Sri Mulyani Indrawati

Sri Mulyani Indrawati

ARSIP BERITA
  • Menkeu, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan disiplin masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dapat membantu terciptanya pemulihan aktivitas ekonomi. Menteri Sri Mulyani mengharapkan masyarakat yang melakukan aktivitas atau kegiatan terutama di luar ruangan dapat memanfaatkan protokol kesehatan se-optimal mungkin.

  • Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat adanya kenaikan cukai atas Etil Alkohol sebesar 140 persen (yoy), atau Rp 200 miliar. Hal ini seiring dengan meningkatnya kebutuhan hand sanitizer dan cairan sterilisasi lainnya saat pandemi.

  • Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan dalam menangani pandemi Covid-19 antar negara harus saling bekerja sama. Terutama terkait data penanganan virus yang menyebar di masing-masing negara. Di Indonesia, kata Menteri Sri Mulyani, pemerintah menyajikan data penanganan Covid-19 secara transparan.

  • Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengakui pandemi Covid-19 membuat perekonomian Indonesia terpuruk. Pada kuartal kedua 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia terkontraksi hingga minus 5,23 persen. Kondisi ini pertama kali terjadi sejak krisis 1998 yang pernah dialami Indonesia.

  • Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyebut kebijakan pencegahan dan penanganan krisis dilakukan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) menjadi penting di tengah kondisi pandemi Covid-19. Utamanya dalam menyelamatkan kesehatan bank-bank yang terancam sakit.

  • Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyadari pemulihan ekonomi yang dilakukan pemerintah dalam upaya penanganan Covid-19 terlalu dini. Apalagi, kondisi perekonomian secara global masih rentan dan penuh ketidakpastian akibat wabah virus asal Wuhan tersebut.

  • Pemerintah belum memutuskan untuk menambah anggaran sektor kesehatan dalam upaya penanganan Covid-19. Sejauh ini anggaran kesehatan masih tercatat sesuai yang ada dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yakni sebesar Rp87,5 triliun.

  • Pemerintah mengalokasikan anggaran tambahan sebesar Rp3,5 triliun kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Anggaran tersebut nantinya akan digunakan untuk penanganan Covid-19, termasuk tambahan penggunaan hotel sebagai ruang isolasi pasien.

  • Kementerian Keuangan terus melakukan pengawasan dampak diberlakukannya kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta terhadap pertumbuhan ekonomi di kuartal III-2020. PSBB dilakukan Pemprov DKI Jakarta lantaran jumlah kasus positif di Ibu Kota meningkat utamanya melalui perkantoran.

  • Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan (P2) APBN Tahun Anggaran 2019 menjadi Undang-Undang P2 APBN 2019. Kesepakatan itu diambil dalam rapat paripurna DPR RI ke-5 masa persidangan I tahun sidang 2020-2021.

  • Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, sehubungan dengan kebutuhan pembiayaan untuk menutup defisit APBN, Burden sharing atau berbagi beban dengan Bank Indonesia akan dilakukan hingga 2022. Bank Indonesia bertindak sebagai pembeli siaga (stand by buyer) dalam lelang SBN melalui pasar perdana.

  • Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, tengah mempersiapkan lima kajian reformasi sistem keuangan. Hal tersebut sebagai langkah penanganan permasalahan pada lembaga jasa maupun pasar keuangan agar dapat ditangani dengan lebih efektif dan dapat diandalkan (reliable).

  • Kamis, 3 September 2020 16:36:07 UU Bea Meterai Baru Akan Diberlakukan di 2021

    Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, memastikan Undang-Undang (UU) Bea Meterai yang telah digodok bersama Dewan Perwakilan Rakyat baru akan berlaku pada tahun 2021. Pertimbangan itu dilakukan karena melihat situasi daripada pandemi Covid-19.

  • Menteri Sri Mulyani meminta kepada semua pihak untuk tidak membanding-bandingkan alokasi anggaran untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) antara tahun ini dengan tahun depan. Mengingat itu bukan komparasi yang sebanding. Apalagi tahun depan, pemerintah juga harus meningkatkan alokasi anggaran untuk K/L Rp 200 T lebih.

  • Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyebut kebutuhan anggaran dalam pembangunan infrastruktur digital mencapai kisaran Rp25 triliun. Anggaran tersebut nantinya masuk di dalam Kementerian Komunikasi Dan Informatika (Kominfo) selama lima tahun ke depan.

  • Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, meminta agar Kementerian atau Lembaga (KL) mulai melakukan persiapan perencanaan anggaran untuk di 2021. Sebab, perencanaan anggaran yang baik dari masing-masing KL akan sangat membantu dalam menghitung sekaligus pertimbangan pemerintah untuk alokasikan dana PEN di tahun depan.

  • Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan sejauh ini sudah ada tiga daerah yang sedang dalam proses mendapatkan pinjaman dana dari pemerintah. Ketiga daerah itu diantaranya adalah Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dan Jambi.

  • Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengakui proyeksi pertumbuhan ekonomi di 2020 telah terjadi perubahan dari proyeksi awal disampaikan pemerintah. Pada Maret-April lalu, pemerintah memberikan pandangan kepada DPR ekonomi di 2020 bakal berada dikisaran minus 0,4 persen hingga positif 2,3 persen.

  • Pemerintah mengalokasikan dana pendidikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2021 sebesar Rp549,5 triliun atau sekitar 20 persen dari APBN. Anggaran tersebut, akan difokuskan untuk berbagai hal dalam menunjang kualitas sumber daya manusia (SDM) di Tanah Air.

  • Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyebut literasi digital saat ini menjadi perhatian serius pemerintah. Mengingat hal itu menjadi kunci kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia untuk menghadapi era transformasi digital.