Pramono Anung

Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto mengatakan, saat ini persepsi korupsi Indonesia berada di zona merah atau peringkat 89 di dunia. Peringkat tersebut kalah di bawah Malaysia, Brunei Darussalam dan Singapura.

"Masih dalam proses pembahasan," kata Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono saat dikonfirmasi.

Jokowi Tunggu Sidang DKPP untuk Keluarkan SK Pemberhentian Wahyu Setiawan. Meski Wahyu secara terbuka telah mengundurkan diri sebagai anggota KPU, Pramono mengatakan Jokowi ingin menghargai proses yang tengah dilakukan DKPP. SK Pemberhentian Wahyu Setiawan baru akan diterbitkan setelah DKPP mengumumkan hasil sidang.

Menurut dia, pihaknya hingga kini masih melakukan pembersihan di lokasi terdampak banjir. Sebab, hampir 75 persen wilayah Bekasi tergenang air akibat banjir awal 2020.

Pramono menyebut dua perpres itu nantinya tidak akan bertentangan dengan UU Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK. Sehingga, Pramono menuturkan perlunya pimpinan KPK dilibatkan dalam penyusunan perpres.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan kunjungan Presiden Joko Widodo atau Jokowi ke Natuna, untuk menegaskan bahwa kedaulatan Indonesia tidak boleh diganggu. Menurut dia, Jokowi memberi perhatian serius terhadap masalah yang terjadi di perairan laut Natuna.

Menurut dia, OTT perdana yang dilakukan Ketua KPK Firli Bahuri juga menjadi bukti bahwa lembaga antirasuah itu masih mempunyai kekuatan. Meski, berdasarkan UU Nomor 19 tahun 2019, Pimpinan KPK harus mendapat izin dari dewan pengawas sebelum melakukan penyadapan.

Pramono menegaskan, pemerintah Indonesia menghormati proses peradilan yang dilakukan Pengadilan Manchester terhadap Reynhard. Pemerintah, kata dia, juga sangat prihatin terhadap kondisi psikologis korban pemerkosaan Reynhard Sinaga.

Presiden Joko Widodo menugaskan Sekretaris Kabinet Pramono Anung merumuskan Instruksi Presiden (Inpres) tentang contingency plan menghadapi bencana alam. Inpres ini nantinya menjadi panduan bagi pemerintah daerah untuk menyiapkan rencana kontijensi sebelum bencana terjadi.

Pramono mengklaim pemerintah tidak berniat untuk melemahkan KPK. Justru berharap lembaga antirasuah semakin kuat.

Luhut Binsar Pandjaitan membantah tuduhan kubu Bambang Soesatyo (Bamsoet) bahwa dirinya menekan pengurus DPD (dewan pimpinan daerah) untuk mendukung bakal calon ketua umum, Airlangga Hartarto.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengemukakan bahwa Pegawai Negeri Sipil atau PNS berpotensi mendapatkan sanksi jika ikut Reuni Akbar 212. Acara reuni tersebut rencananya digelar di kawasan Monas, Jakarta, Senin (2/12) mendatang.

Para mantan menteri dan wakil menteri dikabarkan akan masuk dalam jajaran petinggi BUMN. Siapa saja mereka

Moeldoko masih enggan berkomentar lebih jauh soal tugas apa yang akan diembankan kepada 3 mantan menteri Kabinet Kerja itu.

Kemudian pekerjaan lain yang perlu diperhatikan adalah masalah listrik. Menurut Arya, masih banyak di daerah-daerah yang kerap kali mengalami pemadaman listrik.

Menurutnya, pencegahan tindakan radikal tidak bisa menggunakan pendekatan keamanan saja. Melainkan harus masuk melalui pendidikan dan sosial.

Moeldoko menyebut usulan penambahan masa jabatan presiden bisa datang dari mana saja. Bisa dari partai politik maupun publik.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, berencana akan merombak jajaran direksi dan komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN. Perombakan itu, nantinya akan dilakukan setelah dirinya pulang kunjungan kerja dari Korea Selatan.

Di tengah polemik staf khusus Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga menunjuk delapan staf khusus untuk membantunya menjalankan tugas.

Pramono menyebut, Jokowi merupakan Presiden yang dipilih rakyat setelah reformasi. Karena itu, dia yakin Jokowi tetap mempertahankan UUD 1945 hasil amandemen pertama yang menjelaskan tentang masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden lima tahun.