Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero), Irfan Setiaputra, memastikan bahwa Garuda Indonesia terus memberikan perhatian penuh terhadap hal tersebut.
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) siap menyebarkan aplikasi Program Pengungkapan Sukarela (PPS) pada akhir tahun 2021. Penyebaran ini dilakukan agar wajib pajak bisa segera memanfaatkan pada awal tahun.
Pemerintah baru saja merilis Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022. Di dalam Perpres tersebut salah satunya memuat target penerimaan cukai, termasuk atas produk plastik dan minuman bergula dalam kemasan.
Pemerintah berencana akan menambah tempat karantina bagi warga negara Indonesia (WNI) atau turis yang kembali ke Indonesia setelah melakukan perjalanan luar negeri. Penambahan ini, menjadi opsi melihat beberapa hari terakhir, terjadi jumlah peningkatan WNI ke luar negeri.
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo mengatakan, terdapat dua strategi dilakukan DJP dalam mengamankan target penerimaan tahun ini. Pertama, pengawasan terhadap sektor ekonomi yang mulai pulih kegiatan usahanya.
Kementerian Keuangan telah menyelesaikan payung hukum dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai tarif cukai hasil tembakau di 2022. Penyelesaian PMK kenaikan cukai rokok tersebut bersamaan dengan PMK yang mengubah skema tarif cukai untuk hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL).
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tengah mempersiapkan sistem untuk integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP menjadi nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) NPWP. Menurutnya, penyesuaian sistem tersebut pada akhirnya juga termasuk dalam implementasi sistem administrasi perpajakan baru, yaitu core tax system pad
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mencatat, realisasi subsidi energi hingga November 2021 mencapai Rp102,5 triliun, atau setara dengan 92,7 persen dari pagu anggaran tahun ini. Posisi ini bahkan naik 15,7 persen dari Rp88,6 triliun pada periode sama 2020.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati tengah mewaspadai penyebaran virus Covid-19 varian baru yaitu omicron. Sebab, penyebaran varian ini tidak hanya terjadi di luar negeri saja, melainkan sudah terdeteksi masuk ke Indonesia.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mencatat, realisasi belanja negara sampai dengan akhir November 2021 mencapai Rp2.310,4 triliun, atau sekitar 84 persen dari pagu Rp2.750 triliun. Posisi belanja ini naik tipis 0,1 persen dibandingkan posisi periode sama tahun lalu sebesar Rp2.308,2 triliun.
Kementerian Keuangan melaporkan realisasi pendapatan negara sampai akhir November 2021 mencapai Rp1.699,4 triliun, atau sekitar 97,5 persen dari total pagu Rp1.743,6 triliun. Posisi penerimaan ini pun tumbuh jika dibanding periode sama tahun lalu sebesar Rp1.423,1 triliun.
Kementerian Keuangan mencatat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp611 triliun hingga November 2021, atau 3,63 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit ini lebih rendah jika dibandingkan periode sama tahun lalu tercatat sebesar Rp885,1 triliun.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mencatat, realisasi pencairan anggaran program pemulihan ekonomi nasional mencapai Rp533,60 triliun sampai dengan 17 Desember 2021. Angka ini setara dengan 71,6 persen dari pagu sebesar Rp744,77 triliun.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati optimistis, pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV-2021 bisa di atas 5 persen. Dengan demikian, ekonomi sepanjang tahun diprediksi tumbuh antara 3,5 hingga 4 persen.
PT Garuda Indonesia (Persero) memastikan penerbangan rute internasional dipangkas di 2022. Ini setelah beberapa penerbangan ke luar negeri tidak menguntungkan dari sisi pendapatan kinerja perseroan.
PT Garuda Indonesia (Persero) berhasil mencatatkan pertumbuhan angkutan lalu lintas kargo internasional hingga 89,66 persen pada kuartal III-2021 dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
Selama ini cukai rokok menjadi penyumbang terbesar dalam penerimaan cukai negara. Bea cukai mencatat kontribusi rokok mencapai 96 persen.
Dia mengatakan, sebagai CEO, Direktur Utama, dan Presiden Direktur perusahaan harus mampu menciptakan dan menerapkan strategi, inovasi, adaptasi dan kolaborasi. Para pemimpin juga harus peka terhadap perubahan dan dapat memetakan peluang untuk dimaksimalkan.
Garuda Indonesia awalnya berencana melakukan penerbangan ke Arab Saudi pada 23 Desember 2021. Namun, setelah berkomunikasi dengan Kementerian Agama, maka diputuskan untuk melakukan penundaan.
PT Garuda Indonesia (Persero) tercatat sudah mengurangi jumlah karyawan sebanyak 39,56 persen sejak periode Januari 2020 sampai November 2021. Adapun dari total 7.891 pegawai, saat ini menjadi 5.400 pegawai. Artinya lebih dari 2.491 karyawan telah dipangkas oleh manajemen maskapai pelat merah ini.