Sofyan Djalil

Sofyan menegaskan para oknum itu telah diberikan hukuman baik secara administrasi maupun pidana.

Sebagai saksi meringankan, Sofyan Djalil menyebut dirinya akan membela RJ Lino. Menurut Sofyan Djalil mengaku tak habis pikir RJ Lino yang dia anggap mumpuni menjadi pejabat di BUMN malah terjerat kasus korupsi.

Junimart mendesak menteri ATR BPN Sofyan Djalil betul-betul serius menjalankan tugasnya. Tidak hanya menjual program redistribusi tanah dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan komitmen pemerintah dalam memberantas mafia-mafia tanah. Dia meminta aparat kepolisian tak ragu-ragu dalam mengusut para mafia tanah.

Jika kedua regulasi itu selesai, maka pihaknya akan segera menunjuk pengurus bank tanah. Nanti, hadirnya bank tanah dapat menyelesaikan masalah – masalah jangka pendek dan jangka panjang.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Negara (BPN), Sofyan Djalil mengatakan, tak segan-segan akan mempidanakan pegawai BPN yang menjadi bagian dari aksi para mafia tanah.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil mengakui masalah terkait konflik dan sengketa lahan dengan mafia tanah masih banyak yang belum selesai.

Hal itu disampaikan terkait apa yang disampaikan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil soalnya banyaknya anak buahnya terlibat dalam aksi mafia tanah.

Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil mengatakan kelembagaan di Indonesia masih jauh dari kompetitifnes, sehingga perlu diperkuat hingga tingkat desa.

Menteri Agraria, Tata Ruang/ Badan Pertanahan Negara, Sofyan Djalil mengatakan, Bank Tanah akan menyelesaikan berbagai kasus sengketa tanah yang terjadi di Indonesia. Baik sengketa antara lembaga negara atau dengan pihak swasta.

Tax amnesty merupakan kebijakan pemerintah dalam memberikan pengampunan atau penghapusan pajak yang seharusnya terutang kepada Wajib Pajak (WP) tanpa mengenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana perpajakan bagi WP.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BTN) Sofyan Djalil melaporkan, alokasi anggaran Kementerian ATR/BPN tahun anggaran Rp 2022 sebesar Rp 8,3 triliun. Anggaran tersebut rencana dipakai untuk beberapa program, utamanya dalam memberantas praktik penyalahgunaan sertifikat tanah oleh mafia tanah.

Temuan ini didapatkan dalam kasus pemalsuan sertifikat tanah oleh PT Salve Veritate.

Kendati begitu, Kementerian ATR/BPN tetap terus mematangkan pengadaan sertifikat tanah elektronik. Itu diimplementasikan untuk layanan pengecekan status tanah yang seluruhnya kini bisa dilakukan secara virtual.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) Sofyan Djalil mengatakan, penerapan sertifikat tanah elektronik pertama kali akan dijajal untuk aset tanah atau barang milik negara (BMN). Uji coba itu dilaksanakan untuk aset yang dikuasai negara lantaran masyarakat belum yakin dengan kehadiran sertifikat tanah elektronik.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil mengapresiasi beragam prestasi yang diraih PT Perkebunan Nusantara (PTPN) V, di saat perusahaan perkebunan milik negara tersebut memasuki usia perak yakni 25 tahun.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan Djalil menyebut bahwa kehadiran sertifikat elektronik salah satunya akan membantu kasus sengketa tanah. Pasalnya, BPN tidak akan mengeluarkan sertifikat elektronik untuk tanah yang bermasalah.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil mengatakan, Undang-Undang (UU) Cipta Kerja mengatur hak di atas dan di bawah terkait pertanahan. Menurutnya, hal ini belum diatur di UU Pertanahan.

Sebab, BPN turut berperan dalam perubahan nama pada sertifikat tanah atas nama orang tua dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri tersebut.

Saat ini Kementerian ATR/BPN cukup kesulitan untuk melacak para mafia tanah yang telah banyak merugikan masyarakat. Untuk itu, diperlukan terobosan dalam menutup ruang gerak komplotan mafia tanah di Indonesia. Salah satunya dengan melalui pemberlakuan sertifikat-el.