Merdeka.com - Bagi pecinta sepak bola tanah air tentu tak asing mendengar nama Joko Driyono. Pria asal Ngawi yang akrab disapa Jokdri ini telah lama malang melintang menjadi pengurus sepak bola Indonesia di bawah PSSI.

Joko Driyono menjadi salah satu orang yang telah lama menjadi pengurus PSSI. Jika dihitung sejak awal masuk PSSI tahun 1991, Jokdri telah berkarier selama 28 tahun. Dia pun tahu persis pergantian ketua PSSI dari masa ke masa.

Joko Driyono masuk dalam jajaran pengurus induk tertinggi sepak bola Indonesia ini sejak zaman Ketua PSSI ke-11 yakni Azwar Anas yang memimpin sejak tahun 1991 hingga 1999.

Setelah Azwar Anas memimpin selama delapan tahun, ketua umum PSSI pun berganti. Giliran Agum Gumelar memimpin PSSI pada tahun 1999. Agum Gumelar memimpin PSSI selama 4 tahun hingga 2003. Di bawah kepemimpinan Agum, Joko Driyono masih menjadi pengurus PSSI.

Setelah kepemimpinan Agum Gumelar berakhir, giliran Nurdin Halid menjadi Ketua PSSI. Nurdin Halid memimpin PSSI sejak 2003 hingga 2011. Di era Nurdin Halid, Joko Driyono menjadi saksi PSSI dipimpin oleh seorang ketua di balik penjara.

Pada Agustus 2007, Nurdin Halid divonis dua tahun penjara karena kasus korupsi pengadaan minyak goreng. Dia menjalankan organisasi dari balik terali besi. Padahal berdasarkan standar statuta FIFA, seorang pelaku kriminal tidak boleh menjabat sebagai ketua umum sebuah asosiasi sepak bola nasional. Karena alasan tersebut, Nurdin didesak untuk mundur dari berbagai pihak, termasuk dari Wakil Presiden RI saat itu Jusuf Kalla. Hingga Nurdin Halid lengser dari Ketua Umum PSSI, Joko Driyono masih bertahan sebagai pengurus PSSI.

Kali ini giliran Djohar Arifin memimpin PSSI dari 2011 sampai 2015. Perubahan di tubuh PSSI yang diharapkan terjadi setelah era Nurdin Halid, justru semakin kacau dengan hadirnya dualisme kepengurusan yakni Djohar Arifin dan La Nyalla Mattalitti.

PSSI di bawah Djohar juga mengubah format kompetisi yang telah dibentuk PT Liga Indonesia dari Liga Super Indonesia (ISL) menjadi Liga Primer Indonesia (LPI).

La Nyalla pun membentuk PSSI tandingan bernama Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia (KPSI) sebagai respon atas keputusan Djohar Arifin yang kontroversi. Dalam dualisme kepengurusan ini, Joko Driyono ikut dalam rombongan PSSI tandingan di bawah La Nyalla Mattalitti. Sebab saat itu Joko Driyono juga menjabat sebagai CEO PT Liga Indonesia yang merupakan operator Liga Super Indonesia.

Namun saat kongres tahunan PSSI pada bulan Juni 2013 di Jakarta, Jokdri diangkat menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSSI oleh Djohar Arifin.

Setelah Djohar Arifin lengser sebagai Ketua Umum PSSI pada 2015, La Nyalla terpilih sebagai ketua umum yang baru melalui kongres PSSI yang digelar di Surabaya.

Namun PSSI di bawah La Nyalla pun kembali didera masalah. Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi menjatuhkan sanksi administratif terhadap kepengurusan PSSI era La Nyalla. Intervensi pemerintah rupanya diketahui FIFA dan berujung para pembekuan PSSI.Sanksi tersebut membuat tidak ada kompetisi yang bergulir saat itu.

Setelah sanksi pembekuan dicabut dan kembali dipulihkan oleh FIFA, harapan baru muncul kepada sosok ketua umum yang baru Edy Rahmayadi. Jenderal bintang tiga ini terpilih sebagai ketua umum PSSI pada November 2016 dengan Joko Driyono sebagai wakilnya. Pemilihan pengurus PSSI ini merupakan hasil KLB.

Harapan masyarakat kepada Edy Rahmayadi untuk membenahi sepak bola Indonesia rupanya tak seperti dibayangkan. Beragam masalah justru muncul saat Edy memimpin.

Salah satu yang sangat krusial yakni mencuatnya kasus pengaturan skor. Belum lagi buruknya prestasi timnas, dianggap menjadi sebuah kegagalan Edy dalam mengelola PSSI. Hasilnya, gelombang desakan mundur kepada Edy Rahmayadi mulai menggema dari beragam lapisan pecinta sepak bola.

Edy Rahmayadi akhirnya resmi mundur pada saat Kongres tahunan PSSI yang digelar di Bali pada 20 Januari 2019. Mundurnya Edy membuat Joko Driyono naik menjadi Plt Ketua Umum PSSI.

Ramainya kasus pengaturan skor masih terus didengungkan sejumlah pihak. Pihak kepolisian kemudian membentuk Satuan Tugas Antimafia Bola.

Dalam waktu singkat, Satgas Antimafia Bola di bawah komando Brigjen Pol Hendro Pandowo mulai bergerak mengungkap kasus pengaturan skor di tanah air. Hasil penelusuran Satgas mengungkap keterlibatan sejumlah pihak dalam kasus pengaturan skor.

Pihak kepolisian pun menciduk sejumlah pihak mulai dari exco PSSI, Komdis, hingga wasit.

Satgas Antimafia Bola semakin gencar mengusut kasus pengatur skor. Polisi pun sampai melakukan penggeledahan ke kantor PSSI, PT Liga Indonesia hingga apartemen Joko Driyono. Keterlibatan Joko Driyono semakin terkuak saat Satgas berhasil menemukan kejanggalan yakni adanya dokumen Persija Jakarta yang sengaja dihancurkan.

Puncaknya, Joko Driyono ditetapkan menjadi tersangka oleh kepolisian pada Kamis (14/2) lalu. Plt Ketua Umum PSSI itu ditetapkan sebagai tersangka perusakan barang bukti kasus dugaan pengaturan skor sepak bola. Jokdri diduga sebagai aktor intelektual perusakan barang bukti dugaan pengaturan skor dengan memerintahkan tiga orang yang juga menjadi tersangka untuk memasuki ruang komdis yang sudah ditandai dengan police line. Hingga saat ini, Joko Driyono menjadi tersangka ke-15 untuk kasus pengaturan skor.