Sofyan Djalil

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) segera menyusun aturan pelaksana bank tanah dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP). Menyusul disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja yang di dalamnya mewajibkan negara membentuk institusi tersebut.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A Djalil, memastikan bahwa Undang-Undang (UU) Cipta Kerja masih belum bisa diimplementasikan. Menyusul UU anyar ini. masih belum dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah (PP) dari setiap kementerian/lembaga terkait.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil, buka suara penyebab 33 perusahaan relokasi asal China yang enggan berinvestasi ke Indonesia. Di mana, 33 perusahaan itu lebih memilih investasi ke Vietnam, Malaysia, Kamboja, dan Thailand.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil, menyayangkan atas demo anarkis penolakan Undang-Undang Cipta Kerja di berbagai daerah. Padahal, dia menyebut, regulasi yang disusun pemerintah ini baik untuk kepentingan masyarakat banyak.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membeberkan tentang dibentuknya Bank Tanah di Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Tujuannya untuk mengambil tanah tak bertuan agar bisa dikelola dan dikembalikan kepada rakyat.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan Djalil, meminta pengertian atas kebijakan pemerintah yang memperbolehkan warga negara asing (WNA) memiliki apartemen di Indonesia. Adapun ketentuan tersebut masuk ke dalam bagian Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja.

"Tantangan kami fiskal. Jakarta ini sejak kejadian covid adalah salah satu paling besar dampaknya,"

Sofyan mengungkapkan, total anggaran yang disepakati untuk penanganan banjir dan longsor tersebut yaitu Rp 35,9 triliun. Di mana pemerintah pusat mendapatkan porsi Rp 18 triliun, sementara pemerintah daerah Rp 17,9 triliun.

Menko Airlangga mengemukakan bahwa food estate sudah menjadi PSN pemerintah dan akan dilaksanakan secara berkelanjutan dalam 3 tahun ke depan.

Menteri ATR/BPN Sofyan A. Djalil membantah jika Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja dibuat hanya untuk mengakomodir kepentingan pengusaha. Pernyataan ini menindaklanjuti opini di masyarakat yang menilai RUU ini hanya berfokus pada peningkatan investasi daripada penciptaan lapangan kerja itu sendiri.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memberikan stimulus berupa kelonggaran terhadap Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Guna Usaha (HGU) yang sudah jatuh tempo agar bisa diperpanjang sampai akhir 2020. Stimulus di sektor pertanahan ini untuk memudahkan pelaku usaha maupun perseorangan.

Kepala Biro Humas Kementerian ATR/BPN, Yulia Jaya Nirmawati mengatakan, Sofyan Djalil telah melakukan tes COVID-19 di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto sejak Sabtu (14/3).

Peneliti Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Henny Prasetyowati, menolak penghapusan kewenangan pemerintah daerah dalam mengeluarkan aturan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Di mana, penghapusan izin IMB tertuang dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja.

Pemerintah menunjuk Kementerian Perencanaan Pembangunan atau Bappenas menjadi ketua pelaksana pemindahan ibu kota. Pemerintah juga memastikan 90 persen tanah di ibu kota baru merupakan milik negara. Masyarakat yang terkena dampak pembangunan ibu kota baru diharapkan rela dipindah.

Banyak penyebab tak terdatanya lahan sawah baku pada pendataan sebelumnya. Dia mencontohkan pada tahun 2015 pendataan dilakukan saat musim hujan. Sehingga lahan tak terdata karena tergenang air.

Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil mengatakan pemerintah terus berupaya mempercepat sertifikasi tanah di Indonesia. Ada jutaan bidang tanah yang akan disertifikat hingga 2025.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) Sofyan Djalil mengatakan, jumlah pendaftar sertifikasi tanah hingga awal 2020 mencapai 11,24 juta pendaftar. Angka ini mengalami kenaikan dari 2018 sebesar 9,3 juta pendaftar.

Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil mengatakan, pemerintah akan segera merampungkan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) 200.000 hektare lahan di ibu kota baru. Inventarisasi tersebut dilakukan karena ibu kota baru sebagian memakai lahan hutan.

Dengan rencana penambahan staf ahli menteri bidang mafia tanah ini, Kementerian ATR/BPN akan memiliki total empat jabatan staf ahli menteri.

Secara perhitungan akhir, revisi ini juga menambah data luas lahan baku sawah yang sebelumnya sebesar 7,1 juta hektare (ha).