Merdeka.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengatakan partainya tak memiliki masalah dengan PDI Perjuangan yang merupakan sama-sama partai pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Hal ini menanggapi perang komentar antara kader PAN dan PDI Perjuangan.

Zulkifli mengatakan, dirinya telah melakukan komunikasi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Sekjen Hasto Kristyanto dan Wasekjen Ahmad Basarah. Ini, kata dia, membuktikan tak ada hubungan yang memanas antara kedua partai.

"PAN sama PDIP itu enggak ada apa-apa, mesra-mesra, saya telepon dengan Pak Basarah, Pak Hasto, kemarin sama Mbak Mega enggak ada masalah," kata Zulkifli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/7).

Zulkifli membantah partainya sering berbeda pendapat dengan partai politik pendukung pemerintah terutama soal RUU Pemilu dan Perppu Ormas. Zulkifli menjelaskan, partainya hanya mengkritik bukan berbeda sikap.

"Kita kalau mengkritisi itu bukan berarti belum tentu beda dengan pemerintah. Ini harus diluruskan," ujarnya.

Terkait RUU Pemilu, Zulkifli mengatakan, PAN berbeda sikap dengan pemerintah yang ingin ambang batas pencalonan presiden tetap 20/25 persen karena tak ingin mengaitkannya dengan Pilpres 2019. Menurut dia, RUU Pemilu berkaitan dengan nasib partai politik bukan dikaitkan dengan kepentingan Pilpres 2019.

"Lah ini kan menyangkut masing-masing nasib partai. Kalau nasib partai tentu partai akan berjuang. Tidak ada kaitannya dengan Bapak Presiden. Enggak ada kaitannya dengan Pilpres ini. Ini kaitan dengan kepentingan partai masing-masing," ujarnya.

Sementara itu, Zulkifli mengatakan terkait Perppu Ormas, partainya tak berada dalam posisi menyetujui atau menolak. Sebab, persetujuan atau menolak menjadi keputusan dari DPR bukan dari partainya.

"Ya jadi jangan semua kalau kita memberikan saran 'oh ini melawan atau beda dengan pemerintah'. Enggak," ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyindir sikap Partai Amanat Nasional (PAN) yang dianggap tidak sepenuhnya mendukung pemerintahan Jokowi-JK. Padahal, PAN sudah menyatakan berkoalisi dengan pemerintahan Jokowi, serta diberikan satu kursi menteri dalam Kabinet Kerja. Lantas, Hasto meminta PAN keluar dari koalisi pemerintahan.

Menanggapi pernyataan Hasto, Sekretaris Fraksi PAN di DPR Yandri Susanto mengatakan, partainya berkoalisi dengan Jokowi sebagai kepala pemerintahan, bukan dengan PDIP. Ia tak mempermasalahkan jika Jokowi mengeluarkan kadernya yang duduk di kursi kabinet kerja.