Saleh Partaonan Daulay

Kalung tersebut dikatakan terbuat dari bahan Eucalyptus yang mampu membunuh virus Corona. Namun, virus Corona yang dimaksud bukan virus SARS-CoV-2 penyebab penyakit Covid-19. Karena itu, belum bisa diklaim sebagai antivirus Corona.

Anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi langkah pemerintah menghentikan sementara program kartu prakerja. Menurutnya, penghentian ini sudah sesuai harapan publik sekaligus jadi bahan evaluasi total program semi bansos tersebut.

"Benar bahwa penyerapan anggaran di kementerian kesehatan belum maksimal. Tetapi bukan sebesar 1,53 persen. Penyerapannya, jauh di atas angka tersebut. Komisi IX juga mempersoalkan penyerapan anggaran kemenkes. Tetapi data yang dipaparkan kepada kami, jauh berbeda dari apa yang disebutkan presiden,” katanya di Jakarta,

"Implikasinya kan luas. Termasuk pada tingkat ekonomi masyarakat. Presiden juga khawatir betul dengan tingkat pengangguran yang semakin tinggi," ucapnya.

"Kalau mau lihat jejak digitalnya, F-PAN sejak awal sudah menyampaikan hal itu. Waktu itu, kami merasakan ada sesuatu yang tidak lengkap di dalam RUU tersebut,"

"Lagian apa saja sih yang harus diperiksa langsung oleh presiden di daerah? Apa tidak bisa diwakilkan kepada bupati dan gubernur? Atau apakah kalau sudah diperiksa presiden semuanya akan beres?" ucapnya.

"Pembuatan UU akan berjalan dengan baik jika ada kesepakatan antara pemerintah dan DPR. Jika sejak awal sudah ada satu pihak yang meminta ditunda, berarti pembahasannya tidak akan berjalan mulus,"

"Pilkada kemarin adalah pilkada paling panas se-Indonesia. Banyak harapan disematkan ke pundak Anies. Tetapi setelah menjabat ini, biasa-biasa saja. Tidak ada yang bisa membuat pendukungnya dulu berbangga," kata dia.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti program Pemulihan Ekonomi Nasional yang rentan dikorupsi.

Percepatan pemberian izin edar dilakukan berdasarkan skema Emergency Use Authorization (EUA), mempertimbangkan risk and benefit, serta dilakukan peninjauan kembali jika ditemukan data baru.

Pemerintah dianggap mengabaikan lembaga legislatif dan yudikatif dalam memutuskan menaikkan iuran BPJS di tengah pandemi Covid-19

Wakil Ketua Fraksi PAN Saleh Daulay mengklaim hampir semua fraksi mendesak TAP MPRS XXV/1966 tentang pembubaran PKI dicantumkan dalam RUU Haluan Ideologi Pancasila. Saleh menyebut, TAP MPRS itu disuarakan hampir semua fraksi di DPR sebagai pertimbangan RUU dalam rapat Baleg.

Anggota Komisi IX Saleh Partaonan Daulay menyesalkan keluarnya Perpres 64/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam perpres itu, pemerintah kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

Anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay menegaskan bahwa perusahaan wajib memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada karyawan.

Ketua DPP PAN Saleh Daulay menyebut, hubungan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dengan Hanafi Rais baik. Saleh bilang, Zulkifli menyayangi dan kerap memuji Hanafi Rais dalam berbagai kesempatan.

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengingatkan Presiden Joko Widodo bahwa pengelolaan sektor kesehatan belum maksimal. Menurut IDI, Presiden Jokowi baru menyasar kuratif, belum menyentuh aspek promotif, preventif, dan rehabilitatif.

Anggota Komisi IX Saleh Daulay curiga kepada Mensos yang dianggap ingin mendapatkan poin lebih di mata presiden.

Sehan Landjar mengungkapkan, warganya mulai mengeluh kehabisan beras. Bahkan ada warga yang meminta BLT diganti dengan beras lima kilogram saja.

Saleh mengatakan kalau bantuan ventilator tersebut dibeli, maka tak ada salahnya bagi Indonesia untuk mencari ke negara lain.

Anggota Komisi IX DPR RI ini menerangkan, program kartu prakerja sebaiknya dijadikan jaring pengaman sosial. Atau ditukar menjadi program bantuan sosial.