Saleh Partaonan Daulay

Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay mewanti-wanti sebelum pintu amandemen dibuka, sebaiknya seluruh kekuatan politik, akademisi, tokoh masyarakat, agama dari berbagai elemen harus turut dilibatkan dalam perumusannya.

"Penolakan itu ekspresinya macam-macam ada yang mengibarkan bendera putih, ada yang mencoba melakukan upaya bunuh diri, kemudian ada ekspresi-ekspresi lain, yang dalam bentuk penolakan di media sosial dan seterusnya," sebutnya.

Meski angka kasus Covid-19 dan tingkat hunian rumah sakit telah mengalami penurunan, tetapi pergerakannya masih sangat lambat.

"Perubahan iklim itu memang nyata. Dan dampaknya juga pasti akan dirasakan oleh seluruh dunia," ucapnya.

Saleh menegaskan, pemerintah hingga sekarang masih bekerja keras menangani pandemi. Menurutnya, sangat terlihat pemerintah bekerja dengan sungguh-sungguh

Saleh mendorong pemerintah mengalokasikan tambahan dana pada kelompok riset vaksin Merah Putih.

Saleh menuturkan, data penerima BSU yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan pada tahun lalu tidak semuanya akurat.

Pemerintah belum juga memutuskan kebijakan PPKM Darurat. Sementara kebijakan ini akan berakhir hari ini (20/7). Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Daulay mengatakan, apakah diperpanjang atau tidak, pemerintah harus fokus pada kebijakan memutus penyebaran Covid-19.

"Keputusan Presiden untuk membatalkan vaksinasi berbayar individu perlu didukung dan diapresiasi. Itu menunjukkan bahwa presiden mendengar saran dan masukan dari masyarakat. Oleh karena itu, kementerian kesehatan dan pihak terkait lainnya diminta untuk segera menindaklanjuti kebijakan presiden tersebut."

Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh P Daulay menilai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Pulau Jawa dan Bali sejak 3 Juli 2021 belum efektif mengendalikan Covid-19. Penilaian ini berdasarkan hasil evaluasi terhadap sarana dan prasarana kesehatan.

"(Sepupu) Di bekasi meninggal memang tidak ada tempat untuk merawat. Saya sudah hubungi rumah sakit. Saat itu masih diupayakan antrean di RS Sulianti Saroso tapi sampai meninggal tidak dapat pelayanan. Meninggal di rumah," ujar Saleh saat rapat, Selasa (14/7).

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PAN Saleh Daulay mengusulkan pemerintah membatalkan kebijakan vaksin gotong royong untuk dijual kepada individu. Tidak hanya ditunda untuk sementara waktu. Saleh mengusulkan Peraturan Menteri Kesehatan No.19/2021 direvisi dengan semangat awal vaksinasi gratis.

Masyarakat seharusnya tidak dipungut biaya untuk melakukan vaksinasi. Politikus PAN ini khawatir terjadi komersialisasi vaksin.

Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mendesak pemerintah segera bertindak menangani kelangkaan oksigen di rumah sakit. Menurut Saleh, Oksigen saat ini adalah kebutuhan utama dalam penanganan pasien Covid.

PAN mengakui apa yang dilakukan Guspardi merupakan sebuah kesalahan karena tidak mengikuti protokol yang ada. PAN menyampaikan permintaan maaf kepada publik atas tindakan Guspardi.

Anggota Komisi IX DPR RI itu mengatakan, ada banyak kalangan yang menilai kebijakan yang diambil pemerintah cenderung hanya berganti nama dan istilah namun pada tataran praktis, kebijakan itu tidak mampu menjawab persoalan yang ada.

Saleh pun mempertanyakan pemerintah tidak mau mencoba kebijakan lockdown. Kata dia, bila tidak bisa lockdown total, setidaknya lockdown akhir pekan. Atau mungkin bisa dikombinasikan antara PPKM darurat dengan lokcdown akhir pekan.

Sumber masuknya Ivermectin, kata Saleh, jadi persoalan belakangan. Dia bilang, kalau bermanfaat tidak ada masalah.

PAN meminta Kemenag menjelaskan langkah apa saja untuk mengupayakan haji 2021 terlaksana.

Partai Amanat Nasional ingin mengusung kader sendiri sebagai calon presiden 2024. Ketua Umum Zulkifli Hasan menyebut nama Ketua Dewan Kehormatan Soetrisno Bachir sebagai bakal calon presiden.