Sri Mulyani Indrawati

Foto:

Sri Mulyani Indrawati


Nama Lengkap : Sri Mulyani Indrawati

Alias : Sri Mulyani | Ani

Profesi : Ekonom

Agama : Islam

Tempat Lahir : Tanjung Karang

Tanggal Lahir : Minggu, 26 Agustus 1962

Zodiac : Virgo

Hobby : Membaca

Warga Negara : Indonesia


No Relation
BIOGRAFI

Sri Mulyani Indrawati adalah wanita sekaligus orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Jabatan ini diembannya mulai 1 Juni 2010. Sebelumnya, dia menjabat Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu. Begitu, dia berkantor di Kantor Bank Dunia, dia praktis meninggalkan jabatannya sebagai menteri keuangan.

Sebelum menjabat Menteri Keuangan, dia menjabat Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dari Kabinet Indonesia Bersatu. Wanita yang akrab dengan panggilan Mbak Ani tersebut merupakan ekonom yang sering tampil di panggung-panggung seminar atau dikutip di berbagai media massa. Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FE-UI) ini juga sempat aktif menjadi penasehat pemerintah bersama sejumlah ekonom terkemuka lain dalam wadah Dewan Ekonomi Nasional (DEN) pada era pemerintahan Abdurrahman Wahid. Seperti halnya di Indonesia, di Amerika ia juga sering mengikuti seminar, tetapi lebih banyak masalah internasional daripada di Indonesia.

Komentar dan analisisnya kritis, lugas, jernih dan populer. Ia primadona panggung seminar dan talk show di televisi kala itu. Selain sering muncul di seminar-seminar, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FE-UI) ini juga sempat aktif menjadi penasihat pemerintah bersama sejumlah ekonom terkemuka lain dalam wadah Dewan Ekonomi Nasional (DEN) pada era pemerintahan Abdurrahman Wahid. Ia pernah menjabat Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FEUI) sejak Juni 1998.

Pada 5 Desember 2005, ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan perombakan kabinet, Sri Mulyani dipindahkan menjadi Menteri Keuangan menggantikan Jusuf Anwar. Sejak tahun 2008, ia menjabat Pelaksana Tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, setelah Menko Perekonomian Dr. Boediono dilantik sebagai Gubernur Bank Indonesia.

Kepribadiannya yang lugas dan cerdas, telah mengantarkannya kepada pergaulan yang sangat luas. Ia disenangi banyak orang di dalam dan luar negeri. Tak heran bila pada awal Oktober 2002 lalu ia terpilih menjadi Executive Director Dana Moneter Internasional (IMF) mewakili 12 negara di Asia Tenggara (South East Asia/SEA Group), menggantikan Dono Iskandar Djojosubroto. Dia menjadi perempuan pertama dari Indonesia menduduki posisi itu.

PENDIDIKAN
  • Universitas Indonesia Jakarta, Indonesia Sarjana Ekonomi (1981 – 1986)
  • University of lllinois Urbana Champaign, U.S.A Master of Science of Policy Economics  (1988 – 1990 )
  • University of lllinois Urbana-Champaign, U.S.A Ph. D of Economics (1990 –  1992 )
KARIR
  • Direktur Pelaksana Bank Dunia (1 Juni 2010-sekarang)
  • Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Kabinet Indonesia Bersatu
  • Executive Director IMF mewakili 12 negara Asia Tenggara (2002-2004).
  • Konsultan USAid di Atlanta, Georgia, Amerika Serikat (2001-2002)
  • Dewan Ekonomi Nasional (1999-2001)
  • Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FEUI), Juni 1998 – Sekarang
  • Nara Sumber Sub Tim Perubahan UU Perbankan, Tim Reformasi Hukum – Departemen Kehakiman RI, Agustus 1998 s/d Maret 1999.
  • Tim Penyelenggara Konsultan Ahli Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 1999 – 2000, Kelompok Kerja Bidang Hukum Bisnis, Menteri
  • Kehakiman Republik Indonesia,  15 Mei 1999 – Sekarang
  • Anggota Tim Asistensi Menteri Keuangan Bidang Keuangan dan Moneter, Departemen Keuangan RI, Juni 1998 s/d sekarang.
  • Dewan Juri Lomba Karya Ilmiah Remaja LIPI-TVRI XXXI, Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial, Kebudayaan dan Kemanusiaan, terhitung 1 April 1999 - Sekarang
  • Redaktur Ahli Majalah bulanan Manajemen Usahawan Indonesia, Agustus 1998 – Sekarang
  • Anggota Komisi Pembimbing mahasiswa S3 atas nama Sdr. Andrianto Widjaya NRP. 95507 Program Doktor (S3) Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian, Institute  Pertanian Bogor, Juni 1998
  • Ketua I Bidang Kebijakan Ekonomi Dalam dan Luar Negeri serta Kebijaksanaan Pembangunan, PP Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), 1996 – 2000
  • Kepala Program Magister Perencanaan Kebijakan Publik-UI, 1996-Maret 199
  • Wakil Kepala Bidang Penelitian LPEM FEUI, Mei 1995 – Juni 1998
  • Wakil Kepala Bidang Pendidikan dan Latihan LPEM FEUI, 1993 – Mei 1995
  • Research Associate, LPEM FEUI, 1992 – Sekaran
  • Pengajar Program S1 & Program Extension FEUI, S2, S3, Magister
  • Manajemen Universitas Indonesia, 1986 – Sekarang
  • Anggota Kelompok Kerja – GATS Departemen Keuangan, RI 1995
  • Anggota Kelompak Kerja Mobilitas Penduduk Menteri Negara Kependudukan – BKKBN, 1995
  • Anggota Kelompok Kerja Mobilitas Penduduk, Asisten IV Menteri Negara Kependudukan, BKKBN, Mei – Desember 1995
  • Staf Ahli Bidang Analisis Kebijaksanaan OTO-BAPPENAS, 1994 – 199
  • Asisten Profesor, University of lllinois at Urbana, Champaign, USA, 1990 – 1992
  • Asisten Pengajar Fakultas Ekonomi – Universitas Indonesia, 1985 – 1986
  • Research Demand for Housing, World Bank Project, 1986
  • Kompetisi Perbankan di Jakarta/Indonesia, BNI 1946, 1987
  • Study on Effects on Long-term Overseas Training on Indonesia
  • Participant Trainees. OTO Bappenas – LPEM FEUI, 1998
  • Penyusunan Study Dampak Ekonomi Sosial Kehutanan Indonesia. Departemen Kehutanan – LPEM FEUI, 1992
  • Survei Pemasaran Pelumas Otomotif Indonesia. Pertamina – LPEM FEUI, 1993
  • The Prospect of Automotive Market and Factors Affecting Consumer Behavior on Purchasing Car. PT. Toyota Astra – LPEM FEUI, 1994
  • Inflasi di Indonesia : Fenomena Sisi Penawaran atau Permintaan atau keduanya. Kantor Menko Ekuwasbang – Bulog – LPEM FEUI, 1994
  • Restrukturisasi Anggaran Daerah. Departemen Dalam Negeri – LPEM FEUI, 1995
  • The Evaluation of Degree and non degree training – OTO Bappenas, 1995
  • Fiscal Reform in Indonesia : History and Perspective, 1995
  • Potensi Tabungan Pelajar DKI Jakarta. Bank Indonesia – LPEM FEUI, 1995
  • Studi Rencana Kerja untuk Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional, Departemen Pariwisata, Pos & Telekomunikasi – LPEM FEUI, 1996
  • Interregional Input-Output (JICA Stage III), 1996
  • Studi Kesiapan Industri Dalam Negeri Memasuki Era Perdagangan Bebas, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, LPEM FEUI, 1997
  • Penyusunan Rancangan Repelita VII. Departemen Perindustrian dan Perdagangan, 1997
  • Indonesia Economic Outlook 1998/1999. Indonesia Forum 1998
  • Country Economic Review for Indonesia. Asian Development Bank, 1999
PENGHARGAAN
  • Wanita paling berpengaruh ke-2 di Indonesia versi majalah Globe Asia bulan Oktober 2007
  • Menteri Keuangan terbaik Asia untuk tahun 2006 oleh Emerging Markets
SOCIAL MEDIA
twitter.com/srimulyaninet
srimulyani.net

Kirim ke teman
  • Kirim copy ke email saya

    • Kirim ke



ARSIP BERITA
  • Kamis, 20 Juni 2019 17:30:22 Temui Pimpinan DPR, Menteri Sri Mulyani Bahas Dana Renovasi Gedung Dewan

    Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, melakukan pertemuan dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membahas anggaran pagu indikatif DPR 2020. Meski membahas mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2019-2020, Menteri Sri Mulyani tidak menjelaskan detail apa saja yang dibahas.

  • Rabu, 19 Juni 2019 20:32:16 Terobosan Investasi, Pemerintah Jokowi Segera Pangkas Pajak Besar-besaran

    Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta supaya Kementerian Keuangan memberikan lebih banyak fasilitas yang tapi tidak hanya sekedar instrumen, tapi yang lebih penting apakah dia bisa berjalan di lapangan.

  • Rabu, 19 Juni 2019 06:15:00 5 Pos Menteri Ini Selalu Diisi dari Kalangan Profesional

    era Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY sampai Presiden Jokowi, ada sejumlah pos menteri yang tidak pernah diisi oleh kalangan dari politikus.

  • Selasa, 18 Juni 2019 15:37:14 Komisi XI DPR Setujui Pagu Indikatif Kemenkeu Rp 44,39 triliun

    Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui usulan pagu indikatif anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tahun 2020 sebesar Rp 44,39 triliun. Persetujuan tersebut disampikan langsung oleh Pimpinan Rapat Komisi IX, Melchias Marcus Mekeng dalam rapat kerja bersama Kementerian Keuangan.

  • Selasa, 18 Juni 2019 15:33:33 Sri Mulyani Masih Pantau Dampak Pelarangan Iklan Rokok di Internet dan Media Sosial

    Hingga saat ini, pihaknya masih akan melihat sejauh mana larangan iklan rokok tersebut akan berdampak bagi industri serta ke penerimaan cukai.

  • Selasa, 18 Juni 2019 13:53:49 Kemenkeu Usul Pagu Anggaran 2020 Rp44,39 T, Terbesar untuk Ditjen Perbendaharaan

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengajukan pagu indikatif anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tahun 2020 sebesar Rp 44,39 triliun. Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja bersama Komisi XI tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) Tahun 2020.

  • Selasa, 18 Juni 2019 13:10:43 Di Komisi XI, Sri Mulyani Sampaikan Rencana Kerja Kementerian Keuangan di 2020

    Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat kerja bersama dengan Kementerian Keuangan di Ruang Rapat Komisi XI, Gedung Nusantara, DPR RI, Jakarta mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) Tahun 2020.

  • Senin, 17 Juni 2019 19:12:24 Sri Mulyani Minta DPR Segera Bahas Rencana Penerapan Cukai Plastik

    Permintaan tersebut seiring dengan pengenaan barang kena cukai baru memerlukan diskusi dan restu lembaga legislatif. Selain hal itu, target pungutan cukai juga sudah masuk dalam target APBN tahun ini sebesar Rp 500 miliar.

  • Senin, 17 Juni 2019 18:58:22 Sri Mulyani: Jumlah Utang di 2019 Berkurang dan Belanja Produktif Naik

    Sri Mulyani mengatakan, utang merupakan instrumen pembiayaan yang dapat bermanfaat dan beresiko tergantung cara pengelolaannya. Oleh karena itu, pengelolaan utang dengan baik menjadi hal penting yang tidak boleh diabaikan.

  • Senin, 17 Juni 2019 17:37:04 Ini Penyebab Investasi Indonesia Kalah dari Vietnam

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, ada beberapa hal yang membuat Vietnam menarik bagi investor. Salah satunya adalah pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) badan yang terkecil di kawasan ASEAN yaitu sekitar 20 persen.

  • Senin, 17 Juni 2019 17:05:28 Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi Makin Tinggi, Defisit Energi Besar

    Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, makin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu negara maka makin tinggi permintaan energi. Sebab akan banyak aktivitas industri yang menggunakan energi. Hal ini pun dapat menyebabkan pembengkakan defisit.

  • Senin, 17 Juni 2019 16:13:22 Sri Mulyani Ingin Bayar Pajak Lebih Mudah Dibanding Beli Pulsa Telepon

    Sri Mulyani mengatakan, penyederhanaan pembayaran pajak menjadi kunci penting dalam meningkatkan tax ratio. Tidak hanya itu, pengawasan dan penegakan hukum juga tidak kalah penting untuk terus ditingkatkan.

  • Senin, 17 Juni 2019 15:27:06 Sri Mulyani Target Investasi Tumbuh 7,4 Persen Dalam APBN 2020

    Sri Mulyani melanjutkan, pertumbuhan investasi selama ini belum pernah double digit atau dua angka. Pada tahun 1980, investasi pernah tumbuh tinggi saat tren industrialisasi mencapai kinerja terbaik namun belum menyentuh angka 10 persen.

  • Jumat, 14 Juni 2019 13:10:58 Imbauan Penghematan Anggaran Perjalanan Dinas Sri Mulyani Ancam Industri Pariwisata

    ASITA menyatakan kebijakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait penghematan anggaran perjalanan dinas akan mempengaruhi sektor pariwisata dalam negeri. Pelaku perjalanan wisata bisa mengantisipasi dengan membuat paket-paket yang lebih hemat dan sesuai dengan anggaran di kementerian dan lembaga.

  • Kamis, 13 Juni 2019 18:25:47 Sri Mulyani Ungkap Kebutuhan Investasi RI Capai Rp5.832 Triliun di 2020

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pertumbuhan ekonomi di 2020, maka Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ditargetkan sebesar 7,0-7,4 persen. Di mana kebutuhan investasi pada 2020 sebesar Rp 5.803 triliun hingga Rp 5.823 triliun.

  • Kamis, 13 Juni 2019 15:59:40 Sri Mulyani Pastikan Gaji ke-13 PNS Cair 1 Juli 2019

    Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan pencairan gaji ke-13 untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan TNI-Polri akan dicairkan secara serentak pada 1 Juli 2019. Saat ini sejumlah satuan kerja (satker) tengah mengajukan proses pencairan anggaran ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

  • Rabu, 12 Juni 2019 19:07:19 Tiket Pesawat Mahal, Sri Mulyani Minta Perjalanan Dinas Pejabat Dihemat

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun mengimbau agar kementerian dan lembaga melakukan efisiensi dalam mengelola anggaran perjalanan dinas masing-masing.

  • Rabu, 12 Juni 2019 18:02:37 Sri Mulyani Optimis BI Akan Turunkan Suku Bunga Acuan

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati optimis Bank Indonesia (BI) akan menurunkan suku bunga acuannya atau BI 7 Day Repo Rate. Menurutnya, hal tersebut mau tidak mau pasti dilakukan oleh BI dengan pertimbangan kondisi ekonomi global yang terus menunjukkan risiko pelemahan.

  • Rabu, 12 Juni 2019 17:18:47 Sri Mulyani Sumringah Dapat Predikat WTP 3 Tahun Berturut-Turut

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hari ini mewakili Menko Perekonomian Darmin Nasution menerima laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan kementerian/lembaga Tahun 2018 pada bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

  • Selasa, 11 Juni 2019 20:34:40 Sri Mulyani Akui Pemungutan Pajak Era Digital Sulit

    Menteri Keuangan Sri Mulyani indrawati mengakui bahwa pemungutan pajak di era digital memang cukup pelik untuk dilakukan. Namun, hal itu tak hanya berlaku pada Indonesia saja, melainkan fenomena global yang juga dirasakan oleh negara-negara besar di dunia seperti negara anggota G20.

Sebelumnya