Sofyan Djalil

Bank Dunia memberi pinjaman sebesar USD 200 juta atau Rp 2,9 triliun bagi program reforma agraria untuk menata Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di sepanjang perbatasan hutan. Nantinya, sekitar 4,3 juta pengguna tanah akan memperoleh manfaat dari program tersebut.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan Djalil, menyambangi kantor Kementerian Koordinator Perekonomian. Kedatangan Menteri Sofyan bertujuan membahas mengenai perkembangan rencana pengadaan rumah tinggal bagi aparatur sipil negara (ASN), TNI dan Polri.

Hal itu disampaikan dalam sambutan pada acara Penyerahan Sertifikat Tanah Untuk Rakyat di Gor Taman Bintang Fantasi, Pamanukan, Kabupaten Subang, Kamis (7/6).

Presiden Joko Widodo memuji santri Pondok Pesantren Bayt Al-Hikmah, Pasuruan, Jawa Timur bernama Choirul Anam yang pernah memiliki usaha berdagang lalapan dan ayam goreng dan dapat menghasilkan untung 1.000 persen.

Menko Darmin menjelaskan, Jabodetabekpunjur merupakan kawasan perkotaan yang memiliki peran sangat panting dalam perekonomian nasional, dengan sumbangan ke PDRB Nasional sebesar 19,93 persen. Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi secara otomatis memiliki konsekuensi pada tingginya pertumbuhan penduduk di kawasan ini.

Selain itu, dengan memiliki sertifikat tanah, masyarakat dapat memberdayakan ekonomi secara mandiri. Artinya sertifikat tanah tersebut dapat diagunkan ke bank untuk memperoleh modal usaha.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan Djalil menanggapi santai kritikan Ketua Majelis Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais yang menyebut program bagi-bagi sertifikat tanah oleh Presiden Joko Widodo merupakan suatu pembohongan.

Pemeriksaan berlangsung kurang lebih empat jam. Selama pemeriksaan, Sofyan mengaku dicecar sejumlah pertanyaan oleh penyidik terkait penerbitan Hak Penggunaan Lahan (HPL) dan Hak Guna Bangunan (HGB) untuk pulau reklamasi.

Mengenai reaksi kaget Setya Novanto setelah mengetahui pembahasan pengadaan e-KTP dibahas di kantor wapres, Sofyan menanggapi santai.

Dia menjelaskan, permintaan Anies terkait pencabutan HGB bersifat nonretroaktif atau yang telah disepakati tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Jika kemudian mendadak dibatalkan, lanjut Sofyan, yang terjadi adalah ketidakpastian hukum.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) menarik kembali izin Hak Guna Bangunan (HGB) yang telah diserahkan ke pengembang tiga pulau. Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang menolak dengan tegas usulan itu. Buntutnya, Anies ditantang maju ke PTUN.

Soal HGB pulau reklamasi, Menteri ATR tantang Anies gugat di PTUN. Jika Pemprov DKI Jakarta tidak setuju dengan pandangan Kementerian ATR / BPN, Sofyan menyarankan agar DKI melakukan upaya hukum melalui Lembaga Peradilan (Tata Usaha Negara dan atau/ atau Perdata).

Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil membenarkan bahwa penerbitan HGB diatas Hak Pengelolaan (HPL) Pulau D dilakukan atas permintaan Pemerintah DKI Jakarta dan sesuai dengan ketentuan administrasi pertanahan yang ada.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Sofyan Djalil, mengatakan bahwa daerah yang bisa menjadi kandidat Ibu Kota baru harus memenuhi berbagai persyaratan. Salah satunya, bebas banjir. Dia menegaskan, pemilihan kandidat Ibu Kota baru telah diputuskan di luar Pulau Jawa.

Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil mengatakan, sepanjang tahun 2017 Pemerintah telah menargetkan 5 juta sertifikat lahan untuk seluruh Indonesia. Dari angka tersebut, Pemerintah telah berhasil mengukur, mendaftar dan memetakan sampai dengan 5,2 juta sertifikat lahan.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengungkapkan, pentingnya kepemilikan sertifikat tanah ini untuk mengurangi sengketa tanah yang sering terjadi di berbagai daerah.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan Pelabuhan Peti Kemas Sabang atau CT3 bisa menjadi pelabuhan transhipment, mengingat pelabuhan ini berada di lokasi yang strategis. Sehingga barang dari Sumatera bisa dibawa ke luar negeri melalui pelabuhan ini.

Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan Djalil mengatakan, sebagai institusi yang menerima mandat penyelenggara pemerintahan di bidang tata ruang dan pertanahan, Kementerian ATR/BPN bertugas untuk memastikan ruang dan tanah dimanfaatkan dengan baik.

Seharusnya 126 juta sertifikat tanah sudah diserahkan kepada rakyat. Namun, hingga saat ini baru 46 juta yang diterima rakyat.

Sejumlah isu permasalahan pengelolaan situ antara lain adalah tidak jelasnya batas dan status kepemilikan situ, belum adanya aturan tentang pengelolaan situ, banyaknya alih fungsi lahan situ, serta tingginya pendangkalan akibat sedimentasi situ. Kemudian permasalahan lainnya adalah terjadinya pencemaran akibat limbah.