Sri Mulyani Indrawati

Foto:

Sri Mulyani Indrawati


Nama Lengkap : Sri Mulyani Indrawati

Alias : Sri Mulyani | Ani

Profesi : Ekonom

Agama : Islam

Tempat Lahir : Tanjung Karang

Tanggal Lahir : Minggu, 26 Agustus 1962

Zodiac : Virgo

Hobby : Membaca

Warga Negara : Indonesia


No Relation
BIOGRAFI

Sri Mulyani Indrawati adalah wanita sekaligus orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Jabatan ini diembannya mulai 1 Juni 2010. Sebelumnya, dia menjabat Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu. Begitu, dia berkantor di Kantor Bank Dunia, dia praktis meninggalkan jabatannya sebagai menteri keuangan. Selengkapnya


Kirim ke teman
  • Kirim copy ke email saya

    • Kirim ke



ARSIP BERITA
  • Jumat, 21 Februari 2020 00:40:00 Cukai Minuman Manis Bakal Diterapkan di Indonesia, Efektifkah Tekan Konsumsi Gula?

    Terkait tarif cukai yang dikenakan minuman berpemanis, produk teh kemasan dikenakan cukai Rp.1.500 per liter. Sedangkan, produk minuman berpemanis lainnya, seperti energi drink, kopi, konsentrat, dan lain-lain dikenakan tarif Rp 2.500 per liter

  • Rabu, 19 Februari 2020 20:24:53 Tambal Defisit BPJS Kesehatan, Menteri Sri Mulyani Siap Cairkan Rp12 T

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan kembali menyiapkan suntikan modal untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar Rp12 triliun. Dana talangan ini nantinya digunakan untuk menambal defisit BPJS Kesehatan yang diperkirakan masih ada sekitar Rp15,5 triliun.

  • Rabu, 19 Februari 2020 19:59:24 Pemerintah Cairkan Rp21,8 M Dana Bencana, Termasuk untuk Pulangkan WNI dari China

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengucurkan dana sebesar Rp21,8 miliar untuk penanggulangan bencana selama Januari 2020. Anggaran ini termasuk untuk penanggulangan virus corona yang mulai menyebar di China. Selain penanganan virus corona, pemerintah juga memberi bantuan ke empat lokasi bencana.

  • Rabu, 19 Februari 2020 19:49:32 Utang Pemerintah Januari 2020 Capai Rp4.817,5 Triliun

    Kementerian Keuangan (Keuangan) mencatat total utang pemerintah hingga Januari 2020 sebesar Rp4.817,5 triliun. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan posisi utang pada Januari 2019 yang mencapai Rp4.498,6 triliun. Pemerintah telah melakukan realisasi utang sebesar Rp122,47 triliun pada Januari 2019.

  • Rabu, 19 Februari 2020 19:38:41 Gara-Gara Virus Corona, Optimisme Ekonomi Lebih Baik di 2020 Ambyar dalam Sebulan

    Menteri Sri Mulyani mengakui awal 2020 menjadi titik berat bagi ekonomi global. Sebab, mewabahnya virus corona menjadi ancaman bagi negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Virus corona yang mengancam ekonomi China berdampak ke dunia lantaran negeri Tirai Bambu itu memegang porsi besar rantai dagang dunia.

  • Rabu, 19 Februari 2020 18:56:31 Defisit APBN Januari 2020 Capai Rp36,1 Triliun

    Kemenkeu mencatat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Januari 2020 sebesar Rp36,1 triliun. Angka ini setara 0,21 persen dari Product Domestic Bruto (PDB). Defisit ini lebih rendah apabila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yakni Rp45,8 triliun atau 0,28 persen dari PDB.

  • Rabu, 19 Februari 2020 18:49:03 Turun Dibanding 2019, Penerimaan per Januari 2020 Hanya Rp103,7 Triliun

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan negara hingga akhir Januari 2020 mencapai Rp103,7 triliun. Realisasi ini setara dengan 4,6 persen dari target penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 yang dipatok sebesar Rp2.233,2 triliun.

  • Rabu, 19 Februari 2020 16:18:32 Menteri Sri Mulyani Mau Kenakan Cukai Soda Hingga Kopi Sachet, Negara Raup Rp6,25 T

    Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengungkapkan rencana pengenaan cukai pada minuman berpemanis bakal menyumbang penerimaan Rp6,25 triliun per tahun. Nantinya tarif cukai akan bervariasi pada tiap produk sesuai tingkat kandungan pemanis.

  • Rabu, 19 Februari 2020 14:58:07 Usulan Tarif Cukai Kantong Plastik Rp30.000 per Kg Terendah Dibanding Negara Lain

    Menteri Keuangan Sri Mulyani menghadiri rapat kerja di Komisi XI DPR. Dalam rapat tersebut, diusulkan tarif cukai kantong plastik menjadi Rp30.000 per kilogram (Kg). Menurutnya, tarif tersebut lebih murah dibandingkan negara-negara lainnya.

  • Rabu, 19 Februari 2020 13:21:25 Sri Mulyani Usul Cukai Plastik Rp30.000 per Kg, Harga Kantong Kresek Jadi Rp500

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkan rencana pengenaan tarif cukai spesifik kantong plastik dengan besaran Rp30.000 per kilogram. Dengan demikian, harga kantong plastik akan menjadi Rp450-500 per lembar.

  • Selasa, 18 Februari 2020 16:49:01 Defisit BPJS Kesehatan Tinggal Rp15,5 Triliun

    Kementerian Keuangan memperkirakan defisit BPJS Kesehatan hingga per hari ini berada di posisi Rp 15,5 triliun. Angka ini menurun dari jumlah defisit yang diperkirakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada akhir tahun 2019 yang mencapai Rp 32 triliun.

  • Selasa, 18 Februari 2020 14:22:59 Selain Insentif, Pemerintah Genjot Penyaluran Bansos Tangkal Dampak Virus Corona

    Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengaku sudah mengantongi beberapa alternatif kebijakan untuk mengantisipasi dampak virus corona ke dalam negeri. Salah satunya adalah memberikan diskon bagi wisatawan-wisatawan asal domestik yang ingin ke tempat destinasi wisata.

  • Senin, 17 Februari 2020 16:13:58 Virus Corona Hingga Pemilu AS Pengaruhi Ekonomi Indonesia Tahun Ini

    Ketidakpastian itu meliputi kebijakan moneter Amerika Serikat, deadlock perundingan perdagangan Amerika Serikat dengan Tiongkok setelah tahap I berhasil dan pemilu Amerika Serikat. Selain itu juga ada potensi resesi Eurozone dan kebangkitan populisme politik di Eropa.

  • Senin, 17 Februari 2020 13:23:21 Tangkal Dampak Virus Corona, Insentif Penerbangan Disetujui Sri Mulyani

    Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pemerintah akan memberikan subsidi langsung kepada maskapai penerbangan untuk menekan kerugian di tengah merebaknya wabah Virus Corona.

  • Senin, 17 Februari 2020 11:01:44 Pencairan Rp9,8 T Dana BOS Tahap I Langsung ke Rekening 136.579 Sekolah Dipercepat

    Kementerian Keuangan telah menyalurkan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Tahap I Gelombang I sebesar Rp9.803.214.420.000 untuk 136.579 sekolah. Penyaluran Dana BOS ke sekolah-sekolah pada Februari 2020 ini lebih cepat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

  • Jumat, 14 Februari 2020 17:03:58 Pemerintah Target Sertifikasi 275.000 Hektare Lahan Milik Negara Selesai 2022

    Encep Sudarwan menyatakan, DJKN Kemenkeu akan merampungkan sertifikasi BMN dalam waktu 3 tahun, terhitung mulai 2019 hingga 2022. Menurut Encep, ada sisa lahan BMN seluas 46.725 bidang atau seluas 275.000 hektare yang akan ditargetkan selesai mendapatkan sertifikat pada 2022 mendatang.

  • Jumat, 14 Februari 2020 16:01:55 Sri Mulyani: Industri Kendal dan Brebes Bisa Jadi Contoh Tujuan Investasi

    Sri Mulyani menawarkan sumber pendanaan nasional kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) dalam upaya meningkatkan pembangunan ekonomi regional. Pemerintah Pusat memiliki dana kartu pra-kerja sebesar Rp10 triliun yang bisa digunakan Jateng membangun kemampuan (skillfull) tenaga kerja.

  • Jumat, 14 Februari 2020 06:00:00 Riset: Kinerja 10 Menteri Kabinet Indonesia Maju di 100 Hari Paling Memuaskan

    Perusahaan riset, Alvara Strategi Indonesia melalui Alvara Research Center merilis hasil survei kinerja menteri Kabinet Indonesia Maju pada 100 hari kerja. Menteri dari kalangan profesional tercatat paling banyak mendapat tingkat kepuasan tertinggi.

  • Kamis, 13 Februari 2020 13:35:38 Sri Mulyani Sebut Elektronifikasi Transaksi Daerah Permudah Pengawasan

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui, banyak keuntungan yang bisa diperoleh lewat elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETP). Salah satunya pemerintah bisa langsung mengawasi penggunaan serta penerimaan dari pajak daerah.

  • Kamis, 13 Februari 2020 11:59:42 Rp866 T Dana Tahun ini ke Daerah, Elektronifikasi Transaksi Vital Cegah Korupsi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mendukung adanya Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETP) dalam rangka meminimalisir potensi kebocoran dana dan mengatasi pencegahan korupsi. ETP diharapkan dapat mengefektifkan mekanisme penggunaan dan pengawasan dana untuk daerah.

Berita Selengkapnya

Foto Selengkapnya