Sofyan Djalil

Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, menggelar rapat koordinasi membahas mengenai perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Ada tiga KEK yang tengah diusulkan pemerintah untuk dikembangkan. Diantaranya adalah KEK Tanjung Pulisan-Likupang, Kendal, dan Tanjung Api-api.

Teguran disampaikan saat Presiden Jokowi memberikan pidato dalam forum tertentu dan dalam rapat kabinet.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur Menteri Kehutanan Siti Nurbaya dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil. Sebab, para investor masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan perizinan lahan di tingkat kementerian.

Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, memanggil sejumlah menteri dan stakeholder terkait ke Kantornya, Jakarta, guna membahas perkembangan proyek lintas raya terpadu (LRT) Jabodebek. Hadir Dalam rapat ini, yaitu Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Pemerintah telah memulai membangun hunian tetap untuk korban bencana di Donggala, Sigi, dan Palu. Adapun 3 tahap pembangunan awal dilakukan di Pombewe, Tondo dan Duyu, serta beberapa hunian tetap di satelit.

Perbedaan data lahan sawit yang terjadi antara satu lembaga pemerintah dengan lembaga yang lain diakibatkan karena perbedaan metodologi maupun teknik pengambilan data yang digunakan.

Jokowi menjelaskan, fungsinya sertifikat adalah sebagai bukti memiliki tanah. Sebab itu, masyarakat kata Jokowi bisa tenang karena memiliki sertifikat.

Hal ini kembali ditegaskan Sofyan sebab masih banyak pihak yang mengeluhkan harus merogoh kocek pribadi untuk membuat sertifikat tanah gara-gara ada campur tangan pihak luar yang melakukan pungutan liar (pungli).

Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil mengatakan, saat ini kondisi produksi minyak Indonesia terus mengalami penurunan, sehingga harus melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mendapat kewenangan pembebasan lahan, dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR). Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil, mengatakan sektor hulu migas kerap mengalami kesulitan mendapat tanah untuk pembangunan proyek.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Sofyan Djalil, mengatakan sertifikasi lahan di Indonesia tertinggal 100 tahun jika dibandingkan dengan Jepang dan Korea. Sementara, dibandingkan dengan Taiwan, Indonesia tertinggal sekitar 79 tahun. Sertifikasi lahan di negara-negara tersebut membuat sengketa tanah berkurang.

Untuk 2019, pemerintah akan membagikan 9 juta sertifikat tanah. Dia berharap, pencapaian tahun ini akan menyamai bahkan melebihi pencapaian tahun lalu.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memproses rancangan undang undang (RUU) pertanahan yang baru. Ini dilakukan untuk merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 yang dianggap sudah jauh tertinggal.

"Masalah tanah (sengketa lahan) di Teluk Kupang 3.700 hektar itu yang HGU punya PT Panggung, karena tanah itu juga masih bermasalah dan belum mampu kita selesaikan."

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil mengatakan, implementasi B20 sendiri memang tidak ada masalah. Namun tetap harus dimonitoring pelaksanaanya di lapangan. Sehingga akan terlihat apa-apa saja yang perlu dibenahi oleh pemerintah.

Relokasi tersebut akan menggunakan tanah milik negara berstatus Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak dimanfaatkan atau terlantar. Pemerintah akan menggunakan tanah tersebut untuk relokasi warga Palu.

Menteri Sofyan mengatakan, rapat tersebut salah satunya mengusulkan pembangunan KEK di Pulau Bangka. Beberapa usulan untuk KEK tersebut yakni berada di Tanjung Gunung, Bangka Tengah dan Sungailiat, di Pulau Bangka.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil mengatakan pihaknya akan terus mencarikan solusi untuk menyelesaikan sengketa lahan yang terjadi terjadi di Indonesia. Tercatat ada 8.000 kasus sengketa lahan di Indonesia.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) masih terus memproses rancangan undang undang (RUU) pertanahan. Beberapa poin yang diatur dalam aturan ini, termasuk ketentuan tanah timbul dan tanah hasil reklamasi.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil mengatakan bahwa pihaknya telah menerima peta indikatif atas 994.000 hektar kawasan hutan yang dilepas oleh kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).