Merdeka.com - Kementerian Kesehatan berencana akan memberikan booster vaksin bagi masyarakat umum. Hal ini menyusul program booster vaksin yang sudah selesai dilakukan di kalangan nakes beberapa waktu yang lalu.

Namun, rencana ini masih belum final dan menunggu kajian final. Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Prima Yosephine mengatakan, perencanaan vaksinasi booster yang dibayarkan oleh negara terutama menyasar kepada Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.

"Ke depannya, rencana memang kalau kita butuh booster, maka ini hanya akan dijamin menjadi vaksinasi jaminan pemerintah yang kami berikan secara gratis kepada masyarakat adalah kepada yang masuk golongan PBI," kata Prima dalam diskusi Kata Warga tentang Vaksinasi Berbayar pada Rabu, 29 September 2021.

"Di luar PBI, maka ini menjadi vaksin mandiri. Tapi booster ini masih rencana ya, karena semuanya tentu tergantung banyak hal yang mungkin akan dipikirkan untuk memutuskannya."

Ditegaskan Prima, pemberian vaksinasi booster direncanakan akan dilakukan bila vaksinasi COVID-19 nasional minimal sudah memenuhi 70 persen dari 208 juta orang yang ditargetkan pemerintah.

Rencana vaksinasi booster, menurut Prima Yosephine, perlu mendapatkan tinjauan dan rekomendasi dari para ahli di Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI).

"Biasanya kami akan menanyakan kepada kelompok ahli, namanya ITAGI, untuk komite nasional penasihat imunisasi. Nanti, mereka tentu akan memberikan rekomendasi kapan sebaiknya waktu untuk mem-booster," terangnya.

Selain itu, perlu juga studi seberapa besar kebutuhan vaksinasi booster bagi masyarakat umum. Ini dibutuhkan untuk menetapkan kriteria masyarakat dan waktu yang paling tepat untuk mendapatkan booster tersebut.

"Seperti studi vaksin Sinovac yang dilakukan di Bandung soal yang vaksinasi tenaga kesehatan itu menurun setelah 6 bulan divaksinasi lengkap. Kita bisa juga saja menggunakan studi vaksin yang menggunakan jenis vaksin yang sama dari negara-negara lain," imbuh Prima.

Prima menegaskan jika kebijakan ini harus hati-hati dan cermat. Dia menjelaskan jika program ini dibutuhkan studi yang komprehensif seperti membandingkan data luar negeri untuk dijadikan pembanding.

Sumber: Liputan6.com
Reporter: Fitri Haryanti Harsono