Sofyan Djalil

Jokowi menjelaskan, fungsinya sertifikat adalah sebagai bukti memiliki tanah. Sebab itu, masyarakat kata Jokowi bisa tenang karena memiliki sertifikat.

Hal ini kembali ditegaskan Sofyan sebab masih banyak pihak yang mengeluhkan harus merogoh kocek pribadi untuk membuat sertifikat tanah gara-gara ada campur tangan pihak luar yang melakukan pungutan liar (pungli).

Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil mengatakan, saat ini kondisi produksi minyak Indonesia terus mengalami penurunan, sehingga harus melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mendapat kewenangan pembebasan lahan, dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR). Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil, mengatakan sektor hulu migas kerap mengalami kesulitan mendapat tanah untuk pembangunan proyek.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Sofyan Djalil, mengatakan sertifikasi lahan di Indonesia tertinggal 100 tahun jika dibandingkan dengan Jepang dan Korea. Sementara, dibandingkan dengan Taiwan, Indonesia tertinggal sekitar 79 tahun. Sertifikasi lahan di negara-negara tersebut membuat sengketa tanah berkurang.

Untuk 2019, pemerintah akan membagikan 9 juta sertifikat tanah. Dia berharap, pencapaian tahun ini akan menyamai bahkan melebihi pencapaian tahun lalu.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memproses rancangan undang undang (RUU) pertanahan yang baru. Ini dilakukan untuk merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 yang dianggap sudah jauh tertinggal.

"Masalah tanah (sengketa lahan) di Teluk Kupang 3.700 hektar itu yang HGU punya PT Panggung, karena tanah itu juga masih bermasalah dan belum mampu kita selesaikan."

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil mengatakan, implementasi B20 sendiri memang tidak ada masalah. Namun tetap harus dimonitoring pelaksanaanya di lapangan. Sehingga akan terlihat apa-apa saja yang perlu dibenahi oleh pemerintah.

Relokasi tersebut akan menggunakan tanah milik negara berstatus Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak dimanfaatkan atau terlantar. Pemerintah akan menggunakan tanah tersebut untuk relokasi warga Palu.

Menteri Sofyan mengatakan, rapat tersebut salah satunya mengusulkan pembangunan KEK di Pulau Bangka. Beberapa usulan untuk KEK tersebut yakni berada di Tanjung Gunung, Bangka Tengah dan Sungailiat, di Pulau Bangka.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil mengatakan pihaknya akan terus mencarikan solusi untuk menyelesaikan sengketa lahan yang terjadi terjadi di Indonesia. Tercatat ada 8.000 kasus sengketa lahan di Indonesia.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) masih terus memproses rancangan undang undang (RUU) pertanahan. Beberapa poin yang diatur dalam aturan ini, termasuk ketentuan tanah timbul dan tanah hasil reklamasi.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil mengatakan bahwa pihaknya telah menerima peta indikatif atas 994.000 hektar kawasan hutan yang dilepas oleh kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan Djalil mengatakan pihaknya sedang menyusun Perpres yang ditujukan untuk menghentikan penyusutan lahan baku sawah. Saat ini total lahan baku sawah yang ada di Indonesia sebesar 7,1 juta hektar.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil mengatakan pemerintah terus berupaya mengoptimalkan program reforma agraria, salah satunya dengan melepaskan hak guna usaha (HGU) lahan yang ditelantarkan. Setelah itu, lahan tersebut akan digunakan untuk program reforma agraria.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) mengadakan Rapat Koordinasi Nasional Gugus Tugas Reforma Agraria. Pertemuan di Hotel Borobudur ini dilakukan bersama para Gubernur dari seluruh Indonesia.

Dia berharap dengan penyerahan sertifikat tanah ini, persoalan tentang sengketa tanah bisa ditekan. Sehingga masyarakat tidak lagi disibukkan dengan masalah-masalah tersebut.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan perijinan (tata ruang, amdal, IMB) Meikarta adalah wewenang Pemkab Bekasi. Sementara, wewenang Pemprov adalah memberi rekomendasi tata ruang yang diajukan Pemkab Bekasi.

Ada 10 isu krusial RUU Pertanahan yang disoroti. Pertama, single land registration system mendukung one map policy. Kedua, pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) menuju sistem positif (semua tanah terdaftar).