Zulkifli Hasan soal Reshuffle Kabinet: Kita Nggak Boleh Ikut Campur
Merdeka.com - Isu reshuffle kabinet kembali mengemuka dalam beberapa hari terakhir. Partai Amanat Nasional (PAN) menjadi salah satu partai yang disebut-sebut akan masuk dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menanggapi isu ini, Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan (Zulhas) enggan berbicara banyak. Menurutnya, perombakan menteri atau kabinet menjadi urusan atau hak prerogatif Presiden.
"Itu urusan Pak Presiden, bukan urusan saya," tegas Zulhas seusai bertemu Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di Loji Gandrung, Senin (28/3).
Zulhas menyampaikan, sebagai Wakil Ketua MPR, dirinya sangat paham bahwa reshuffle kabinet itu sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden.
"Saya ini kan Ketua MPR, jadi ngerti. Itu hak prerogatif Presiden, kita nggak boleh ikut campur urusan itu," tandasnya.
Tak Beri Jawaban
Saat disinggung tentang nama-nama yang akan mengisi kabinet baru, Zulhas pun tidak mau memberi jawaban. Begitu juga saat ditanyakan apakah ada kader PAN yang diajukan ke Presiden, Zulhas pun enggan menyampaikannya.
Isu pergantian pembantu Presiden Jokowi bukan kali pertama. Sejak Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan bergabung ke koalisi pemerintahan, Agustus 2021, kabar reshuffle berulang kali mengemuka.
Partai bentukan Amien Rais itu menyatakan dukungannya ke pemerintah melalui Rakernas II PAN, 31 Agustus 2021 lalu.
(mdk/yan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi akan melantik Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto sebagai Menko Polhukam.
Baca SelengkapnyaPratikno membantah Jokowi akan melakukan perombakan atau reshuffle kabinet.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan, bila ada kebutuhan perubahan kabinet, dirinya akan melakukan reshuffle.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Presiden Jokowi mengirim Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ke Brazil di tengah isu reshuffle kabinet.
Baca SelengkapnyaKabar tersebut diungkap Mahfud MD yang menyebut ada kehangatanyang hilang dalam Kabinet Indonesia Maju
Baca SelengkapnyaAri menegaskan Presiden Jokowi saat ini tengah fokus menyelesaikan pekerjaannya.
Baca SelengkapnyaHasto menduga terjadi fragmentasi atau perpecahan di jajaran menteri KIM.
Baca SelengkapnyaKetua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) diusulkan memimpin koalisi besar Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnyalkifli Hasan sepakat dengan Jokowi bahwa tidak ada aturan yang melarang pejabat negara untuk memihak dan berkampanye.
Baca Selengkapnya