Merdeka.com - Stunting menjadi salah satu masalah yang fokus diatasi oleh pemerintah. Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu memasang target stunting harus turun ke angka 14 persen pada 2024.

Stunting adalah masalah kurang gizi dan nutrisi kronis yang ditandai tinggi badan anak lebih pendek dari standar anak seusianya. Beberapa di antaranya mengalami kesulitan dalam mencapai perkembangan fisik dan kognitif yang optimal seperti lambat berbicara atau berjalan, hingga sering mengalami sakit.

Ketua Umum Indonesia Healthcare Forum (IndoHCF), Dr dr Supriyantoro, Sp.P, MARS, mengatakan kasus stunting atau kegagalan tumbuh kembang anak akibat malnutrisi kronis di Indonesia menjadi pekerjaan besar pemerintah. Apalagi target Presiden Jokowi cukup ambisius yakni 14 persen pada 2024 mendatang.

Data Riskesdas Angka Stunting pada 2018 30,8 Persen

Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dari Kemenkes menunjukkan, prevalensi balita stunting di tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 30,8 persen, dari sebelumnya 37,2 persen pada Riskesdas 2013. Namun demikian, angka 30,8 persen tersebut berarti satu dari tiga balita mengalami stunting.

Dia mengatakan, Indonesia merupakan negara dengan beban anak stunting tertinggi ke-2 di Kawasan Asia Tenggara dan ke-5 di dunia.

"Stunting tidak hanya dialami keluarga miskin, tapi juga mereka yang berasal dari keluarga mampu. Stunting tidak hanya mengganggu pertumbuhan fisik, tapi juga terganggunya perkembangan otak," katanya dalam acara Temu Pakar bertema 'Strategi Penurunan Stunting dari Hulu-Hilir Secara Komprehensif' di Raffles Hotel Jakarta.

Penyebab Stunting Masih Tinggi

Menurutnya, penyebab masih tingginya angka stunting di Indonesia sangat kompleks. Salah satunya kurangnya informasi kepada masyarakat tentang pentingnya memperhatikan asupan gizi dan kebersihan diri pada ibu hamil dan anak di bawah usia dua tahun.

Selain itu kurangnya pengetahuan tentang kesehatan dan gizi seimbang serta pemberian ASI yang kurang tepat.

Masalah Stunting Butuh Peran Aktif Semua Pihak

Upaya pencegahan dan penurunan angka stunting di Indonesia bukan hanya menjadi urusan pemerintah. Seluruh elemen bangsa harus terlibat dan berperan aktif dalam memerangi stunting di Indonesia.

"Pencegahan stunting dilakukan dengan upaya mengawal 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) dengan program pemberian makan bayi dan anak (PMBA) termasuk ASI Eksklusif, makanan pendamping ASI, dan menyusui sampai 2 tahun atau lebih. Pekerjaan rumah ini tidak bisa dikerjakan sendiri oleh pemerintah. Butuh kerjasama lintas sektor untuk mencapai target tersebut. Istilahnya konvergensi atau keroyokan," katanya.

Selain itu, diperlukan analisis dan pendekatan gizi kesehatan masyarakat secara komprehensif untuk dapat secara efektif merancang program yang berbasis evidence dan berfokus pada pencegahan. Program tersebut, kata dia, perlu keterlibatan seluruh stakeholders dan sifatnya harus memberdayakan masyarakat.

Stunting Tak Bisa Dipandang Sepele

Menurut Supriyantoro, persoalan stunting tidak bisa dipandang sepele. Anak dengan kondisi stunting cenderung memiliki tingkat kecerdasan yang rendah. Tidak hanya itu, pada usia produktif, individu yang pada saat balita dalam kondisi stunting berpenghasilan 20 persen lebih rendah.

Kerugian negara akibat stunting diperkirakan mencapai sekitar Rp300 triliun per tahun. Stunting pun dapat menurunkan produk domestic bruto negara sebesar 3 persen. Hal ini akibat kondisi gagal tumbuh yang dialami anak stunting, yang mempengaruhi perkembangan fisik dan kognitifnya sehingga berakibat pada tingkat kecerdasannya serta mudah terserang penyakit tidak menular ketika dewasa. Anak yang mengalami stunting berpotensi kehilangan produktifitas ketika dewasa.

"Kami tidak ingin anak-anak Indonesia kalah bersaing dengan anak-anak negara lain. Kami ingin mereka menjadi manusia yang maju dan unggul. Indonesia sendiri telah memasuki Era Revolusi Industri 4.0. Jika tidak didukung sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, maka sulit rasanya Indonesia mampu meningkatkan daya saing," katanya.