Saleh Partaonan Daulay

Ketua Fraksi PAN DPR Saleh Partaonan Daulay menyebut pencabutan itu langkah konkret yang diambil presiden dalam meredam perdebatan dan polemik yang muncul di tengah masyarakat.

"Mestinya yang bertanggung jawab mengatur seluruh pertemuan dan perjalanan presiden yaitu protokolernya,"

Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Daulay mengatakan, PAN tetap dalam sikap menolak revisi UU Pemilu.

Survei Indikator Politik Indonesia menyebut banyak pendukung Prabowo-Sandi di Pemilu 2019 menolak vaksinasi Covid-19. Sebab itu, Pemerintah disarankan menampilkan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno ke publik saat mengikuti program vaksinasi.

Saleh meminta pemerintah memberikan perhatian serius terhadap survei tersebut.

Saat ini, PAN masih konsentrasi untuk melakukan konsolidasi nasional. Masih sibuk menggelar musyawarah wilayah, daerah hingga Februari ini.

"Menurut saya, urgensi perubahan UU ITE ini juga sudah dirasakan oleh semua fraksi yang ada. Jadi, kalau nanti ada usulan itu, diyakini akan disetujui mayoritas fraksi," katanya.

Rapat sempat berjalan dengan penjelasan Dante mengenai penambahan anggaran Kementerian Kesehatan untuk penanganan Covid-19. Namun, saat tanya jawab ada beberapa anggota yang protes.

Padahal, saat ini masih diberlakukan moratorium pengiriman PMI ke beberapa negara, khususnya di Timur Tengah. Saleh bilang, jika pemberangkatan PMI ilegal ini dibiarkan akan berbahaya.

Politisi PAN itu menyoroti beberapa hal. Pertama, pemerintah harus mampu memberikan pengertian secara rinci terhadap jenis vaksin yang saat ini beredar dan beberapa sudah dipesan Indonesia, seperti Sinovac, Pfizer, AstraZeneca dan lainnya.

Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bisa segera mengatasi masalah keterbatasan rumah sakit dan ketersediaan tenaga medis di Indonesia.

Ia meminta BPOM tetap independen dalam masalah izin edar vaksin. Jangan gegabah hanya lantaran pemerintah telah menetapkan vaksinasi bakal dilakukan pada 13 Januari mendatang.

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Daulay mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo yang menggratiskan vaksin Covid-19 untuk masyarakat. Saleh mengatakan, hal ini menjadi tanda keseriusan pemerintah memutus rantai penyebaran virus Corona.

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Daulay mengatakan, DPR dalam rapat dengan Kementerian Kesehatan telah mendorong agar vaksin Covid-19 digratiskan. Sebab, skema yang disiapkan saat ini dimana 70 persen vaksin mandiri dan 30 persen dibiayai pemerintah dinilai belum berimbang.

Pemerintah juga diminta melakukan distribusi vaksin ke seluruh Indonesia dengan aman.

Saleh mengatakan, terpaparnya Anies adalah peringatan bahwa corona tidak mengenal kelas sosial. Virus asal Wuhan itu bisa menempel kepada para pejabat tinggi setingkat gubernur, wakil gubernur maupun sekretaris daerah.

Kalung tersebut dikatakan terbuat dari bahan Eucalyptus yang mampu membunuh virus Corona. Namun, virus Corona yang dimaksud bukan virus SARS-CoV-2 penyebab penyakit Covid-19. Karena itu, belum bisa diklaim sebagai antivirus Corona.

Anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi langkah pemerintah menghentikan sementara program kartu prakerja. Menurutnya, penghentian ini sudah sesuai harapan publik sekaligus jadi bahan evaluasi total program semi bansos tersebut.

"Benar bahwa penyerapan anggaran di kementerian kesehatan belum maksimal. Tetapi bukan sebesar 1,53 persen. Penyerapannya, jauh di atas angka tersebut. Komisi IX juga mempersoalkan penyerapan anggaran kemenkes. Tetapi data yang dipaparkan kepada kami, jauh berbeda dari apa yang disebutkan presiden,” katanya di Jakarta,

"Implikasinya kan luas. Termasuk pada tingkat ekonomi masyarakat. Presiden juga khawatir betul dengan tingkat pengangguran yang semakin tinggi," ucapnya.