Sofyan Djalil

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan Djalil, mengungkapkan skema omnibus law bakal membuat iklim investasi sektor properti lebih baik. Menurutnya, iklim investasi di Indonesia masih tidak menarik dalam persaingan global.

Jurus Pemerintah Hindari Spekulan Di Ibu Kota Baru. Sofyan menjelaskan harga tanah bervariasi. Pemerintah nantinya akan menerapkan beberapa kategori tanah

Kepemilikan hak atas tanah wajib dibuktikan dengan sertifikat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Sertifikat yang hari ini diserahkan oleh Jokowi mendapatkan pengakuan hukum.

Pemerintah Akan Bentuk Bank Tanah. Lembaga tersebut nantinya akan mengurusi lahan di luar tanah yang sudah dikelola kementerian atau lembaga negara saat ini.

Selama sepekan, merdeka.com melakukan polling. Polling dimulai pada 21-28 Agustus 2019.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memastikan bahwa 90 persen lahan yang akan digunakan sebagai lokasi ibu kota baru di Provinsi Kalimantan Timur merupakan milik negara. Oleh karena itu, rencana pemindahan ini dianggap bukan suatu yang sulit.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil, memastikan bahwa tidak ada nama adik Prabowo, Hasyim Djojohadikusumo dalam kepemilikan lahan ibu kota baru di Kalimantan Timur. Sebab, yang ada di lokasi tersebut hanyalah Hutan Tanaman Industri (HTI).

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan Djalil memastikan, pembangunan ibu kota yang akan dilakukan di Kabupaten Penajam Paser Utara maupun di Kabupaten Kutai Kartanegara tidak akan merusak hutan.

Pemerintah telah resmi memutuskan lokasi ibu kota baru Indonesia berada di Pulau Kalimantan Timur. Setidaknya terdapat dua wilayah yang ditetapkan yakni di Kabupaten Penajam Paser Utara dan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Lokasi ibu kota baru ini nantinya akan terintegrasi dengan dua bandara.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat, berdasarkan hasil audit penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang yang dilakukan sejak 2015 hingga 2018, ditemukan 6.621 pelanggaran yang dilakukan secara individu maupun korporasi.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil mengatakan, proses pemindahan pusat pemerintahan yang baru ini akan memakan waktu panjang. Namun tugas paling penting pertama adalah bagaimana menyiapkan Undang-Undang (UU) mengenai pemindahan ibu kota tersebut.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil menegaskan, RUU yang baru saat ini sangat mendesak karena undang-undang lama dianggap sudah tidak relevan terhadap perkembangan zaman. Sehingga ada beberapa hal yang belum diatur di dalam undang-undang lama.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ikut berkomentar mengenai rencana pemindahan Ibu Kota. Menurutnya, kebijakan itu dinilai kurang tepat dan tidak efisien.

Kemudian tahap berikutnya yaitu pembangunan infrastruktur yang dimulai pada akhir 2020. Semua konstruksi diharapkan sudah bisa dibangun.

Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro menjelaskan rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan akan mulai memasuki tahap groundbreaking pada tahun 2021, di mana yang akan dibangun pertama kali merupakan pusat pemerintahan di atas lahan sekitar 3.000 sampai dengan 6.000 hektare (Ha).

Menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil, mengklarifikasi terkait pernyataannya soal ibu kota baru yang akan berlokasi di Kalimantan Timur. Kata dia, pemerintah saat ini masih menunggu dua kajian lagi dari Bappenas sebelum memutuskan secara final di mana lokasi ibu kota baru.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan Djalil mengatakan, saat ini pemerintah memang telah mengkaji beberapa wilayah untuk menjadi ibu kota baru. Salah satu kota yang hampir pasti jadi lokasi baru ibu kota adalah Kalimantan Timur.

Presiden Joko Widodo membantah pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan Djalil yang menyebutkan bahwa lokasi baru ibu kota negara sudah dipastikan pindah ke Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan Djalil, mengatakan pemerintah akan menyerahkan draf Rancangan Undang-Undang Pertanahan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada akhir September mendatang. Hal tersebut diharapkan mampu mempercepat penyelesaian permasalahan lahan selama ini.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan Djalil, menghadiri rapat koordinasi mengenai rancangan undang-undangan Pertanahan. Ditemui usai rapat, Menteri Sofyan Djalil sempat menjawab berbagai pertanyaan salah satunya soal ibu kota baru.