Pramono Anung

Luhut Binsar Pandjaitan membantah tuduhan kubu Bambang Soesatyo (Bamsoet) bahwa dirinya menekan pengurus DPD (dewan pimpinan daerah) untuk mendukung bakal calon ketua umum, Airlangga Hartarto.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengemukakan bahwa Pegawai Negeri Sipil atau PNS berpotensi mendapatkan sanksi jika ikut Reuni Akbar 212. Acara reuni tersebut rencananya digelar di kawasan Monas, Jakarta, Senin (2/12) mendatang.

Para mantan menteri dan wakil menteri dikabarkan akan masuk dalam jajaran petinggi BUMN. Siapa saja mereka

Moeldoko masih enggan berkomentar lebih jauh soal tugas apa yang akan diembankan kepada 3 mantan menteri Kabinet Kerja itu.

Kemudian pekerjaan lain yang perlu diperhatikan adalah masalah listrik. Menurut Arya, masih banyak di daerah-daerah yang kerap kali mengalami pemadaman listrik.

Menurutnya, pencegahan tindakan radikal tidak bisa menggunakan pendekatan keamanan saja. Melainkan harus masuk melalui pendidikan dan sosial.

Moeldoko menyebut usulan penambahan masa jabatan presiden bisa datang dari mana saja. Bisa dari partai politik maupun publik.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, berencana akan merombak jajaran direksi dan komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN. Perombakan itu, nantinya akan dilakukan setelah dirinya pulang kunjungan kerja dari Korea Selatan.

Di tengah polemik staf khusus Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga menunjuk delapan staf khusus untuk membantunya menjalankan tugas.

Pramono menyebut, Jokowi merupakan Presiden yang dipilih rakyat setelah reformasi. Karena itu, dia yakin Jokowi tetap mempertahankan UUD 1945 hasil amandemen pertama yang menjelaskan tentang masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden lima tahun.

Istana Sebut Ada Mekanisme Khusus Bagi ASN Bila Mau Kritik Pemerintah. Pramono mengatakan, pemerintah sama sekali tidak alergi terhadap kritik. Bahkan, kritik diklaim sebagai obat kuat bagi pemerintah.

Tak Ada Perwakilan PBB dan Hanura di Lingkaran Jokowi, Ini Kata Istana. Pramono menegaskan, penunjukan menteri, wakil menteri dan staf khusus merupakan hak prerogatif Presiden. Tidak ada pihak yang bisa mengintervensi penunjukan pembantu Kepala Negara.

Politikus PDIP ini menegaskan, Jokowi menjaring para staf khususnya dengan pertimbangan kapasitas dan kredibilitas.

Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan, dan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti juga dikabarkan akan masuk BUMN. Meski demikian, Staf Khusus Bidang Komunikasi Menteri BUMN Arya Sinulingga tak banyak bicara mengenai hal itu.

Seskab Sebut Gaji Stafsus Milenial Rp51 Juta Wajar karena Setara Eselon I. Mantan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan ini mengatakan, staf khusus sudah mendapat tugas dari Presiden. Namun, penyelesaian tugas tersebut tidak harus dilakukan di kantor.

Menurut Pramono, sudah saatnya internal Pertamina dibenahi secara total. Bila tidak dilakukan pembenahan maka impor minyak semakin besar sehingga berkontribusi meningkatkan defisit transaksi berjalan.

Staf Khusus Bidang Komunikasi Menteri BUMN Arya Sinulingga turut berkomentar mengenai kabar penunjukan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara sebagai Direktur Utama PT PLN. Menurutnya, hingga saat ini belum ada surat keputusan yang diberikan pihak Istana kepada Kementerian BUMN.

Seskab Bantah Humphrey Soal Calon Menteri Setor Rp500 M ke Parpol. Mantan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan ini menyebut Jokowi tidak serampangan dalam memilih calan pembantunya. Bahkan, bakal calon menteri yang diusulkan partai tak semuanya diterima.

Rudiantara adalah Menkominfo periode 2014-2019. Sebelum menjadi Menkominfo, Rudiantara pernah menjadi Wakil Dirut PT PLN pada 2008-2009 lalu.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk mengembalikan seluruh kewenangan perizinan investasi dari kementerian kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Langkah ini diharapkan agar tidak ada tumpang tindih dan memberikan kemudahan dalam berusaha.