Merdeka.com - Kuasa Hukum Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical), Yusril Ihza Mahendra meminta KPU mematuhi putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dalam putusan itu, pengadilan menyatakan kepengurusan Golkar kembali ke Munas Riau tahun 2009, Ketua umum Ical dan Sekjen Idrus Marham.

"KPU harus menaati putusan PN Jakut. Karena putusan pengadilan itu tidak ada bedanya dengan putusan provisi, putusan sela maupun putusan akhir, semuanya putusan pengadilan wajib ditaati oleh semua pihak," kata Yusril di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Senin (1/6).

Yusril memaparkan tidak benar jika argumen KPU yang mengatakan bahwa yang diakui KPU adalah Surat Keputusan (SK) Menkum HAM yang sahkan Golkar kubu Agung Laksono. Oleh sebab itu, menurut dia, yang berhak atas pilkada serentak tahun ini yakni kepengurusan Golkar Munas Riau pimpinan Ical dan Agung Laksono sebagai salah satu wakil ketua umum.

"Hari ini lebih tegas. PN Jakut menyatakan bahwa mencegah kevakuman kepemimpinan Partai Golkar, misalnya dalam menentukan pilkada akan datang ini, atau melakukan pergantian anggota DPR atau melantik pengurus mensahkan pengurus daerah, maka siapa yang berwenang mengesahkan itu adalah DPP Golkar hasil Munas Riau 2009," paparnya.

Menurut dia, itu merupakan keputusan yang tegas sekali, sehingga tidak perlu KPU mengatakan pakai SK Menkum HAM yang terakhir, melainkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara itulah yang harus ditaati oleh semua pihak.

"Jadi putusan semua pengadilan itu adalah mengikat bagi semua pihak, apalagi Pak Agung Laksono kan mengklaim sebagai ketua Golkar dan jadi pemimpin. Jadi kalau pemimpin, ya menunjukkan kepatuhan pada hukum. Kalau jadi pemimpin tidak mentaati hukum, ya bagaimana rakyat bisa mentaati hukum yang sama?" tutupnya.