5 triliun kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Anggaran tersebut nantinya akan digunakan untuk penanganan Covid-19, termasuk tambahan penggunaan hotel sebagai ruang isolasi pasien.

  • Selasa, 15 September 2020 17:15:41 Penjelasan Menkeu Sri Mulyani Soal Dampak PSBB DKI Pada Pertumbuhan Ekonomi RI

    Kementerian Keuangan terus melakukan pengawasan dampak diberlakukannya kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta terhadap pertumbuhan ekonomi di kuartal III-2020. PSBB dilakukan Pemprov DKI Jakarta lantaran jumlah kasus positif di Ibu Kota meningkat utamanya melalui perkantoran.

  • Selasa, 15 September 2020 16:02:48 DPR Setujui Laporan Pertanggungjawaban APBN 2019 Menjadi Undang-Undang

    Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan (P2) APBN Tahun Anggaran 2019 menjadi Undang-Undang P2 APBN 2019. Kesepakatan itu diambil dalam rapat paripurna DPR RI ke-5 masa persidangan I tahun sidang 2020-2021.

  • Jumat, 4 September 2020 20:57:04 Pemerintah dan Bank Indonesia Lakukan Burden Sharing Hingga 2022

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, sehubungan dengan kebutuhan pembiayaan untuk menutup defisit APBN, Burden sharing atau berbagi beban dengan Bank Indonesia akan dilakukan hingga 2022. Bank Indonesia bertindak sebagai pembeli siaga (stand by buyer) dalam lelang SBN melalui pasar perdana.

  • Jumat, 4 September 2020 19:55:54 Menteri Sri Mulyani Siapkan 5 Kajian Reformasi Sistem Keuangan

    Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, tengah mempersiapkan lima kajian reformasi sistem keuangan. Hal tersebut sebagai langkah penanganan permasalahan pada lembaga jasa maupun pasar keuangan agar dapat ditangani dengan lebih efektif dan dapat diandalkan (reliable).

  • Kamis, 3 September 2020 16:36:07 UU Bea Meterai Baru Akan Diberlakukan di 2021

    Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, memastikan Undang-Undang (UU) Bea Meterai yang telah digodok bersama Dewan Perwakilan Rakyat baru akan berlaku pada tahun 2021. Pertimbangan itu dilakukan karena melihat situasi daripada pandemi Covid-19.

  • Rabu, 2 September 2020 18:35:10 Menteri Sri Mulyani Jelaskan Alasan Anggaran PEN di 2021 Lebih Rendah

    Menteri Sri Mulyani meminta kepada semua pihak untuk tidak membanding-bandingkan alokasi anggaran untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) antara tahun ini dengan tahun depan. Mengingat itu bukan komparasi yang sebanding. Apalagi tahun depan, pemerintah juga harus meningkatkan alokasi anggaran untuk K/L Rp 200 T lebih.

  • Rabu, 2 September 2020 18:14:16 Pemerintah Siapkan Rp 25 T Agar Seluruh Warga Hingga Pelosok Desa Rasakan Internet

    Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyebut kebutuhan anggaran dalam pembangunan infrastruktur digital mencapai kisaran Rp25 triliun. Anggaran tersebut nantinya masuk di dalam Kementerian Komunikasi Dan Informatika (Kominfo) selama lima tahun ke depan.

  • Rabu, 2 September 2020 18:03:32 Menteri Sri Mulyani Minta Kementerian Lembaga Mulai Susun Perencanaan Anggaran 2021

    Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, meminta agar Kementerian atau Lembaga (KL) mulai melakukan persiapan perencanaan anggaran untuk di 2021. Sebab, perencanaan anggaran yang baik dari masing-masing KL akan sangat membantu dalam menghitung sekaligus pertimbangan pemerintah untuk alokasikan dana PEN di tahun depan.

  • Rabu, 2 September 2020 17:53:28 Tiga Bank Daerah ini Sedang Dalam Proses Dapat Pinjaman Dari Pemerintah

    Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan sejauh ini sudah ada tiga daerah yang sedang dalam proses mendapatkan pinjaman dana dari pemerintah. Ketiga daerah itu diantaranya adalah Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dan Jambi.

  • Selasa, 1 September 2020 17:34:15 Ini Alasan Pemerintah Terus Turunkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 2020

    Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengakui proyeksi pertumbuhan ekonomi di 2020 telah terjadi perubahan dari proyeksi awal disampaikan pemerintah. Pada Maret-April lalu, pemerintah memberikan pandangan kepada DPR ekonomi di 2020 bakal berada dikisaran minus 0,4 persen hingga positif 2,3 persen.

  • Selasa, 1 September 2020 16:43:49 Pemerintah Alokasikan Rp 549,5 T Anggaran Pendidikan di 2021, ini Pemanfaatannya

    Pemerintah mengalokasikan dana pendidikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2021 sebesar Rp549,5 triliun atau sekitar 20 persen dari APBN. Anggaran tersebut, akan difokuskan untuk berbagai hal dalam menunjang kualitas sumber daya manusia (SDM) di Tanah Air.

  • Selasa, 1 September 2020 16:05:38 Menteri Sri Mulyani Sebut Literasi Digital Jadi Upaya Pemulihan Ekonomi RI

    Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyebut literasi digital saat ini menjadi perhatian serius pemerintah. Mengingat hal itu menjadi kunci kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia untuk menghadapi era transformasi digital.

  • Selasa, 1 September 2020 14:48:41 Siapkan Anggaran Kesehatan 2021 Rp 169 T, Pemerintah Fokus Temukan Vaksin Covid-19

    Pemerintah merencanakan anggaran kesehatan sebesar Rp 169,7 triliun pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Jumlah ini setara 6,2 persen dari total belanja negara. Adapun tujuan akhir yang ingin dicapai adalah peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

  • Selasa, 1 September 2020 14:24:49 Anggaran Pemulihan Turun di 2021, Pemerintah Prediksi Ekonomi Sudah Bergerak

    Pemerintah terus melakukan upaya penanganan pandemi covid-19. Termasuk pemulihan ekonomi nasional (PEN) pada 2021. Pemerintah meyakini bahwa dukungan dari seluruh komponen bangsa akan menentukan keberhasilan penanganan pandemi covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Sebelumnya